Diduga 20 Kepala Daerah Tak Kooperatif

Terkait Pelaksanaan UU Minerba

Diduga 20 Kepala Daerah Tak Kooperatif

Jakarta--- Kalangan DPR mengindikasikan ada sekitar 20 20 kepala daerah dinilai tidak koorperatif terkait pelaksanaan UU No 4/1999 tentang Minerba. Pemerintah akan terus didorong untuk menata ulang Kuasa Pertambangan (KP) guna registrasi ulang. “Saat ini banyak sekali KP atau Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum melakukan registrasi ulang. Bahkan ada sekitar 20 kepala daerah yang sama sekali tidak kooperatif dalam hal ini,” kata anggota Komisi VII DPR F-PAN usai rapat tertutup Komisi VII dengan Dirjen Minerba di DPR, Jakarta, (16/6).

Lebih jauh kata mantan Ketua Komisi VI DPR ini sangat menyelesalkan tindakan kepala daerah yang terkesan mengabaikan dan cenderung menutup data-data terkait jumlah KP dan IUP. “"Apalagi melaporkan data-data, diundang saja mereka tidak mau hadir. Salah satunya Aceh," ujarnya.

Menurut Totok, saat ini menduga adanya bentuk ketimpangan di sektor minerba. Di mana banyak sekali informasi-informasi penting yang lebih dikuasai oleh investor atau penguasaha dibandingkan dengan pemerintah yang notabene pemilik sumber daya alam.

Selanjutnya Totok mengungkapkan dari hal tersebut, pihaknya akan berusaha memberikan support kepada pemerintah untuk menertibkan hal tersebut. Di samping menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah yang dianggap tidak kooperatif.

"Memang 20 daerah yang tidak kooperatif itu potensinya kecil dibandingkan dengan seperti Kalimantan yang datanya juga belum tentu benar dan saat ini masih kita klarifikasi semua," ujarnya.

Penertiban yang dimaksud Totok yakni, dari sekitar 3 ribu KP yang ada, saat ini banyak KP atau IUP yang berada dalam satu wilayah oleh kepala daerah yang berbeda.

"Kita akan konsen dengan hal itu. Selain itu tentunya kami juga ingin pemerintah menata KP dan IUP yang ada agar tidak tumpang tindih dan optimalisasi hasil untuk masyarakat," terangnya.

Sedangkan Anggota DPR FPG Setya W Yudha menuturkan Panitia Kerja (panja) Minerba memang membutuhkan banyak masukan. Termasuk KP atau IUP yang dianggap patuh ataupun tidak. Karena Setya juga mengindikasikan saat ini banyak KP atau IUP yang dianggap mbalelo terhadap himbauan registrasi ulang.

"Masalah registrasi KP jadi IUP ini kita ingin masukan berapa KP atau IUP yang patuh dan tidak, Kita sarankan mereka agar patuh pada undang-undang dan KP itu teregisterasi dengan baik. Kita minta pemerintah tegas dalam hal ini," tukasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Niaga Internasional - Meski Sengketa Dagang Memanas, China Mengaku Tak Menyerah

NERACA Jakarta – Kementerian luar negeri China, Senin, mengatakan negara tersebut tidak akan pernah menyerah terhadap tekanan luar setelah Washington…

Meski Ada Aturan Baru, Tarif Tiket Pesawat Diprediksi Tak Turun

  NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan aturan baru soal tiket pesawat. Aturan tersebut…

Tarif Normal MRT Tak Berdampak Pada Jumlah Penumpang

    NERACA   Jakarta - Pemberlakuan tarif normal Mass Rapid Transit (MRT) mulai Senin (13/05) belum berdampak besar terhadap…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementerian PUPR Sertifikasi Prajurit Zeni TNI AD - Dukung Percepatan Pembangunan

        NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kompetensi Sumber Daya…

AXI Raih Penghargaan Printpack Indonesia Awards

    NERACA   Jakarta - PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI), anak perusahaan PT Astra Graphia Tbk yang memfokuskan diri…

Penentuan Lokasi Ibukota Ditetapkan Presiden Tahun Ini

    NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, calon lokasi ibukota negara yang baru…