NERACA

Jakarta - Dalam kurun waktu 2010-2012, telah disusun 180 Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan 108 Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Perkotaan (RPKPP). Angka tersebut adalah 74% dari target penyusunan SPPIP dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yaitu 242 kota/kabupaten.

Kegiatan fasilitasi penyusunan SPPIP dan RPKPP oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum telah memasuki tahun keempat. Pada tahun ini, akan dilaksanakan penyusunan SPPIP di 42 kabupaten/kota dan penyusunan 71 RPKPP. Untuk mengawali penyusunan ini, sosialisasi penyusunan SPPIP dan RPKPP 2013 dilaksanakan di Swiss Belhotel Kendari, Sulawesi Tenggara, akhir pekan lalu.

 Acara Sosialisasi dihadiri oleh Walikota Kendari Asrun, Kepala Dinas PU Sulawesi Tenggara, Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Amwazi Idrus serta 300 orang perwakilan kelompok kerja teknis (pokjanis) serta tenaga ahli dari 14 provinsi dan 46 kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyusunan SPPIP dan RPKPP tahun ini.

Asrun dalam pembukaan acara menyebutkan, fenomena meningkatnya kawasan kumuh perkotaan disebabkan perencanaan pembangunan yang belum mengacu kebutuhan kota dan masih kurangnya sinergitas strategi pembangunan perkotaan dengan strategi pembangunan sektoral.

\"Berkaitan dengan pencapaian sinergitas tersebut, menurut hemat saya sangat tepat pihak Kementerian PU memberikan bantuan teknis pendampingan SPPIP dan RPKPP kepada kabupaten/kota,\" lanjutnya.

Sementara itu Direktur Pengembangan Permukiman, Amwazi Idrus, dalam arahannya menekankan, untuk kedepannya SPPIP dan RPKPP akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan dukungan infrastruktur ke Cipta Karya-an tidak hanya dari sektor pengembangan permukiman, tetapi juga meliputi sektor penyehatan lingkungan, penataan bangunan lingkungan dan air minum.

“SPPIP sebagai dokumen induk dari semua dokumen perencanaan program pada bidang Cipta Karya di daerah, sedangkan RPKPP mendukung operasionalisasi penanganan kawasan permukiman prioritas dan digunakan sebagai masukan penyusunan RPIJM Cipta Karya, sehingga fasilitasi APBN dalam penyediaan infrastruktur diprioritaskan pada daerah yang sudah memiliki Dokumen SPPIP/RPKPP,” jelasnya.

 Amwazi juga menambahkan, SPPIP dan RPKPP disusun dengan menekankan legitimasi produk dan keterlibatan serta pencapaian kesepakatan semua pemangku kepentingan melalui pokjanis. Dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi penyusunan SPPIP dan RPKPP, sejak 2012 Ditjen Cipta Karya telah mengembangkan Sistem Informasi Pengendalian Penyusunan SPPIP dan RPKPP.

Sistem ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi antara Direktorat Pengembangan Permukiman selaku fasilitator dengan kab/kota yang melaksanakan penyusunan SPPIP dan RPKPP.

Sistem pengendalian dilakukan terhadap jadwal penyusunan SPPIP dan RPKPP yang telah disepakati oleh kabupaten/kota serta pengendalian terhadap kualitas dokumen yang dihasilkan.

Di sisi lain pembangunan sistem ini mengusung semangat pro green di mana konsultasi dapat dilaksanakan denganpaperless karena kabupaten/kota dapat mengunggah dokumen yang akan dikonsultasikan. Rekapitulasi progres penyusunan SPPIP dan RPKPP skala nasional juga ditampilkan dalam system yang dibuat Ditjen Cipta Karya. [iqbal]