Regulasi BI Dorong SBDK Perbankan Turun

NERACA

Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk menilai Peraturan Bank Indonesia (PBI) untuk perbankan mengenai pengumuman suku bunga dasar kredit (SBDK) dapat berjalan efektif dalam mendorong turunnya SBDK perbankan yang dinilai cukup tinggi. Chief Economist Bank Mandiri, Destry Damayanti, mengatakan dengan adanya aturan BI ini, mau tidak mau, sesama perbankan ada semacam satu komitmen untuk menurunkan SBDK.

“Sebenarnya dengan adanya SBDK itu juga mendorong penurunan kredit. Hanya saja memang harus bertahap. Saya rasa bisa efektif asalkan BI juga monitoring, tidak hanya sekadar saja,” kata Destry, seraya menyindir peran bank sentral, di Jakarta, Senin (15/4).

Dia mengatakan, tiap penurunan satu persen SBDK, akan memiliki sensitivitas bagi bank itu sendiri. Pasalnya, untuk menjadi bank sehat tidak bisa langsung. Selain itu, dengan semakin terbukanya informasi mengenai SBDK, para nasabah juga bisa melihat dan memilih SBDK yang tepat bagi mereka.

Destry juga berharap, ke depannya tidak hanya SBDK yang wajib diumumkan, namun juga realisasi kredit final yang disalurkan kepada nasabah. \"Ke depannya juga bukan hanya SBDK yang diumumkan, tapi berapa realisasi kredit yang akhirnya itu terjadi dan itu juga di monitor nantinya,\" katanya.

Menanggapi tentang SBDK perbankan, khususnya kredit mikro yang masih tinggi, Destry beranggapan hal itu terjadi karena biaya pengumpulan yang dikeluarkan oleh bank memang lebih besar dibandingkan dengan kredit korporasi.

\"Di mana-mana yang namanya kredit mikro itu pasti akan mahal karena jumlah kreditnya kecil-kecil. Jadi dari sisi collection cost saja tinggi dan tidak efisien,\" katanya. Hal itu berbeda dengan kredit korporasi yang lebih efisien karena hanya membutuhkan satu akun nasabah saja. \"Kalau mikro, Rp1 triliun kredit itu bisa ratusan bahkan ribuan nasabah,\" tukas Destry.

Terkait gonjang-ganjing adanya kartel suku bunga, Destry menegaskan tidak ada indikasi yang menunjukkan adanya praktik kartel perbankan di Indonesia sebagaimana diduga oleh sejumlah kalangan. \"Tidak ada kartel perbankan. Kalau kartel itu artinya sekelompok pelaku ekonomi bekerjasama dan mereka menggerakkan harga, mereka sebagai “yang menentukan harga” (price setter) dan tidak ada kompetisi di antara mereka,\" terang Destry.

Menurut dia, yang terjadi di Indonesia justru persaingan yang sangat ketat antar bank-bank besar. \"Kita lihat sepuluh bank yang besar, ini \'kan persaingan di antara mereka ketat sekali, misalnya BRI sama Bank Mandiri, masing-masing saling melihat apa yang dilakukan,\" ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Terpilih Perry Warjiyo menyatakan tidak ada indikasi yang menunjukkan praktik kartel atau oligopoli di perbankan Indonesia. \"Menurut pengamatan kami sejauh ini kami tidak melihat ada suatu indikasi kartel melalui beberapa indikator,\" kata dia, beberapa waktu lalu.

Perry mengatakan, saat ini secara inidividu bank wajib melaporkan SBDK (Suku Bunga Dasar Kredit) yang komponennya Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), biaya overhead dan profit. \"SBDK mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena menggunakan data-data internal bank,\" ujar Perry.

Selanjutnya, sambung dia, jika SBDK tersebut ditambah premi risiko maka menjadi suku bunga kredit. Perry menambahkan sampai dengan tahap ini SBDK mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya bukan berdasarkan hasil kesepakatan atau perbandingan dengan bank lain. Pada saat ada saat penetapan suku bunga kredit, bank juga melakukan benchmarking atau analisis terhadap pihak kreditor.

\"Mengenai besaran suku bunga kredit, bank-bank berkompetisi agar suku bunga yang ditetapkan bank dapat bersaing dan menarik bagi masyarakat sehingga dapat terjadi suku bunga suatu bank dengan bank yang lain besarannya relatif sama,\" terang Perry. [ardi]

Related posts