NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Alex SW Retraubun menyatakan, garam merupakan komoditas strategis karena banyak dikonsumsi oleh industri pangan, kosmetik serta farmasi dan banyak pihak mendapatkan keuntungan dari impor garam.

“Salah satu cara untuk mengurangi impor garam dengan peningkatkan produksi garam dalam negeri melalui inovasi dan teknologi. Peningkatan produksi garam dengan inovasi bisa mencapai 47% dari 70 ton per hektar dan cara konvensional menjadi 100 ton per hektar,” katanya di Jakarta, Senin (15/4). Dari sisi kualitas, menurut Alex, akan terjadi peningkatan dari 80% menjadi 94% dan butuh 4% lagi untuk industri.

Sementara itu, Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian, telah meluncurkan dua inovasi teknologi tepat guna pegaraman yang siap diaplikasikan di sentra garam rakyat. Pertama, proses pembuatan garam NaCl dengan media isolator pada meja kristalisasi (nomor pendaftaran paten ID P0033348). Kedua, proses produksi garam beryodium di lahan pegaraman pada meja kristalisasi dengan media isolator (nomor pendaftaran paten P00201300197).

Menurut Sudarto yang juga sebagai Kepala BBTPPI Semarang, inovasi tersebut sebagai upaya untuk mengatasi kondisi yang terjadi saat ini, antara lain produktivitas dan kualitas garam rakyat yang belum optimal, swasembada konsumsi garam beryodium belum terpenuhi, dan belum mampu mengurangi subtitusi impor garam.

Sudarto mengatakan, sedikitnya ada tiga langkah yang perlu dilakukan dalam upaya mendukung penerapan dua inovasi teknologi tersebut. Pertama, integrasi dan sinerginya antar Kementerian dan Lembaga dalam pembinaan dan pengembangan industri garam nasional. Kedua, partisipasi BUMN melalui CSR untuk meningkatkan wirausaha baru di sentra garam rakyat dalam rangka peningkatan kualitas produksi. Ketiga, peran serta Pemerintah Daerah, Kelompok Usaha Bersama (KUB) pegaram, dan pelaku usaha bidang garam. “Kami berharap para BUMN turut mensukseskan program pemerintah mengenai swasembada garam konsumsi beryodium dan meningkatkan kinerja pegaram,” jelasnya.

Konsumsi Garam

Berdasarkan data BBTPPI, kekurangan konsumsi garam beryodium mencapai 201.127.800 kilogram per tahun atau setara dengan 57.465.086 orang yang memerlukan garam beryodium di sembilan provinsi, meliputi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Untuk itu, solusi mengatasi kekurangan konsumsi garam beryodium, BBTPPI mencanangkan program intensifikasi lahan pegaraman (garam rakyat dan PT Garam), pengolahan garam K3 menjadi garam bahan baku, pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) garam beryodium, dan Iodisasi di sentra garam rakyat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat, kesejahteraan pegaram, produksi dan cakupan konsumsi garam beryodium, serta menyehatkan dan mencerdaskan anak bangsa. “Melalui inovasi teknologi, kami telah menghasilkan garam bahan baku konsumsi dengan kadar NaCl minimal 94,7% dan homogen serta menghasilkan garam beryodium yang memnuhi syarat langsung dari lahan pegaraman,” kata Sudarto.

Sudarto mengatakan, pihaknya sudah mematenkan inovasi pegaraman NaCl dengan media isolator pada meja kristalisasi dengan mendapatkan nomor paten ID P003334.“Proses produksi garam beryodium di lahan pegaraman pada meja kristalisasi dengan media isolator telah mendapatkan nomor pendaftaran paten P00201300197,” ujarnya.

Sudarto menambahkan, inovasi ditempuh karena terdorong produktivitas dan kualitas garam yang belum optimal, konsumsi garam beryodium yang belum terpenuhi dan swasembada konsumsi garam selalu tertunda.“Berdasarkan data BBTPPI kekurangan konsumsi garam beryodium mencapai 201.127.800 kilogram per tahun atau setara dengan 57.465.086 orang memerlukan garam beryodium di sembilan provinsi seperti Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan,” tandasnya.