NERACA

Jakarta - Rencana Pemerintah untuk menaikan harga bakar minyak subsidi untuk mobil pribadi sebagai upaya mengurangi subsidi komoditas tersebut yang terus meningkat. Menteri ESDM Jero Wacik , mengatakan opsi kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi tersebut kemungkinan yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat. \"Kapan waktunya masih dibahas dan pada saatnya akan diumumkan Presiden,\" kata  Jero di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, pemerintah tidak akan mengambil opsi kenaikan harga BBM bagi semua kendaraan atau pembuatan premium dengan angka oktan 90.\"Pembuatan premium jenis baru akan sulit pelaksanaannya,\" katanya.

Jero mengatakan, prinsipnya pemerintah akan mengurangi subsidi khusus bagi mobil pribadi dengan cara menaikkan harga BBM-nya. Sedangkan, kendaraan jenis sepeda motor dan angkutan umum dan barang tetap memperoleh subsidi penuh atau harga BBM tetap Rp4.500 per liter.

Jero juga mengatakan, nantinya ada dispenser stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang khusus melayani mobil pribadi.\"Jadi, nanti ada dua harga premium di SPBU (yakni untuk mobil pribadi dan jenis lainnya seperti sepeda motor, angkutan umum dan barang),\" katanya.

Menurut dia, dalam beberapa hari ke depan, pemerintah akan mematangkan opsi kenaikan harga BBM bagi mobil pribadi tersebut. Setelah diumumkan Presiden, lanjutnya, maka akan ada masa sosialisasi kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di lapangan. Ia menambahkan, pemerintah akan mengeluarkan kompensasi sebagai upaya mengurangi dampak kebijakan BBM ke masyarakat miskin.\"Bentuknya masih dibahas,\" katanya.

Tiga Opsi

Sebelumnya, pemerintah mengkaji tiga opsi kebijakan BBM untuk mengurangi subsidi yakni kenaikan harga BBM yang disertai kompensasi, pembatasan pemakaian BBM untuk kendaraan pribadi, dan pembuatan premium dengan angka oktan 90.

Pemerintah sudah menyadari bahwa beban subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) sudah semakin memberatkan anggaran negara. Akar masalahnya, tingkat konsumsi BBM di Indonesia sudah sangat besar dan diyakini perlu dikendalikan untuk menyehatkan fiskal negara.

Konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat setiap tahun. Tengok saja realisasi konsumsi BBM tahun lalu. Data dari BPH Migas menyebutkan, Realisasi konsumsi bahan bakar minyak nasional pada 2012 mencapai 75,07 juta kl. volume konsumsi itu terdiri atas BBM subsidi 45,07 juta kl dan nonsubsidi 30 juta kl. Konsumsi BBM 2012 naik 4,95 persen dibandingkan 2011 sebesar 71,526 juta kl.

Berangkat dari kondisi tersebut, pemerintah mulai menjalankan program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan melarang kendaraan pelat merah, BUMN, BUMD, TNI/Polri, dan perkebunan serta pertambangan, menggunakan BBM bersubsidi. Namun, dari hasil evaluasi, diakui pemerintah kebijakan tersebut tidak efektif dan tidak berdampak signifikan. Tetap ada potensi kebocoran.

Berbagai opsi pun dimunculkan untuk kebijakan lanjutan yang akan diambil pemerintah. Mulai dari penggunaan teknologi informasi (IT) berupa pemasangan RFID di kendaraan pribadi, hingga opsi kenaikan harga BBM bersubsidi. Di hadapan pengusaha saat Munas Apindo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat menyinggung soal opsi kenaikan harga BBM.

Setiap pemerintah berencana mengurangi subsidi dan menaikkan harga bahan bakar minyak, selalu terjadi penolakan dari masyarakat maupun parlemen. Kepala negara menekankan, upaya pengurangan subsidi BBM semata-mata dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal.

SBY menyebut kenaikan harga BBM untuk menjaga kesehatan fiskal merupakan keinginan dari semua elemen pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Jika saat akan dijalankan, SBY meminta pihak yang bersuara BBM dinaikkan agar tetap pada komitmennya masing-masing.

Meskipun sempat menyinggung soal kemungkinan kenaikan harga BBM, SBY nampaknya tidak punya nyali untuk mengambil opsi itu. \"Saya melihat (presiden) agak sulit mengambil opsi itu,\" tegas pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko.

Dari sisi perhitungan ekonomi, dia meyakini presiden dan jajaran kabinet sepakat bahwa opsi kenaikan harga BBM adalah yang paling masuk akal dan berdampak signifikan pada keuangan negara. Pras menyebut, kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.500 per liter bisa menghemat anggaran hingga Rp 55 triliun.

Sementara itu, jika kebijakan yang diambil adalah pembatasan dengan penggunaan RFID, hanya mampu menghemat antara Rp 20-30 triliun. Kelemahan lain dari pembatasan BBM dengan RFID, sebagus apapun sistemnya, masih ada risiko kebocoran.

Dari dua kondisi tersebut, kemungkinan pemerintah akan tetap memilih opsi penerapan RFID. \"Saya bayangkan situasi politik. Agak berat dengan situasi itu. Presiden lebih berat dampak sosial politiknya yang besar jelang pemilu. Presiden tidak akan ambil risiko itu,\" jelasnya.

Terlepas dari opsi apa yang akan dipilih, Pras menegaskan bahwa situasinya sudah sangat mendesak saat ini untuk diambil langkah konkret. \"Pembatasan atau kenaikan sudah tidak penting lagi sekarang. Yang penting harus ada keputusan soal pengendalian,\" katanya.

Sinyal keputusan pemerintah memilih pengendalian konsumsi BBM dengan RFID juga disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa.Pemerintah berkukuh akan menjalankan pembatasan konsumsi BBM dengan mengandalkan RFID. Semua opsi mengenai pembatasan BBM sudah dibahas dan mengerucut ke opsi penggunaan RFID.