NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian, Euis Saedah mengatakan pemerintah tidak akan memberikan subsidi bagi industri kecil dan menengah (IKM) jika harga bahan bakar minyak naik. \"Subsidi tidak mendidik, hanya akan dimainkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,\" katanya di Kementerian Perindustrian, Selasa (16/4).

Menurut dia, pemerintah akan membantu IKM beradaptasi dengan kenaikan BBM melalui beberapa cara. Pertama, memfasilitasi peralatan bagi IKM, memberikan pendidikan, atau membantu menyelenggarakan pameran untuk IKM agar mereka tidak harus mengeluarkan biaya. \"Jadi, pemberian subsidi yang cantik, bukan pemberian subsidi langsung,\" katanya.

Euis menambahkan setelah kenaikan harga listrik dan upah buruh, beberapa IKM sudah mengeluhkan naiknya biaya produksi. Yang paling merasakan dampak, kata Euis, adalah industri otomotif dan garmen. Kenaikan biaya mencapai 10-15 %. \"Sekarang BBM mau naik, kita belum tahu biaya produksi akan naik berapa banyak lagi setelah BBM naik.\"

Industri otomotif, kata Euis, mengeluhkan kenaikan biaya produksi karena di sisi lain agen tunggal pemegang merek (ATPM) menuntut mereka menjual komponen dengan harga serendah mungkin. Industri garmen juga mengalami masalah serupa. Euis mengatakan kebanyakan dari mereka menggunakan mesin bordir yang membutuhkan tenaga listrik. \"Biaya listrik saja sudah tinggi,\" katanya.

Untuk menyiasati kenaikan BBM, Kementerian Perindustrian berencana agar nantinya kendaraan yang digunakan IKM menggunakan pelat kuning. Tapi, rencana ini belum terealisasi dan akan didiskusikan lebih lanjut dengan para pelaku IKM.

Anggaran IKM

Kementerian Perindustrian telah menganggarkan dana Rp 111 miliar untuk IKM yang tersebar di 33 provinsi. Dana ini digunakan untuk pelatihan dan konsultasi. Tiap provinsi mendapatkan aliran dana minimal Rp 3 miliar dan maksimal Rp 8 miliar.

Euis menargetkan pertumbuhan industri IKM mencapai 7 persen pada kuartal pertama tahun ini. Ia optimistis sampai akhir tahun pertumbuhan industri IKM bisa konsisten pada angka 7 %. Pertumbuhan didorong oleh industri fashion yang tengah naik daun. \"Target bisa tercapai kecuali mereka sudah lelah menjadi pelaku usaha karena berbagai hambatan yang ada,\" katanya.

Sebelumnya pemerintah diprediksi tak akan mengambil jalan menaikkan harga BBM subsidi tahun ini karena menjelang tahun politik di 2014 nanti. Opsi lain akan diambil guna menekan subsidi BBM yang jumlahnya Rp193 triliun tahun ini.

\"Pemerintah ini kan takut (untuk menaikkan harga BBM subsidi) karena tahun politik, jadi pada cari muka saja sekarang. Inilah yang kita usulkan kepada presiden agar tidak ragu menaikan harga,\" ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi.

Sama halnya dengan Sofjan, Menteri Perindustrian MS Hidayat juga menuturkan, keinginan atau niat pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi bisa menimbulkan reaksi yang beragam di kalangan parlemen Senayan.

\"Sekarang subsidi energi itu adalah Rp320 triliun. Kalau anda melakukan pengendalian BBM untuk kelompok kaya dengan tidak diberi subsidi maka akan berkurang Rp80 triliun. Ada risiko politik yang harus diperhitungkan karena akan ada inflasi bagi para kelompok penghasilan rendah. Oleh karena itu yang akan dikompensasi yang sekarang lagi ditentang oleh partai politik di parlemen karena dianggap gerakan kampanye politik. Itu yang harus diperkelas,\" jelas Hidayat.

Meskipun pemerintah tetap berpandangan subsidi hanya untuk rakyat kecil, tetapi dana atau anggaran yang digelontorkan hasilnya mubazir. Bahkan Sofjan lantang berbicara banyak BBM bersubsidi yang disalahgunakan.

\"Banyak sekali kita malingnya. Sekarang saja sudah berapa banyak BBM yang disalahgunakan. Saya setuju dinaikkan,\" tegas Sofjan.

Subsidi jelas akan mengajarkan masyarakat menjadi tidak peduli terhadap penghematan, karena harga BBM ataupun listrik sekalipun berharga sangat murah. Jalan keluar untuk menghapuskan subsidi harus segera dilakukan pemerintah.