Revisi UU Pesisir Tidak Pentingkan Nelayan

Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan, revisi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang sedang dibahas Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mementingkan nelayan. \"Draf revisi UU Pesisir dari KKP tidak menempatkan nelayan tradisional sebagai subyek penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir,\" kata Sekjen Kiara, Abdul Halim, Selasa.

Dalam revisi UU Pesisir, Kiara menyorot konsep perizinan berupa Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP3) dan Izin Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir (IPRP2) yang mirip dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil uji materi UU Pesisir terdahulu.

Menurut Abdul Halim, tidak jauh berbeda dengan HP3, subyek yang dapat diberikan untuk IP3 dan IPRP2 adalah orang baik berupa perseorangan maupun badan hukum.

Ia berpendapat, proses perizinan tersebut tidak menempatkan nelayan tradisional sebagai subjek penting dalam mengelola sumber daya pesisir sehingga akan terjadi persaingan dengan swasta untuk dapat memanfaatkan sumber daya pesisir.

Persaingan tersebut, lanjutnya, dapat berakibat adanya pembatasan akses antara lain dengan cara mengkriminalkan usaha pemanfaatan sumber daya pesisir yang terlebih dahulu ada namun masih tidak memiliki IP3 atau IPRP2.

Ia juga menyorot masih terjadinya konsep penguasaan areal lokasi wilayah pesisir yang sudah ditunjuk dalam izin-izin tersebut. \"Konsep penguasaan areal lokasi berpotensi menjadi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberikan IP3 dan IPRP2 sebagai izin lokasi terhadap kegiatan usaha. Akibatnya terjadi eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil,\" katanya.

Abdul Halim menegaskan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mengedepankan prinsip dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam konteks ini, ujar dia, MK telah menjabarkan empat tolak ukurnya, yakni kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, tingkat pemerataan sumber daya alam bagi rakyat, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, dan penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun.

Untuk itu, Kiara meminta Presiden SBY untuk mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan karena draf revisi UU Pesisir No 27/2007 yang diusung KKP bertolak belakang dengan amanah UUD 1945.

\"Kemudian kepada DPR, Kiara mendesak untuk tidak melangsungkan pembahasan revisi UU 27/2007 karena hanya akan menghamburkan anggaran Negara dan mengulangi kesalahan,\" katanya.

BERITA TERKAIT

Syafruddin Temenggung Tidak Melanggar Hukum, Ini Alasan Yuridisnya

Syafruddin Temenggung Tidak Melanggar Hukum, Ini Alasan Yuridisnya NERACA Jakarta - Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arysad…

Bupati Sukabumi Tidak Merekomendasi Perluasan Lahan Sawit

Bupati Sukabumi Tidak Merekomendasi Perluasan Lahan Sawit  NERACA Sukabumi - Bupati Sukabumi Marwan Hamami menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan rekomendasi…

Jaksa KPK Tidak Memahami Proses Pemberian SKL

NERACA Jakarta- Tim penasehat hukum terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Sjafruddin Arsyad Temenggung (SAT) menilai Jaksa Penuntut…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketua DPR: Polri dan Interpol Segera Ungkap Iklan PRT

Ketua DPR: Polri dan Interpol Segera Ungkap Iklan PRT NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Polri bermitra…

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT NERACA Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor yang mengadili mantan Ketua BPPN…

Tiga Pegawai KPK Ajukan Gugatan ke PTUN

Tiga Pegawai KPK Ajukan Gugatan ke PTUN NERACA Jakarta - Tiga pegawai KPK mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara…