Syarifuddin Hasan, Menteri Koperasi dan UKM - "Ada Peluang Besar Mahasiswa Menjadi Wirausaha"

Tidak salah memang bila Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan memberikan kuliah umum di Universitas Pancasila Jakarta dengan tema kewirausahaan. Pasalnya, di perguruan tinggi tersebut ternyata hingga kini sudah mampu membina 500-an usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sekitar 200-an Pos Daya di Jakarta Selatan. “Artinya, antara Kementrian Koperasi dan UKM dengan Universitas Pancasila memiliki visi dan misi yang sama untuk mencetak wirausaha pemula yang tangguh”, kata Menkop dihadapan ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dalam kuliah umum bertema “Peranan Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Kewirausahaan di Kalangan Generasi Muda”, di kampus Universitas Pancasila, Rabu.

Menurut Menkop, dengan menjadi wirausaha itu sama artinya dengan membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik di masa depan. “Suatu negara bisa disebut makmur apabila minimum jumlah wirausahanya sebesar dua persen dari total jumlah penduduk. Saat ini, jumlah wirausaha di Indonesia baru mencapai 1,65 persen (Maret 2013). Yang diperlukan mahasiwa berwirausaha adalah keberanian menjadi wirausaha”, tegas Menkop seraya menyebutkan bahwa kini kementriannya tengah menggalakkan program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN).

Dorongan Menkop agar mahasiswa menjadi wirausaha bukannya tanpa dasar. Syarifuddin memaparkan kondisi ekonomi negeri ini yang tengah dalam posisi bagus. “Opportunity yang ada adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekonomi akan tumbuh salah satunya dari konsumsi pemerintah. Tahun 2008, APBN kita baru mencapai Rp450 triliun, sekarang sudah Rp1.600 triliun. Artinya, spending dari pemerintah ke rakyat semakin tinggi. Kedua, konsumsi rakyat juga semakin tinggi. Dan ketiga, masuknya investasi asing ke Indonesia”, jelas Menkop.

Dengan pertumbuhan investasi yang dari tahun ke tahun semakin tinggi, itu artinya tingkat kepercayaan pada Indonesia juga semakin tinggi. Menkop mengakui, tingkat impor memang masih terbilang tinggi namun impor yang terjadi mayoritas adalah untuk bahan modal. \"Itulah beberapa variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia”, kata Menkop lagi.

Dari itu semua, Menkop berharap dapat dijadikan big opportunity untuk menjadi wirausaha. Apalagi, kita memiliki pasar yang amat besar yakni jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa. “Yang harus diperhatikan seorang wirausaha adalah Consumer Satisfaction. Terus meningkatkan kualitas agar mampu memenuhi ekspektasi dari konsumen sampai tercipta kondisi Consumer Satisfaction”, tandas Menkop.

Sementara terkait permodalan, Syarifuddin menegaskan bahwa pemerintah memiliki program kredit usaha rakyat (KUR). Bahkan hingga pinjaman Rp20 juta tidak lagi diperlukan agunan. “Laporkan bank penyelur KUR langsung ke saya kalau masih berani minta agunan untuk KUR”, tegas Menkop.

 

BERITA TERKAIT

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…