LPS Tekankan ada Surat Perjanjian - Ingin Suku Bunga di Atas LPS Rate

NERACA

Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan mewajibkan kepada bank untuk membuat surat pernyataan atau perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak, yakni bank dan nasabah, apabila nasabah menginginkan suku bunga simpanannya lebih tinggi dari suku bunga LPS (LPS Rate) yang sebesar 5,5%. Karena memang LPS tidak menjamin simpanan dari bank yang memberikan bunga di atas 5,5% dan yang nominalnya di atas Rp2 miliar.

“Kalau nasabahnya sendiri yang tidak mau dijamin dan mau bunga tinggi, sudah kami tidak apa-apa. Resikonya memang tidak kami jamin, asal jangan ribut-ribut seperti kasus Century. Jadi ini perjanjian antar nasabah dan bank,” kata Suharno Eliandy, Kepala Divisi Manajemen Resiko LPS, ketika ditemui di Jakarta, Selasa (16/4).

Jadi, lanjut Suharno, kalau nasabah sudah menyadari sejak awal bahwa jika dia minta bunga lebih tinggi dari LPS rate, maka simpanannya tidak akan dijamin LPS, kemudian dia sudah membuat surat pernyataan atau perjanjian dengan banknya, dia tidak akan ribut-ribut apabila banknya tiba-tiba kolaps.

“Jadi dia (nasabah) tidak akan ribut, paling malah malu karena ketahuan minta bunga lebih tinggi (daripada LPS Rate). Itu kenapa kita minta dia bikin surat pernyataan tertulis. Sekarang setahu saya sudah mulai ada nasabah yang membuat surat pernyataan tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, surat pernyataan atau perjanjian tersebut tidak perlu dilaporkan kepada LPS, tapi memang harus ada hitam di atas putihnya, supaya nanti ketika bank tersebut tiba-tiba harus ditutup nasabah tidak akan menyalahkan atau menguber-uber LPS lagi.

“Adanya surat itu supaya ada bukti dan tidak ribut (antara nasabah dan bank). Sebetulnya kan kenapa kita jamin, karena untuk mengantisipasi adanya domino effect atau rush. Karena kalau ada bank yang ditutup, nasabahnya ribut, terus orang lain sekali pun bukan nasabahnya akan terpengaruh, dan nanti akan jadi rush kan,” jelasnya.

Suharno bilang bahwa saat ini sistem suku bunga di Indonesia itu liberal, makanya otoritas juga tidak begitu bisa mengaturnya supaya benar-benar tunduk. Misalnya LPS tidak bisa memaksa bank untuk mengikuti LPS Rate, karena memang tidak ada sanksinya untuk bank yang suku bunga simpanannya melebihi 5,5%.

“Misalnya apa banknya disuruh tutup, diganti manajemen? Tidak kan. Sekarang sistem suku bunga kita liberal karena diatur pasar, jadi tidak boleh lagi kita atur. Makanya harus ada transparansi. Itulah upaya-upaya kita untuk mengingatkan nasabah,” tukasnya.

Soal transparansi mengenai simpanan seperti apa yang layak dapat jaminan, maka LPS akan membuat aturan yang mewajibkan bank mencantumkan kriteria 3 T LPS dalam form pembukaan rekening simpanan. 3 T itu merupakan kriteria simpanan layak bayar LPS, yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

“Jadi kami sedang minta form pembukaan nasabah yang mau jadi penyimpan, baik itu dalam tabungan, giro, ataupun deposito. Sekarang kami ingin pelajari form-nya. Kemungkinan di form pembukaan aplikasi akan ada nanti disebutkan persyaratannya. Kita sedang buat aturannya. Aturannya dalam thn ini harus keluar lah. Final draft-nya sudah sampai rapat pembahasan di eksekutif berarti nanti tinggal di rapat Dewan Komisioner,” ucapnya.

Persyaratan bahwa rekening simpanan harus tercatat di buku bank itu memang baru hanya terjadi di Indonesia, sedangkan di negara lain sudah tidak ada rekening yang tidak tercatat. Misalnya yang tidak tercatat, ungkap dia, adalah kasus Malinda Dee.

“Itu tidak tercatat karena begitu diambil, langsung masuk ke kantong oknum, jadi tidak dimasukkan dalam catatan bank. Apa kita mau membayari yang seperti itu? Tapi sebetulnya latar belakangnya ada di tingkat kepatuhan, untuk menghindari ada nasabah yang tidak tercatat, maka harus ada aturannya. Karena kalau banknya ditutup, ada nasabah yang ingin bikin deposito palsu bisa kan. Misal dia mengaku punya simpanan di sana Rp2 miliar, kalau tidak ada persyaratan bisa saja itu dibayar (LPS). Tapi itu kan kita cek, ada tidak tercatat di bank itu, kalau tidak tercatat berarti tidak ada uangnya,” paparnya. [ria]

Related posts