NERACA

Jakarta - Salah satu perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan yaitu PT Pelindo dinilai telah mengusik bisnis pelayaran. Hal ini terlihat dari upaya Pelindo yang akan membentuk anak usaha diluar bisnis dengan cara terjun ke dunia perkapalan.

Bahkan Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengklaim akibat yang ditimbulkan dari aksi tersebut menyebabkan 1.852 perusahaan pelayaran dan logistik bisa gulung tikar. Anggota Dewan Pimpinan Pusat INSA Darmansyah menyatakan bahwa Pelindo telah mengusik para pengusaha di daerah lantaran terjun langsung ke dunia perkapalan.

Perusahaan pelat merah itu disebut terindikasi hendak melakukan monopoli karena membatasi kapal di bawah 3.000 Teus bersandar ke Pelabuhan yang dikelola Pelindo. \"(Pelindo) mengusik bisnis pelayaran, mereka ingin terjun bisnis pelayaran juga. Kami menyesalkan sikap Pelindo,\" ujarnya di Jakarta, Selasa (16/4).

Perwakilan INSA dari Sumatera Barat, Tauhid menyatakan, Direktur Utama Pelindo R.J Lino bersikap arogan dengan menyebut ekspansi BUMN ini sah menurut undang-undang. Dia mengatakan siap mengajak pengusaha lain menolak kehadiran Pelindo di daerah, termasuk memboikot otoritas pelabuhan. \"(Lino) bilang ekspansi itu sesuai UU Nomor 17/2008. INSA harus bersama-sama mengusir kedzaliman Pelindo. Kalau Pelindo mau semena-mena, kami mau melakukan boikot pelabuhan,\" ancamnya.

Pelindo saat ini memang membentuk banyak anak usaha yang tidak hanya mengurusi pelabuhan. BUMN itu masuk ke bisnis bongkar muat sampai logistik, misalnya lewat anak usaha PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia, atau PT Pelabuhan Petikemas Indonesia.

Kecaman resmi terhadap aksi Pelindo diumumkan oleh INSA, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Forum Komunikasi Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel), dan Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI).

Laporkan ke KPPU

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto turut menyesalkan aksi korporasi Pelindo. Menanggapi aspirasi daerah, dia melaporkan tindakan BUMN pelabuhan itu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurut Carmelita, seharusnya Pelindo mau bersinergi dengan pengusaha lain. Apalagi sesuai amanat UU Nomor 19/2003, BUMN harus tumbuh bersama-sama swasta. \"Seharusnya BUMN dapat melakukan ekspansi tapi tidak menyulitkan, atau bahkan mematikan usaha swasta nasional,\" ungkapnya.

Untuk membuktikan dampak buruk anak usaha Pelindo yang menggurita, asosiasi bongkar muat di Tanjung Priok kini tinggal 16 perusahaan. Padahal tiga tahun lalu masih tercatat lebih dari 100 perusahaan. INSA dan asosiasi lain menyatakan potensi perusahaan tutup akan bertambah. Pelindo berencana membentuk anak usaha baru misalnya PT Terminal Curah, PT Marine Service Indonesia, dan PT Sarana Pengerukan Indonesia.

Carmelita menambahkan perusahaan logistik swasta dalam negeri bisa mati lantaran anak-anak usaha BUMN boleh mengikuti tender untuk proyek minimal Rp 25 miliar. Padahal, batasan angka ini biasa diikuti perusahaan logistik swasta untuk UKM. \"Mereka dengan mudah memenangkan tender itu. Kami jadi gulung tikar, dong. Harusnya, batasan ikut tender untuk BUMN minimal Rp 100 miliar, jangan yang kecil-kecil diambil juga,\" papar dia.

Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan nasib usaha logistik dalam negeri. Kadin menyarankan dalam proyek baru Pelindo, yaitu pelabuhan Kalibaru tahap kedua nanti, pengusaha swasta domestik bisa dilibatkan. Pasalnya, dalam seleksi operator pelabuhan tahap satu, tak ada konsorsium yang melibatkan pengusaha swasta dalam negeri. \"Kami mengharapkan, untuk tahap kedua, pemerintah membuka konsorsium dengan operator terminal dalam negeri,\" ucap Carmelita.

Wakil Ketua Umum Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia, Asmari Herry menambahkan, pemerintah perlu melindungi pengusaha domestik, misalnya, dengan memperbaiki infrastruktur. \"Pemerintah perlu membangun akses jalan dari pelabuhan untuk mengurangi inefisiensi,\" kata dia.

Seperti diketahui, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau IPC akan mendirikan lima anak usaha bidang jasa kepelabuhan pada awal tahun ini dari target hingga akhir tahun sebanyak 13 anak perusahaan.

Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino mengatakan pada tahun ini saja pihaknya akan memiliki tambahan 13 anak usaha, dimana lima diantaranya akan berdiri awal tahun dan sisanya delapan hingga akhir tahun. Namun dari delapan itu, lima diantaranya merupakan cucu perusahaan, yakni anak dari anak perusahaan yang akan didirikan. \"Dengan demikian, pada tahun ini saja kami akan mendirikan delapan anak usaha dan lima cucu usaha. Sehingga hingga akhir 2013, kami akan memiliki 18 anak usaha dan lima cucu usaha, atau kalau ditotal 23 unit,\" kata Lino.

Lino menjelaskan lima anak usaha yang akan didirikan pada awal tahun ini yakni PT Pusat Studi Maritim dan Logistik Indonesia, PT IPC Terminal Petikemas, PT Jasa Armada Indonesia, PT Terminal Petikemas Indonesia, dan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

\"Pertimbangan kami mendirikan anak usaha pendukung kegiatan usaha ini adalah agar kami lebih fokus dan lebih kuat dalam mengoperasikan pelabuhan, serta mampu memberikan solusi kepelabuhan yang tepat sasaran, sebagai sinergi dari perusahaan kami yang sudah berubah nama menjadi Indonesian port Corporation (IPC),\" tutur Lino.