Diduga 20 Kepala Daerah Tak Kooperatif

Terkait Pelaksanaan UU Minerba

Diduga 20 Kepala Daerah Tak Kooperatif

Jakarta--- Kalangan DPR mengindikasikan ada sekitar 20 20 kepala daerah dinilai tidak koorperatif terkait pelaksanaan UU No 4/1999 tentang Minerba. Pemerintah akan terus didorong untuk menata ulang Kuasa Pertambangan (KP) guna registrasi ulang. “Saat ini banyak sekali KP atau Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum melakukan registrasi ulang. Bahkan ada sekitar 20 kepala daerah yang sama sekali tidak kooperatif dalam hal ini,” kata anggota Komisi VII DPR F-PAN usai rapat tertutup Komisi VII dengan Dirjen Minerba di DPR, Jakarta, (16/6).

Lebih jauh kata mantan Ketua Komisi VI DPR ini sangat menyelesalkan tindakan kepala daerah yang terkesan mengabaikan dan cenderung menutup data-data terkait jumlah KP dan IUP. “"Apalagi melaporkan data-data, diundang saja mereka tidak mau hadir. Salah satunya Aceh," ujarnya.

Menurut Totok, saat ini menduga adanya bentuk ketimpangan di sektor minerba. Di mana banyak sekali informasi-informasi penting yang lebih dikuasai oleh investor atau penguasaha dibandingkan dengan pemerintah yang notabene pemilik sumber daya alam.

Selanjutnya Totok mengungkapkan dari hal tersebut, pihaknya akan berusaha memberikan support kepada pemerintah untuk menertibkan hal tersebut. Di samping menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah yang dianggap tidak kooperatif.

"Memang 20 daerah yang tidak kooperatif itu potensinya kecil dibandingkan dengan seperti Kalimantan yang datanya juga belum tentu benar dan saat ini masih kita klarifikasi semua," ujarnya.

Penertiban yang dimaksud Totok yakni, dari sekitar 3 ribu KP yang ada, saat ini banyak KP atau IUP yang berada dalam satu wilayah oleh kepala daerah yang berbeda.

"Kita akan konsen dengan hal itu. Selain itu tentunya kami juga ingin pemerintah menata KP dan IUP yang ada agar tidak tumpang tindih dan optimalisasi hasil untuk masyarakat," terangnya.

Sedangkan Anggota DPR FPG Setya W Yudha menuturkan Panitia Kerja (panja) Minerba memang membutuhkan banyak masukan. Termasuk KP atau IUP yang dianggap patuh ataupun tidak. Karena Setya juga mengindikasikan saat ini banyak KP atau IUP yang dianggap mbalelo terhadap himbauan registrasi ulang.

"Masalah registrasi KP jadi IUP ini kita ingin masukan berapa KP atau IUP yang patuh dan tidak, Kita sarankan mereka agar patuh pada undang-undang dan KP itu teregisterasi dengan baik. Kita minta pemerintah tegas dalam hal ini," tukasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

Wakil Presiden - Desentralisasi Akibatkan Korupsi Daerah Meningkat

Jusuf Kalla Wakil Presiden Desentralisasi Akibatkan Korupsi Daerah Meningkat Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penyebab meningkatkan kasus korupsi…

Caleg DPR RI A. Bagus Pekik : Kerjasama Daerah Antar Kota dan Kabupaten Sukabumi Sangat Positif - Sukabumi Harus Bangun KEK dan Menjadi Destinasi Wisata

Caleg DPR RI A. Bagus Pekik : Kerjasama Daerah Antar Kota dan Kabupaten Sukabumi Sangat Positif Sukabumi Harus Bangun KEK…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

China Berhasil Kuasai Ekonomi Dunia Dalam Waktu Singkat

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ahmad Helmy Fuady menunjukkan data bahwa Cina…

Pemerintah Izinkan KEK Arun Lhokseumawe

      NERACA   Aceh - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat telah memberikan izin Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe,…

Butuh Rp600 Triliun untuk Benahi Transportasi Jabodetabek

  NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membutuhkan pembiayaan Rp600 triliun untuk mengimplementasikan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek…