Komisi Pemberantasan Korupsi belajar pada Lembaga Integritas Australia untuk mengawasi integritas penegak hukum. \"Jadi kami saling bertukar pengetahuan bagaimana mengawasi penegak hukum,\" kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung KPK Jakarta, Rabu. Lembaga yang dimaksud adalah Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI).

KPK dan ACLEI melangsungkan diskusi dengan komisioner ACLEI Philip Moss sejak Selasa (16/4). \"Jadi kami punya MoU, tujuannya untuk kerja sama yang saling menguntungkan, kami punya beberapa tantangan dan isu yang mirip, termasuk mempelajari bagaimana penegak hukum di tempat masing-masing,\" ungkap Philip.

MoU tersebut, menurut Bambang, sudah berlangsung selama dua tahun dan akan diperpanjang. \"Kami sama-sama belajar bagaimana membangun integritas, misalnya KPK mempresentasikan \'National Integrity System\' kepada mereka karena mereka belum memiliki hal itu, sedangkan mereka mempunyai \'integrity testing\' yaitu bagaimana menguji lembaga penegak hukum,\" jelas Bambang.

Perbedaan keduanya adalah \"National Integrity System \"diterapkan di seluruh badan pemerintah, sedangkan \"Integrity Testing\" diterapkan hanya untuk penegak hukum. \"Misalnya penegak hukum bisa dijebak supaya integritasnya ketahuan, hal ini untuk menjaga kehormatan sosialisasi etik dan perilaku, kalau perlu diuji dengan cara-cara tertentu supaya teruji integritasnya,\" tambah Bambang.

Namun sistem integritas tersebut baru dipelajari oleh KPK dan setelah diterapkan KPK maka akan dipakai oleh kejaksaan maupun kepolisian. \"Badan kami bertujuan untuk memastikan integritas yang tinggi penegak hukum di Australia sehingga integritas penegak hukum memiliki kehormatan, saat ini sudah ada 6 lembaga yang akan menerapkan yuridiksi kami,\" jelas Philip yang menjadi komisioner sejak 2007.