NERACA

Jakarta - Koalisi Anti Utang (KAU) menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak perlu meminjam uang ke Bank Dunia senilai US$135,5 juta atau sekitar Rp1,2 triliun untuk membangun proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau pengerukan 13 sungai di Jakarta.

“Kalau hanya Rp1,2 triliun bisa dianggarkan dari APBD (Anggaran Penerimaan Belanja Daerah) Jakarta yang mencapai Rp49,9 triliun. Apalagi Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) tahun 2012 diperkirakan Rp8-9 triliun. Pakai saja Silpa tahun lalu,” ujar Ketua KAU, Dani Setiawan kepada Neraca, Minggu (14/4), pekan lalu.

Dia mengungkapkan, niatan menolak utang dari Bank Dunia sebenarnya sudah terucap oleh Gubernur DKI Joko Widodo sebelumnya. Jokowi beralasan, utang yang diberikan terlalu berbelit-belit. Artinya, yang seharusnya bisa diselesaikan dalam satu tahun, dipaksa selesai dalam dua tahun supaya bunga yang dibayarkan bisa lebih besar. Praktis, hal itu tentu saja merugikan Pemprov DKI Jakarta.

Namun, Dani menyayangkan kalau ternyata Kementerian PU dan Pemprov DKI Jakarta membatalkan niatnya untuk menolak utang dari Bank Dunia. “Jika Pemerintah Pusat sudah bebal diberitahu, mungkin Pemerintah Daerah masih bisa sadar tentang lembaga imperialis seperti Bank Dunia,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengaku bahwa Bank Dunia berjanji untuk mempercepat pencairan pinjaman untuk proyek JEDI. Dia bahkan telah bertemu dengan Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle, pada pekan lalu. “Kita sudah bertemu dan terjadi kompromi. Mereka berjanji untuk mempercepat (pencairan pinjaman),” ujar Djoko, kemarin.

Mengenai penolakan Gubernur Jokowi, Djoko Kirmanto mengaku sependapat. Menurut dia, dalam pertemuan antara Kementerian PU dengan Pemprov DKI Jakarta, Djoko mengkritik dan mengeluhkan proses pencairan pinjaman yang dinilainya sangat rumit. Terlambatnya pencairan pinjaman tersebut berdampak tertundanya program penanganan normalisasi sungai-sungai di Jakarta.

“Mereka juga merasakan, kalau kita sudah sampai pada tahap jengkel dengan mereka,” tambah Djoko. Hal yang menjadi keberatan Bank Dunia di antaranya terdapatnya nama-nama pimpinan eselon I dalam komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) peserta tender program JEDI tersebut.

Menurut Djoko Kirmanto hal tersebut wajar dan tidak akan mempengaruhi proses penentuan pemenang lelang. “Padahal BUMN kita semua juga begitu, namanya saja Badan Usaha Milik Negara jadi pasti ada perwakilan pemerintah yang duduk disitu,” sebutnya.

Dengan adanya komitmen dari Bank Dunia untuk mempercepat penyelesaian pinjaman, Kementerian PU pun meneruskan proses tersebut. “Kemarin langsung ada detail discussion-nya dengan Pengairan (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air). Mudah-mudahan di kuartal II 2013 sudah bisa (dikerjakan fisiknya),” terang Djoko Kirmanto.

Untuk diketahui, JEDI secara agris besar adalah proyek yang mencakup perbaikan sungai dan situ di Jakarta dan sekitarnya. Beberapa yang akan dikeruk adalah Kali Angke, Kali Cideng, Kali Sunter, Kali Tanjungan, Kali Kamal, Banjir Kanal barat, Cakung Drain, Cengkareng Drain, dan Sodetan Sentiong-Sunter.

Beberapa waduk yang akan dikeruk adalah Waduk Melati, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, dan Waduk Pluit. Sedangkan beberapa situ yang akan direhabilitasi adalah Situ Cipondoh, Situ Babakan, Situ mangga Bolong, dan Situ Rawa Dongkal.

Seluruh aktivitas tersebut dilakukan dalam rangka mengurangi dampak banjir tahunan di DKI Jakarta. Meskipun begitu, Menteri PU sudah sejak awal mengatakan bahwa banjir di Jakarta tidak akan dapat dituntaskan sampai 2017. Pasti ada beberapa titik banjir yang tersisa. [iqbal]