DPR: Pemerintah Gencarkan Program Transmigrasi

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR MH Said Abdullah meminta agar pemerintah kembali untuk menggencarkan program transmigrasi sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan serapan tenaga kerja. \"Mengikuti program transmigrasi ini jauh lebih terhormat dibandingkan harus bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI),\" katanya kepada Neraca, Selasa (16/4).

Selain lebih terhormat dan lebih mandiri, Said Abdullah juga menyatakan, transmigrasi juga berpotensi untuk ketahanan nasional. \"Artinya, jika memang harus memilih, transmigrasi ini jauh lebih baik,\" katanya menjelaskan. Namun, lanjut dia, yang saat ini menjadi masalah, karena sebagian masyarakat menganggap bekerja di luar negeri lebih menarik dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya karena karena dari sisi penghasilan dianggap jauh baik.

Padahal, menurut dia, program transmigrasi itu sebenarnya tidak kalah dari sisi potensi ekonomi dibanding bekerja di luar negeri, karena pemerintah memberikan sejumlah fasilitas, seperti rumah tinggal dan lahan pertanian seluas dua hektar untuk dikelola. Oleh karena itu, dirinya mendorong agar pemerintah kembali berupaya menggiatkan program ini, dengan cara terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah padat penduduk.

\"Salah satu caranya tentu harus ada komunikasi intensif antar kepada daerah asal dengan kepala daerah yang menjadi tujuan transmigrasi itu,\" ungkapnya. Di Pulau Madura sendiri yang merupakan daerah asal Said Abdullah, dia menuturkan program transmigrasi ini pernah sukses dan banyak warga di Pulau Garam itu mengikuti program yang dicanangkan pemerintah sejak puluhan tahun lalu.

Hanya saja, sejak terjadi kasus bernuansa Sara di Sampit, Kalimantan beberapa tahun lalu, kini program transmigrasi kurang diminati lagi, bahkan masyarakat cenderung mengaku trauma. Dari adanya kasus itu diketahui, bahwa warga Madura yang paling banyak mengikuti program transmigrasi adalah asal Kabupaten Sampang dibanding tiga kabupaten lain yang ada di pulau itu, yakni Sumenep, Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan.

\"Ini tentu karena adanya situasi politik itu tadi. Makanya pemerintah harus melakukan penyelesaian melalui upaya-upaya politik pula,\" tambahnya. Said Abdullah pun menyarankan, perlunya pemerintah melakukan kajian strategis untuk lima dan 10 tahun ke depan untuk sebaran penduduk, karena salah satu tujuan program itu juga untuk penyebaran penduduk Indonesia, selain untuk menekan angka kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

Sertifikat tanah

Pernyataan Said Abdullah dalam mengencarkan transmigrasi dapat terealisasikan melalui pernyataan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah resmi menyerahkan 23.440 persil sertifikat tanah milik transmigran di 11 provinsi yang sudah diproses sejak 2012 lalu.

Sedangkan pada tahun 2013 ini, program penerbitan sertifikat tanah ditargetkan dapat menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada 14.901 bidang tanah yang tersebar pada 7 provinsi lainnya. “Pemberian sertifikat tanah hak milik kepada para transmigran ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan aset tanah secara sah dan diakui negara,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar.

Muhaimin mengatakan dengan diserahkannya sertifikat kepada transmigran maka diharapkan transmigran dapat bekerja lebih tenang, nyaman, dan aman dilahan-lahan transmigran yang selama ini ditempatinya. Dijelaskannya, tahun 2012 program penerbitan sertifikat hak milik atas tanah transmigran telah berhasil menerbitkan sejumlah 23.440 persil.

Untuk meminimalisai konflik di kawasan transmigrasi, Muhaimin meminta kepada pemerintah daerah agar menyediakan lahan-lahan transmigrasi yang memenuhi kriteria Clear and Clean (2C) dan Layak Huni, Layak Berkembang, Layak Usaha, dan Layak Lingkungan (4L).

“Selain penyediaan lahan yang bebas konflik, pemerintah pusat dan pemda pun terus bekerja sama dalam pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi di berbagai daerah,\" katanya. [mohar]

BERITA TERKAIT

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…