Diduga 20 Kepala Daerah Tak Kooperatif

Terkait Pelaksanaan UU Minerba

Diduga 20 Kepala Daerah Tak Kooperatif

Jakarta--- Kalangan DPR mengindikasikan ada sekitar 20 20 kepala daerah dinilai tidak koorperatif terkait pelaksanaan UU No 4/1999 tentang Minerba. Pemerintah akan terus didorong untuk menata ulang Kuasa Pertambangan (KP) guna registrasi ulang. “Saat ini banyak sekali KP atau Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum melakukan registrasi ulang. Bahkan ada sekitar 20 kepala daerah yang sama sekali tidak kooperatif dalam hal ini,” kata anggota Komisi VII DPR F-PAN usai rapat tertutup Komisi VII dengan Dirjen Minerba di DPR, Jakarta, (16/6).

Lebih jauh kata mantan Ketua Komisi VI DPR ini sangat menyelesalkan tindakan kepala daerah yang terkesan mengabaikan dan cenderung menutup data-data terkait jumlah KP dan IUP. “"Apalagi melaporkan data-data, diundang saja mereka tidak mau hadir. Salah satunya Aceh," ujarnya.

Menurut Totok, saat ini menduga adanya bentuk ketimpangan di sektor minerba. Di mana banyak sekali informasi-informasi penting yang lebih dikuasai oleh investor atau penguasaha dibandingkan dengan pemerintah yang notabene pemilik sumber daya alam.

Selanjutnya Totok mengungkapkan dari hal tersebut, pihaknya akan berusaha memberikan support kepada pemerintah untuk menertibkan hal tersebut. Di samping menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah yang dianggap tidak kooperatif.

"Memang 20 daerah yang tidak kooperatif itu potensinya kecil dibandingkan dengan seperti Kalimantan yang datanya juga belum tentu benar dan saat ini masih kita klarifikasi semua," ujarnya.

Penertiban yang dimaksud Totok yakni, dari sekitar 3 ribu KP yang ada, saat ini banyak KP atau IUP yang berada dalam satu wilayah oleh kepala daerah yang berbeda.

"Kita akan konsen dengan hal itu. Selain itu tentunya kami juga ingin pemerintah menata KP dan IUP yang ada agar tidak tumpang tindih dan optimalisasi hasil untuk masyarakat," terangnya.

Sedangkan Anggota DPR FPG Setya W Yudha menuturkan Panitia Kerja (panja) Minerba memang membutuhkan banyak masukan. Termasuk KP atau IUP yang dianggap patuh ataupun tidak. Karena Setya juga mengindikasikan saat ini banyak KP atau IUP yang dianggap mbalelo terhadap himbauan registrasi ulang.

"Masalah registrasi KP jadi IUP ini kita ingin masukan berapa KP atau IUP yang patuh dan tidak, Kita sarankan mereka agar patuh pada undang-undang dan KP itu teregisterasi dengan baik. Kita minta pemerintah tegas dalam hal ini," tukasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Mayoritas Kepala Daerah Dukung Jokowi, Koalisi Prabowo Makin Panik

Mayoritas Kepala Daerah Dukung Jokowi, Koalisi Prabowo Makin Panik NERACA Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin,…

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar - Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong NERACA Depok - ‎Pemerintah Kota…

JICT Tak Toleransi Tindakan Melanggar Hukum Karyawan

JICT Tak Toleransi Tindakan Melanggar Hukum Karyawan NERACA Jakarta - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tidak akan pernah memberi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…