Serap Ekses Likuiditas Lebih Banyak - BI Pertahankan BI Rate di 5,75%

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di angka 5,75% berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (11/4). Tingkat BI Rate tersebut dinilai masih konsisten dengan sasaran inflasi tahun 2013 dan 2014 yang sudah ditetapkan BI sebesar 4,5% plus minus 1%.

Namun, pada RDG kali ini, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, yakni menjadi 6,2%-6,6%, dari yang sebelumnya 6,3%-6,8%. Pada triwulan kedua 2013 mendatang pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak jauh berbeda dari triwulan satu ini yang sebesar 6,2%.

“Mengenai diturunkannya target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebetulnya kita menggambarkan bahwa pertumbuhan dan investasi di sektor bangunan masih tetap tinggi dan yang (investasi) nonbangunan melambat. Ditambah belum pulihnya perekonomian dunia sehingga tidak banyak diharapkan tarikan dari ekspor, maka kita memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setinggi sebelumnya,” tutur Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia, ketika ditemui dalam konferensi pers usai RDG tersebut, di Jakarta, Kamis (11/4).

Walau begitu, permintaan domestik diperkirakan masih tumbuh cukup kuat, meskipun terjadi moderasi, di tengah perbaikan pertumbuhan di sisi eksternal. Kuatnya konsumsi tersebut didukung oleh perbaikan daya beli masyarakat dan kepercayaan konsumen. “Kemudian, masih cukup baiknya pertumbuhan ekonomi nasional juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang masih cukup tinggi dan semakin merata,” imbuhnya.

Sedangkan untuk tahun 2014, BI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi lebih rendah, yakni hanya di kisaran 6,6%-7,0%, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya yang berada di angka 6,7%-7,2%. Di sisi eksternal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan kedua 2013 diperkirakan mengalami penurunan defisit daripada triwulan pertama ini disebabkan oleh membaiknya transaksi modal dan finansial (TMF).

Membaiknya TMF terutama didorong oleh arus investasi portofolio, termasuk penerbitan global bond oleh pemerintah, yang meningkat seiring dengan masih kuatnya fundamental ekonomi Indonesia dan dampak kebijakan ekonomi global yang masih akomodatif.

“Sebetulnya kalau dilihat secara NPI, defisit kita lahir karena (neraca perdagangan) nonmigas yang masih surplus tidak bisa mengimbangi defisit (neraca perdagangan) migas. Tapi transaksi keuangan dan modal masih surplus dan bisa menutup defisit transaksi berjalan dalam NPI tersebut. Sementara, cadangan devisa (cadev) pada akhir Maret 2013 mencapai US$104,8 miliar atau setara dengan 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, di atas standar kecukupan internasional,” paparnya.

Naik turunnya harga bahan pangan, seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai merah, yang terjadi pada bulan lalu, menyebabkan tingginya inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) di bulan Maret 2013 tersebut. Inflasi IHK bulan lalu mencapai 0,63% (mtm) atau 5,90% (yoy) di atas rata-rata historisnya. Inflasi kelompok volatile foods tercatat sangat tinggi yaitu 2,44% (mtm) atau 14,20% (yoy) akibat gangguan pasokan terkait dengan kebijakan impor yang diterapkan oleh pemerintah.

“Inflasi yang sebesar 5,9% (yoy) pada bulan lalu, kita tetap masih melihat bahwa ini bukan fenomena moneter, tapi ini ada tiga komoditas yang harganya naik, karena suplainya terganggu akibat pelaksanaan perubahan kebijakan yang kurang optimal disiapkan pelaksanaannya. Kalau nanti sudah normal dan optimal kembali tentu suplainya akan normal lagi dan harga juga akan turun,” jelasnya.

Sementara, inflasi inti (core inflation) ada di angka 4,21% (yoy) yang sejalan dengan ekspektasi inflasi masyarakat yang masih terjaga, dan kapasitas produksi yang masih memadai karena pemerintah sudah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan pasokan bahan pangan dan datangnya musim panen.“Core inflation tersebut hampir persis sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Memang kita menggunakan IHK sebagai indikator inflasi. Padahal sebetulnya inflasi adalah perubahan harga-harga secara umum, bukan hanya karena tiga macam (harga komoditas itu saja), jadi dia (inflasi) akan kembali normal dalam tiga bulan ke depan. Sampai akhir tahun nanti inflasi masih akan tetap dalam target yang sudah kami tetapkan,” ungkapnya.

Tekanan inflasi jangka pendek dari harga bahan pangan tersebut masih akan menyebabkan tekanan pada keseimbangan eksternal, maka BI akan memperkuat operasi moneter melalui penyerapan ekses likuiditas yang lebih besar ke tenor yang lebih jangka panjang.

“Kalau pasokan jadi normal otomatis akan bisa membawa deflasi. BI aware ada pengaruh inflasi tapi ini akan bisa kita manage dengan baik. Oleh karena itu, kita taktikal saja dalam operasi moneter dengan penyerapan ekses likuiditas lebih besar, yang mana akan mengurangi jumlah uang untuk membeli (barang konsumsi), dan itu akan disimpan dalam jangka panjang,” kata Hartadi A. Sarwono, Deputi Gubernur BI, ketika ditemui pada kesempatan yang sama.

Hartadi menambahkan bahwa penyerapan lebih besar untuk tenor-tenor jangka panjang itu bisa digunakan untuk menggantikan sinyal inflasi terkuat lainnya yaitu menaikkan tingkat suku bunga. “Meskipun sebenarnya memang sinyal yang terkuat adalah kita menaikkan suku bunga, tapi itu belum perlu. Perlunya hanya penyerapan yang lebih besar, khususnya untuk tenor-tenor yang jangka panjang, dan itu akan lebih dilakukan melalui instrumen-intsrumen moneter yang ada di BI,” ungkapnya.

Maka itu, ujar Hartadi, BI akan menciptakan instrumen yang lebih banyak, sound, dan liquid, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik. Misalnya instrumennya tidak hanya government bonds tapi juga ada corporate bonds.

“Juga kita lagi dalami yang tenor-tenor perpanjangan, apakah term deposit rupiah atau valas, karena itu sebagai bagian dari pendalaman pasar (keuangan). Tapi yang segera kita lakukan adalah penyerapannya dengan frekuensi yang masih tetap sesuai waktu lelang, seperti hari ini ada lelang SBI yang setiap 9 bulan,” tutupnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…