Percepat Pembebasan Lahan BIL-Mataram

NERACA

Jakarta – DPR meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Mataram, dengan melakukan koordinasi ke pemerintah kabupaten/kota di wilayah terkait.

“Melihat arus lalu lintas jalan saat peninjauan, jalan ini memang harus dipercepat. Saya kira tidak sulit untuk melakukan pembebasan lahan, hanya memang perlu langkah khusus,” kata Ketua Rombongan Komisi V DPR RI Muhidin M. Said, saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTB belum lama ini.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, lanjut Muhidin, sudah memasukkan anggarannya melalui Konsultasi Regional (Konreg) untuk alokasi Tahun Anggaran 2014, namun konstruksi jalan tersebut tidak akan bisa dilaksanakan apabila pemerintah daerah tidak dapat melakukan pembebasan lahan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB H.M. Nur mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Walikota Mataram maupun Bupati Lombok Barat, untuk memastikan penyelesaian permasalahan pembebasan lahan tersebut.

“Permasalahannya adalah terkait pembebasan lahan. Walikota Mataram sudah menyatakan kesiapannya dan pada prinsipnya bupati Lombok Barat siap untuk melakukan pembebasan lahan, dengan jaminan tahun depan di bulan Januari sudah ada kepastian berapa kebutuhan untuk pembebasan lahan,” jelas Nur.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII Miftachul Munir mengatakan bahwa jarak dari akses BIL (patung sapi) ke Mataram (Jalan Gajah Mada) itu jaraknya 7,371 km, apabila diambil koridor 40 meter dengan empat lajur dan dua jalur itu membutuhkan lahan sebanyak 30 hektar.

“Untuk 7,371 km tersebut trase-nya sudah kita buatkan satu studi, dengan perkiraan biaya per kilometernya Rp20 miliar. Maka diperkirakan kebutuhan dana nya Rp150 milyar yang pelaksanaannya mungkin tidak bisa selesai satu tahun dan akan dikenakan paket multiyears 2-3 tahun,” tutur Munir.

Munir menjelaskan bahwa keseluruhan jalan akses BIL sendiri panjangnya adalah 21 km, kondisi jalannya non status, namun dari sisi fungsinya merupakan akses menuju bandara. Dari sisi pengembangan, munir mengatakan bahwa dari pusat kegiatan nasional di Mataram, Jalan Gajah Mada, sudah tidak mungkin lagi ditingkatkan kapasitasnya karena jalannya sudah cukup padat.

“Sehingga kemungkinan yang paling bisa ditempuh adalah kalau kita mau sambungkan dengan kota Mataram harus kita by pass, jadi dari patung sapi itu sekitar 7,371 km kita sambungkan ke Kota Mataram di Jalan Gajah Mada,” kata Munir.

Untuk diketahui, BIL adalah bandara yang mulai aktif sejak 1 Oktober 2011 untuk menggantikan fungsi Bandara Selaparang Mataram. Selaparang dianggap tidak bisa mengakomodir pesawat-pesawat berbadan besar, maka dibuatlah BIL. Bandara ini dibangun di atas tanah seluas 550 hektar dan menghabiskan dana pembangunan sebesar Rp625 miliar. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Pendataan Luas Lahan Sawit Harus Dipertajam Agar Valid

  NERACA Jakarta - Persoalan pendataan yang akurat terhadap luas lahan kelapa sawit yang terdapat di seluruh Nusantara masih dipermasalahkan berbagai pihak sehingga…

Daerah Produsen Sawit Percepat Penurunan Angka Kemiskinan

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan berbagai daerah yang merupakan penghasil kelapa sawit…

Pembangunan Sirkuit Mandalika Percepat Pemulihan Pariwisata Lombok

Sejumlah pemilik biro perjalanan wisata di Nusa Tenggara Barat, menilai pembangunan Sirkuit Mandalika untuk penyelenggaraan seri MotoGP 2021 akan mempercepat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Tetapkan Tarif Ojek Online Naik

  NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah menetapkan biaya tarif ojek online. Tarif terbaru ini…

Ekonomi Terus Tumbuh, Easywell Targetkan Pasar Indonesia

    NERACA   Jakarta - Dilansir dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Ekonomi Indonesia tahun 2018 mengalami pertumbuhan…

6,4 Juta Liter BBM Diselewengkan

  NERACA   Jakarta – Badan Penyalur Hilir Migas (BPH Migas) melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM. Hasilnya, sejak 2016 hingga…