Bandung - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (AP2ERSI) akan membangun 3.000 rumah murah di sejumlah lokasi di Jawa Barat. \"Rencananya akan bangun sekitar 3.000 rumah murah di Jabar, tipe kecil 22 dengan harga Rp55 jutaan. Namun baru wacana, regulasinya sedang kita urus,\" kata Ketua Umum DPP AP2ERSI Ferry Sandyana di sela-sela Musyawarah Besar AP2ERSI di Bandung, Rabu.

Menurut Ferry Sandyana permintaan rumah murah bagi masyarakat masih sangat dibutuhkan dan permintaan terus meningkat setiap tahunnya. Di pihak lain pemenuhan kebutuhan perumahan rumah murah masih terkendala baik dari sisi perizinan, pengadaan lahan hingga akses pembiayaan.

Ferry menyatakan pihaknya masih melakukan penjajakan untuk lokasi rumah murah tersebut. Namun yang jelas pembangunannya akan dilakukan di kawasan luar dari perkotaan namun masih bisa terjangkau atau ada fasilitas jalan. \"Yang jelas lokasinya di luar kota, namun tidak terlalu jauh karena untuk mendapatkan harga tanah yang murah. Spesifikasinya juga akan disesuaikan,\" kata Ferry.

Namun demikian, kata dia lokasinya diupayakan di jalur industri sehingga bisa dijangkau atau diakses oleh para buruh dan pekerja nonformal. \"Saya yakin rumah murah itu akan cepat diserap oleh masyarakat yang membutuhkan harga yang lebih murah dibandingkan harga rumah tipe terkecil yang dijual selama ini,\" kata Ferry.

Ia menyebutkan, regulasi terakhir yang mewajibkan pembangunan perumahan dengan tipe minimal 36 dengan harga minimal Rp88 juta, membuat pembelian rumah mengalami penurunan. \"Konsumen perumahan di Indonesia, khususnya di Jawa saat ini masih dalam kisaran di bawah Rp60juta hingga Rp70 jutaan, maka dengan harga minimal Rp88 juta cukup berat, akibatnya penjualan rumah tipe itu melambat,\" katanya.

Di sisi lain akses pemenuhan rumah untuk pekerja nonformal perlu ditingkatkan lagi, salah satunya dalam persyaratan untuk fasilitas pembiayaan perbankan. \"Untuk mereka berprofesi PNS, TNI, Polri dan pekerja sektor formal tidak masalah, namun untuk masyarakat yang bekerja di sektor nonformal perlu ada penanganan dan skema yang lebih khusus,\" kata Ferry Sandyana.

Sementara itu terkait backlog atau angka kekurangan rumah yang belum terpenuhi setiap tahunnya terus meningkat. Saat ini kekurangan rumah baru itu mencapai 13,6 juta, jauh dari pertumbuhan pembangunan rumah baru yang ada saat ini.

\"Pemerintah tentunya perlu membuka diri serta mendapat dukungan dari para pelaku, pemerhati, akademisi dan pihak dunia usaha dalam menghadapi permasalahan secara bersama-sama,\" katanya.

Ia menyebutkan, dukungan dari pemeringah masih perlu ditingkatkan lagi. Fasilitas dari Kementerian Perumahan Rakyat sudah bergulir, namun belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi. Salah satunya meningkatkan subsidi yang lebih optimal dalam proses pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu Mubes AP2ERSI yang digelar di Kota Bandung 16-17 April 2013 merupakan langkah awal organisasi, yang diharapkan dapat menghasilkan program perjuangan organisasi yang realistis sehingga dapat berpatisipasi akrit dalam upaya mempercepat proses pemenuhan \"backlog housing\" nasional.