Saat Korupsi Membelit Birokrasi

Kita merasa trenyuh semakin hari makin banyak petinggi negara yang tertangkap atau diduga melakukan tindak korupsi, dan di saat yang sama sikap abai petinggi republik, dari kalangan birokrasi, anggota DPR, pemimpin masyarakat sipil, terhadap berbagai masalah yang dihadapi rakyat kecil juga semakin tajam.

Rakyat di negeri ini seolah kehilangan arah ketika para pemimpinnya cenderung lebih mendahulukan kepentingan diri dan kelompoknya ketimbang memperjuangkan perbaikan nasib rakyatnya yang semakin menderita. Indikasi ini bisa menjadi petunjuk sedang berlangsungnya frustrasi berbangsa dan bernegara, menghadapi berbagai problem kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam era globalisasi yang semakin terbuka belakangan ini.

Kita melihat frustrasi yang besar yang diperlihatkan oleh sikap para orang tua murid SD di Gadel, Surabaya, yang secara berjamaah menghujat sesame orang tua murid pelapor kecurangan berjamaah siswa SD yang mencontek bareng saat menjawab soal ujian. Kecenderungan “mengakali” sistem evaluasi proses belajar-mengajar di hampir semua sekolah hingga tingkat pendidikan tinggi negeri atau swasta, dilakukan oleh guru, pimpinan lembaga pendidikan, pengawas, dan pejabat berwewenang dalam bidang pendidikan, bahkan juga elite birokrasi.

Kecurangan pendidikan, kalau boleh disebut demikian, berlangsung secara sistematis melibatkan semua elemen pendidikan, termasuk orang yang selama ini sering bertindak atas nama Tuhan. Dalam situasi kritis tersebut, jika kita sepakat demikian, terasa sejuk bagai meminum air sewindu saat mendengar berita tentang pejabat yang begitu peduli atas nasib rakyatnya.

Namun saking langkanya, informasiseperti itu diterima dengan sikap setengah tak percaya, Apa benar, masih ada pejabat yang bersikap arif, bijak, jujur, dan sekaligus memperjuangkan dengan sungguh perbaikan nasib rakyatnya?

Tampaknya etika birokrasi yang kini bagai barang langka itu memang indah dan menarik dibahas di berbagai seminar atau ada di judul buku, tetapi tidak mudah dilaksanakan oleh pejabat birokrasi dan pimpinan daerah lainnya. Alasannya baik karena kondisi daerah yang berbeda maupun latar belakang sosio-politik yang beragam.

Namun, apabila pejabat tinggi negara dan pejabat daerah memahami benar etika birokrasi secara konsisten, maka setidaknya setiap pikiran, ucapan dan tindakannya akan menyatu di hadapan publik. Ini contoh manusia unggul yang seharusnya tampil menjadi teladan di Indonesia di tengah persaingan global yang makin sengit dan kompetitif.

Sebaliknya, jika banyak pejabat negara yang sikap dan ucapannya sering bertolak belakang, maka yang akan muncul adalah makin banyak sikap pongah elite dan rakus serta masa bodoh ketika berhadapan dengan banyak problem di masyarakat.

Di saat warga negeri ini cenderung abai atas regulasi negara dengan “mengakali” sejumlah aturan resmi dengan mencontek berjamaah, kehendak untuk diawasi dengan maksud memenuhi aturan main dari pejabat bidang penegakan hukum dan keamanan tersebut terasa menjadi semacam angin surga.

Mencontek berjamaah bukan sekadar soal regulasi negara, tetapi hal ini terkait dengan moralitas yang di negeri ini yang berbasis Pancasila dan UUD 1945. Apakah ini suatu pertanda terjadi degradasi moral kebangsaan yang beradab dan beragama di tengah maraknya virus korupsi di birokrasi pemerintahan kita?

Related posts