PMK Soal Impor Film Tinggal Diumumkan  

 Jakarta ---Kementrian Keuangan menegaskan sudah menandatangani tarif baru impor film dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Yang jelas aturan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyederhanaan tarif bea masuk impor film. "Sudah jadi, tinggal diumumkan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/6)

 Menurut Bambang, daalam aturan PMK yang baru tersebut, pemerintah akan memberlakukan satu bea masuk saja untuk film impor dan mengubah pola pengenaan bea. “Ada perubahan pola bea masuk,”tegasnya.

 Lebih jauh kata mantan Dekan FEUI ini, pemerintah sepakat untuk mengubah jenis tarif film impor dari tarif ad volarum ke tarif spesifik. Tarif ad valorum adalah pajak berdasarkan persentase terhadap nilai pabean, sedangkan tarif spesifik ditentukan dengan satuan nilai barang.

 Bambang menambahkan tarif spesifik yang dikenakan pemerintah terhadap film impor ini menggunakan satuan menit. Maksudnya, tarif yang dulu ditentukan dengan persentase royalti film, kini ditentukan dari berapa menit durasi film. "Mengubah dari persentase ke spesifik," kata Bambang.

 Penyederhanaan aturan impor film ini sudah dijanjikan Menkeu Agus Martowardojo pekan lalu. Penyederhanaan impor itu khususnya pada aturan pajak dan bea masuk. Meski aturan impor bisa disederhanakan, namun pola distribusi film di dalam negeri harus dibenahi.

 Dia mengingkatkan, penyederhanaan aturan itu hanya pada bidang yang menjadi kewenangannya, yakni bidang keuangan dan fiskal. Menurut Agus, dalam industri perfilman itu tidak hanya bicara aspek keuangan saja, tapi aspek pendukung lain.

"Begitu ada diskusi di aspek keuangan, itu di industri itu bicara tentang impor bahan baku atau bahan pembantu terkait dengan industri film itu juga didukung," kata Agus.

 Meski aturan impor film dapat disederhanakan, bukan jaminan bagi industri film dalam negeri bisa tumbuh, khususnya dari keberadaan bioskop yang memutar film-film."Tadi saja saya cek di Mataram, tidak ada satu pun bioskop. Padahal, dia adalah ibu kota Nusa Tenggara Barat," ujar Agus.

 Agus Marto menyoroti kepemilikan bioskop di Indonesia yang masih dikuasai satu kelompok saja. Menurut Agus, pengusaha bioskop yang hanya punya puluhan bioskop dalam kondisi kolaps.

 Sebelumnya,  Menbudpar Jero Wacik sempat mengatakan pemerintah sepakat menaikkan pajak film asing 100% dari pajak semula. Namun, pajak film produksi dalam negeri akan diturunkan. "Pajak, angkanya naik hampir 100% dari yang lama," katanya.

 Kenaikan pajak film impor telah disepakati oleh Menteri Keuangan, Menbupar, Dirjen Pajak, dan importir film. "Film impor pajaknya dinaikkan. Wacik menambahkan, kesepakatan lainnya adalah menurunkan pajak film produksi dalam negeri. "Pajak film dalam negeri diturunkan agar bisa lebih banyak lagi produksi filmnya," katanya.

 Jero berasalan kenaikan pajak film impor dilakukan setelah sekian lama tidak ada evaluasi pajak film impor dan dalam negeri. Dengan kesepakatan tersebut, diharapkan bioskop kembali bergairah memutar film dan mendapat respon positif dari masyarakat. "Film asing masih diminati masyarakat untuk melengkapi film produksi dalam negeri," katanya.

 Namun, menurut Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), aturan yang disambut positif ini belum menjamin pihak produsen film Amerika yang tergabung dalam MPAA (Motion Picture Assosiation οf America) akan kembali memasukan film-filmya ke Indonesia. **cahyo