NERACA

Jakarta - Bak David melawan Goliath, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti “ciut nyali” menghadapi 16 bank besar. Berdalih ingin melakukan pemetaan (mapping), OJK seakan tidak berani menindak tegas 16 bank besar yang membentuk konglomerasi. Seharusnya, kedua regulator ini bersikap tegas dan lugas dalam mengawasi serta menindak industri keuangan tanpa pandang bulu.

Lucky FA Hadibrata, selaku Deputi Manajemen Strategis I OJK, mengatakan terkuaknya pembentukan konglomerasi ke-16 bank besar tersebut awalnya berasal dari laporan BI yang kemudian dilimpahkan ke OJK. Akan tetapi, dirinya mengaku akan menindaklanjuti laporan tersebut, setelah pemetaan seluruh industri jasa keuangan Tanah Air selesai dilaksanakan.

“Kami sudah mendapat laporan dari BI tentang 16 bank besar yang membentuk konglomerasi. Tapi belum bisa ditindaklanjuti karena kami masih memetakan untuk industri pasar modal dan keuangan nonbank. Tahun ini mudah-mudahan selesai agar segera dilakukan penyelidikan,” ujar Lucky kepada Neraca, Kamis (11/4).

Lebih lanjut dia menuturkan, setelah pemetaan dilakukan, pihaknya juga menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menelusuri laporan keuangan. “Ya, kami akan bekerjasama dengan Ditjen Pajak. Semuanya akan dilaksanakan tahun 2014 karena seluruh pengawasan lembaga keuangan sudah terintegrasi ke OJK,” jelasnya.

Informasi saja, dari pemetaan konglomerasi keuangan dari perbankan Indonesia, didapatkan hasil bahwa 16 bank terbesar yang membentuk konglomerasi keuangan tersebut telah merepresentasikan 56% dari total aset industri keuangan, dan sebesar 81% dari total asetnya didominasi sektor perbankan.

OJK melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan ini lantaran ada dugaan terciptanya loopholes atau regulatory arbitrage yang dapat mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK, maka pengaturan dan pengawasan seluruh lembaga keuangan dan pasar modal secara terintegrasi bisa dilakukan.

“Kita menggabungkan dua pilar dalam satu atap, yaitu prudential dan market conduct. OJK berharap akan bisa mengurangi sebagian besar loopholes atau regulatory arbitrage itu yang dahulu muncul akibat pengawasan dari dua otoritas berbeda (Bi dan Bapepam-LK),” ungkapnya

Sementara anggota DPR Komisi XI, Dolfie Ofp, menambahkan BI tidak mempunyai alat untuk menurunkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sehingga suku bunga perbankan bisa sampai double digit. Padahal, BI mempunyai peluang untuk menurunkan akan tetapi tidak dimanfaatkannya. \"Tidak ada alat yang bisa digunakan oleh BI untuk menekan SBDK para bank, UU pun tidak ada yang membolehkannya,\" ungkap Dolfie kepada Neraca.

Dia pun menjelaskan bahwa peluang yang dimiliki oleh BI pada saat fit and proper test para direksi perbankan. \"Harusnya pada saat fit and proper test direksi perbankan, BI harus menegaskan pada saat menjabat sebagai pimpinan bank harus punya komitmen untuk menurunkan suku bunga. Akan tetapi, hal itu tidak dilakukan oleh BI sehingga konsumen yang dirugikan karena suku bunga yang terlalu tinggi,\" tegas Dolfie.iwan/bari/mohar/ria/ardi