Saksi Ahli Harus Penuhi Empat Syarat - Kasus Bioremediasi Chevron

Jakarta - Pakar hukum menilai saksi ahli dalam kasus tindak pidana korupsi pada proyek bioremediasi di PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) harus memenuhi empat syarat, yaitu kapasitas intelektual, obyektivitas, corak kesaksian, dan kekuatan kesaksian.

“Jika ahli berpendapat di luar itu, maka keterangannya harus diabaikan atau tidak dipertimbangkan. Majelis Hakim harus mengabaikan keterangan saksi ahli yang tidak obyektif,” ujar Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Syarif Hiariej, yang menjadi saksi ahli dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek bioremediasi di PT CPI untuk terdakwa Ricksy Prematuri dan Herlan bin Ompo.

Corporate Communication Manager Chevron, Dony Indrawan saat dikonfirmasi Rabu (17/4), membenarkan adanya keterangan saksi ahli Edward di persidangan kasus bioremediasi. Menurutnya, Edward prihatin karena saksi ahli jaksa penuntut umum dalam sidang kasus bioremediasi, dinilai kurang obyektif dan ada muatan konflik kepentingan.

Menurut Edward, obyektivitas yang dimaksud adalah ahli hanya boleh berpendapat mengenai hal-hal umum dan tidak boleh terkait dengan perkara yang sedang disidangkan. “Ada asas nemo judex idoneus improperia causa yang maksudnya, kalau ahli mempunyai kepentingan, maka tidak boleh ikut serta dalam perkara,” kata Edward dalam persidangan di Jakarta pekan lalu.

Ricksy didakwa korupsi terkait proyek bioremediasi PT CPI di sejumlah lokasi di Riau. Dia adalah Direktur PT Green Planet Indonesia yang menjadi rekanan Chevron dalam proyek bioremediasi itu. Kejaksaan Agung menilai proyek biormediasi itu hanya akal-akalan saja, sehingga negara dirugikan hingga US$ 6 juta lebih.

Proyek bioremediasi ini berlangsung sejak 2003 sampai 2011 dan sudah dibayar negara melalui BP Migas. Kejaksaan Agung menyangka proyek tersebut fiktif karena masih ditemukan zat limbah di atas tanah yang dinormalisasi itu.

Semula, Kejagung menaksir kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 200 miliar. Namun, Direktur Penyidikan Kejagung Adi Toegarisman menyebut kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 100 miliar versi hasil audit BPKP. “Karena cost recovery-nya dibayarkan pemerintah, maka itu uang negara. Itu kerugian negara,” tegas Adi beberapa waktu lalu.

Jaksa penuntun umum telah menghadirkan saksi ahli Edison Effendi, pakar bioremediasi yang pernah kalah dalam tender proyek bioremediasi di PT CPI. Selain dijadikan saksi ahli, Edison juga dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung pada tahap penyelidikan dan penyidikan untuk menyusun perkara tersebut. Kesaksian Edison ditentang oleh kedua tim penasihat hukum para terdakwa karena dinilai tidak obyektif.

Menurut Edward, penghitungan kerugian negara dapat dijadikan alat bukti apabila dilakukan sesuai dengan undang-undang. Ia menyebutkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menentukan bahwa yang berhak menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ditanya oleh tim penasihat hukum apakah BPKP berwenang untuk menghitung kerugian negara, Edward menjawab, “Ketentuan tersebut bersifat limitatif.”

Dia juga mengatakan bahwa barang bukti dan alat bukti harus diperoleh secara sah, telah dilakukan pemeriksaan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang. “Pengumpulan barang bukti dan alat bukti harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kalau tidak, maka tidak sah. Konsekuensinya adalah barang bukti atau alat bukti tersebut tidak bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim,” katanya.

Corporate Communication Manager Chevron, Dony Indrawan, menjelaskan bahwa sejak semula CPI prihatin terhadap potensi konflik kepentingan yang dimiliki Edison Effendi sebagai saksi ahli bioremediasi. “Dia pernah gagal dalam menjalankan program bioremediasi di perusahaan kami,” tegasnya.

Selain itu, Edison pernah mewakili PT Putra Riau Kemari yang gagal dalam tender proyek bioremediasi tidak lama sebelum Kejagung mengumumkan melakukan penyelidikan atas proyek bioremediasi ini. Dalam tender ini, tutur Dony, terdapat 14 perusahaan berkompetisi untuk memenangkan tender ini. “PT Putra Riau Kemari tidak dapat memenuhi persyaratan tender tersebut,” katanya.

Menurut Dony jauh sebelumnya, Edison Effendi pernah juga mewakili PT Adimitra, untuk berpartisipasi dalam proyek pilot bioremediasi di CPI pada 2004. Namun, proyek yang dilakukan PT Adimitra ini tidak dilanjutkan karena biaya yang tinggi dan jangka waktu siklus bioremediasi yang panjang.

BERITA TERKAIT

Dunia Usaha - Ekonomi Kreatif Harus Didorong Jadi Industri Digital Unggulan

NERACA Jakarta – Pemerintah akan mendorong ekonomi kreatif menjadi salah satu industri digital unggulan untuk menjawab tantangan penciptaan lapangan kerja…

UU Pilkada Perlu Dikaji Kembali untuk Eliminasi Kasus Korupsi

UU Pilkada Perlu Dikaji Kembali untuk Eliminasi Kasus Korupsi   NERACA Purwokerto - Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten…

Status Kelembagaan LPDB KUMKM Harus Diperkuat

Status Kelembagaan LPDB KUMKM Harus Diperkuat NERACA Jakarta - Di usia 13 tahun, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM sudah…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KKJ Minta Kapolri Usut Kekerasan Jurnalis

KKJ Minta Kapolri Usut Kekerasan Jurnalis NERACA Jakarta - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mendesak pengusutan tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis…

KPPU Usulkan Pemkot Makassar Buat Penyimpanan Stok Pangan

KPPU Usulkan Pemkot Makassar Buat Penyimpanan Stok Pangan   NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan kepada Pemerintah Kota…

Jaksa Agung dari Nonparpol, IPW: Yenti Ganarsih Berpeluang

Jaksa Agung dari Nonparpol, IPW: Yenti Ganarsih Berpeluang   NERACA Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menilai Yenti Ganarsih berpeluang menggantikan…