NERACA

Jakarta - Dalam rangka mengefektifkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan dilaksanakan pada 1 Januari 2014 mendatang, Askes dan  Jamsostek melakukan kerja sama dengan Kementerian dalam negeri (Kemendagri) untuk  pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diambil dari  Kartu tanda penduduk elektronik sebagai data kepesertaan.

Data kependudukan ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk pembentukan nomor tunggal kepesertaan, registrasi kepesertaan, validasi dan verifikasi proses pelayanan klaim peserta, serta pembaharuan data peserta.

\"Pemanfaatan e-KTP akan digunakan untuk mengefektifkan perencanaan jaminan kesehatan bagi  seluruh penduduk dengan menggunakan data agregat kepesertaan\" Kata Direktur utama Askes, Fachmi Idris di Jakarta, Senin (15/4). Lalu Fachmi menambahkan, bahwa ini merupakan upaya yang baik untuk meningkatkan manfaat jaminan sosial bagi rakyat Indonesia.

\"Kerja sama ini tidak hanya akan mempermudah pekerjaan, tetapi juga bisa menghemat biaya karena bisa saja perserta BPJS yang notabene  adalah penduduk Indonesia tentu memiliki nomor induk kepegawaian dan e-KTP jika sudah berusia 17 tahun,\" Ungkap Fachmi.

\"Hal ini juga telah sesuai dengan UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24/2011 tentang Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),\" kata Fachmi. Dia menjelaskan, kedua UU tersebut mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk BPJS yang universal, meliputi bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

\"Dewan jaminan sosial nasional (DJSN) telah menetapkan roadmap yang harus ditempuh Askes dalam mempersiapkan operasionalisasi  BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2019,\" ujarnya. Sementara itu, Direktur Utama Jamsostek Elvyn G Masassya menjelaskan program ini dapat mendukung rencana Jamsostek untuk memberikan jaminan  sosial dan keselamatan ketenagakerjaan bagi pekerja formal dan informal hingga 110 juta pekerja. Jaminannya meliputi jaminan hari tua, jaminan  kecelakaan kerja, hingga jaminan kematian.

Menurut Elvyn, untuk meningkatkan kualitas, semua aktifitas butuh pengelolaan yang baik dan data merupakan hal yang sangat penting.  Saat ini sekitar 30,4 juta sudah menjadi peserta Jamsostek, termasuk peserta aktif dan non aktif. \"Target kami nanti akan meng capture  pekerja dari sektor formal dan informal,\" kata dia. Program kerja sama ini diharapkan untuk memudahkan untuk mewujudkan identitas tunggal untuk satu penduduk. \"Akan lebih mudah dengan data yang valid,\" tandas Elvyn. [sylke]