Sistem "Whistle Blowing" Kurang Efektif - Terkait Kasus Pajak

Jakarta - Pengamat pasar modal Yanuar Rizki menilai sistem \"whistle blowing\" atau pengungkap penyelewengan yang cenderung diterapkan di dalam institusi Direktorat Jenderal Pajak kurang efektif dalam mengungkap pelanggaran oleh oknum pegawai. \"Ditjen Pajak kan cenderung mengandalkan sistem \'whistle blowing\' untuk mengungkap penyelewengan oleh oknum pegawai, itu kurang efektif karena secara jangka menengah justru akan menyebabkan seolah-olah teman \'makan\' teman,\" kata Yanuar saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Yanuar mengatakan sistem \"whistle blowing\" juga cenderung akan menguak aib yang sama secara terus menerus di hadapan publik.

Dia menyarankan sebaiknya Ditjen Pajak melakukan pemantauan terhadap para pegawainya, dan menindaknya langsung secara internal.

\"Lebih baik melakukan \'screening\' terhadap para pegawainya yang terindikasi melakukan korupsi atau penyelewengan. Metodenya bisa pembuktian terbalik, atau metode lain, saya yakin pasti orang Ditjen Pajak tahu siapa saja yang terindikasi melakukan penyelewengan,\" kata dia.

Di sisi lain Yanuar juga menilai bahwa sistem remunerasi yang diterapkan di dalam lingkungan Ditjen Pajak tidak ada kaitannya dengan pencegahan korupsi yang seolah telah menjadi kultur. \"Dari pada remunerasi yang tidak ada kaitannya itu, lebih baik mengikuti rekonsiliasi yang pernah dilakukan Nelson Mandela di negaranya, bahwa seluruh pihak mengakui bersama-sama bahwa pernah melakukan kesalahan misalnya korupsi, dan berjanji bersama-sama bahwa sejak saat itu tidak melakukannya lagi,\" kata dia.

Sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany mengatakan oknum pegawai nakal penerima suap atau pelaku pemerasan di institusinya akan habis dengan upaya pemberantasan secara terus-menerus.

\"Jalan terbaik memberantas mereka adalah dengan menangkap tangan dan memecat. Nanti akhirnya mereka yang seperti ini akan habis juga,\" kata Fuad.

Fuad mengatakan, pihaknya sejauh ini telah melakukan berbagai program pembinaan dan pencegahan serta penerapan sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik tidak terpuji oleh pegawai pajak. Namun dia menekankan bahwa mengawasi pegawai pajak yang jumlahnya 32.000 jiwa dan tersebar di 33 provinsi di Indonesia tidak mudah.

\"Pasti akan tetap ada yang nakal dan nekat. Nah, seperti begini memang harus ditangkap dan dipecat. Jadi, jangan terkejut lah kalau ada penangkapan-penangkapan lagi di masa yang akan datang, karena kami akan terus-menerus menangkap yang bandel-bandel seperti itu,\" ujar dia.

Menurut dia, pihaknya berjanji akan terus meningkatkan pembinaan mental terhadap seluruh pegawai pajak dan memperketat sistem pengawasan. \"Mereka-mereka yang bandel dan nekat itu memang sudah terlanjur ada di institusi sebesar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini harus diberantas,\" tuturnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (9/4), menangkap tangan satu orang oknum pegawai pajak dan dua orang swasta di Gambir, Jakarta, yang diduga terkait pemerasan pajak. \"Terkait tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK, ada tiga orang yang dibawa ke KPK untuk diperiksa,\" kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

BERITA TERKAIT

Kasus Alergi Kian Parah Seiring Perubahan Iklim

Pemanasan global membuat perubahan iklim kian tak terkontrol. Seiring berjalannya waktu, perubahan iklim membuat musim alergi terasa lebih buruk.Hal itu…

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mantan Wakil Ketua Komisi VII…

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang NERACA Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan 25 kasus…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan NERACA Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berupaya melakukan upaya…

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri NERACA Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah…

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…