Sukabumi - Upaya Bupati Sukabumi Sukmawijaya beserta Muswarah Pimpinan Daerah (Muspida) lainnya untuk mensatumejakan pengelola tambang pasir besi yakni Perusahaan Daerah Aneka Tambang dan Energi (PD ATE) dengan PT S2P, berbuntut kekecewaan.

Pasalnya, perwakilan kedua belah pihak perusahaan itu tidak menghadiri rapat mediasi yang difasilitasi oleh Bupati. Padahal, makud mediasi ini guna mencai solusi soal pengelolaan lahan di Muara Cibuni. “Akibat ketidakhadiran dan keterlambatan kedua pihak perusahaan tersebut, terpaksa mediasi di undur,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Sehendi kepada wartawan, kemarin.

Badri berpendapat, kisruh pengelolaan lahan ini, seharusnya tidak terjadi apabila kedua belah pihak melakukan komunikas yang baik. “Kita dari muspida berharap, kedua perusahaan itu bekerja sama yang saling menguntungkan,” ungkap Badri.

Badri menyebutkan, persoalan ini bermula ketika PD ATE mengklaim menguasai lahan garapan. Sedangkan PT S2P mengaku menguasai Izin Usaha Pertambanan (IUP). “Nah saling klaim ini tak akan henti-henti kalau tidak dimediasikan dan menemukan solusi. Kita berharp pada pertemuan berikutnya kedua belah pihak bisa hadir,” ungkap dia.

Sementara itu, pihak PT S2P mengaku tidak dapat hadir karena adanya kepentingan lain. Sementara pihak PD ATE sebenarnya hadir,  namun tidak sesuai agenda. “Ada miss communication jadwal yag diterima oleh PD ATE, “ terang Badri ihwal batalnya pertemuan itu.

Pada kesempatan itu, Bupati Sukabumi memilih tidak berkomentar. Orang nomor satu di Kabupaten Sukabumi ini, terlihat kecewa atas ketidakhadiran kedua perusahaan yang berseteru itu.