Kebijakan Energi Diubah untuk Dorong Perekonomian

NERACA

Jakarta - Reformasi kebijakan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) yang segera ditetapkan Pemerintah akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta.

Pernyataan Perry tersebut menyusul potensi membengkaknya beban subsidi energi jika mencermati perkembangan penggunaan BBM bersubsidi sampai dengan pertengahan Maret 2013.

Menurut Perry, kuota BBM bersubsidi tahun ini berpotensi meningkat hingga menjadi 53 juta kilo liter. Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 telah mengamanatkan subsidi BBM dianggarkan sebesar 46,01 juta kilo liter, atau senilai Rp193,8 triliun. Jika terjadi pembengkakan kuota BBM bersubsidi, maka subsidi dapat bertambah hingga Rp35 triliun, karena berdasarkan kajian yang dilakukan, pemerintah harus mengeluarkan anggaran hingga Rp5 triliun untuk setiap 1 juta kilo liter peningkatan kuota BBM bersubsidi.

Oleh karena itu, pihaknya menilai, pengendalian BBM bersubsidi akan menjaga kesehatan fiskal dan perekonomian nasional. Namun, kebijakan tersebut harus pula melindungi masyarakat rentan, mengingat kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan berdampak pada laju inflasi, meskipun hanya sementara. “Apapun kebijakan pengendalian BBM yang diambil pemerintah, dampaknya terhadap inflasi hanya short term atau sementara, dan secara jangka panjang akan baik bagi perekonomian,” ujar dia.

Menurut Perry, tinggi rendahnya laju inflasi bergantung pada kebijakan yang kelak akan diberlakukan pemerintah. \\\\\\\"Laju inflasi bisa tinggi kalau kebijakan kenaikan harga dilakukan secara menyeluruh (bagi) kendaraan bermotor (baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum). Tapi, kalau kenaikan harga BBM diberlakukan hanya di segmen-segmen tertentu, seperti mobil pribadi, maka efeknya terhadap inflasi bisa lebih rendah,\\\\\\\" ungkapnya.

Ekonom Indef Eko Listiyanto, penting sekali untuk pemerintah mencabut subsidi BBM agar defisit anggaran tidak semakin berlarut-larut. Kondisi defisit neraca perdagangan sudah parah dan masih terus berlanjut di awal tahun ini dan masih belum diketahui kapan ini akan berakhir. “Langkah fundamental untuk mengurangi defisit neraca perdagangan adalah dengan mengendalikan impor migas. Target kuota BBM bersubsidi harus dipatok secara konsisten. Langkah untuk mendukung kebijakan tersebut adalah dengan meningkatkan harga BBM. Kebijakan kenaikan harga BBM selain akan memperbaiki neraca perdagangan juga akan mengurangi beban defisit primer,” jelas dia.

Eko menilai langkah tersebut akan berpengaruh signifikan karena memang biang keladi dari defisit neraca perdagangan yang dialami Indonesia adalah impor migas yang semakin tidak terkendali. Pada 2012, defisit impor migas mencapai US$5,1 miliar, meningkat drastis jika dibandingkan dengan defisit tahun 2011 sebesar US$0,7 miliar. Hal ini terjadi karena tekanan impor migas akibat terlampauinya kuota BBM Bersubsidi yang menembus 46 juta kiloliter, padahal targetnya hanya 40 juta kiloliter. [iqbal]

Related posts