NERACA

Bandung - Sehubungan usulan Raperda tentang Lembaga Penjamin Kredit Daerah , Pemprov Jabar telah mempersiapkan diri  mendirikan BUMD yang khusus mengelola jaminan kredit. Hal tersebut, ditegaskan Wagub Jabar, H. Dede Yusuf,  Kamis (16/6) usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Jabar.

Menurut  Dede, diusulkannya Raperda tentang Lembaga Penjamin Kredit Daerah diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan bagi para pelaku UKM yaitu kesulitan dalam mengakses permodalan di lembaga perbankan.

Namun, bentuk jaminan tersebut, dalam rancangan Raperda masih bersifat pilihan, apakah berbentuk subsidi, bunga atau dukungan ekuitas.

Dipilihnya pembentukkan BUMD yang nantinya khusus menangani jaminan kredit perbankan, dimaksudkan agar kredit yang disalurkan kepada UKM, dari sisi serapannya dapat mencapai jumlah yang banyak.

Sementara itu, jika jaminan dikelola melalui bank imbuh Wagub khawatir daya serap jaminan kredit yang diberikan UKM masih dalam jumlah kecil.

Kadis KUKM Wawan Hernawan yang dihubungi secara terpisah  Harian Ekonomi NERACA di Bandung  mengungkapkan, Raperda tentang Lembaga Penjamin Kredit daerah mempunyai dampak positif dalam mendorong pengembangan UKM.

Jaringan Permodalan

Kehadiran Raperda tersebut, jika nanti dapat terbit menjadi Perda, diharapkan dapat membantu pelaku UKM yang belum mempunyai jaringan permodalan di bank. Jika dihitung prosentasenya, banyak UKM di Jabar yang belum mempunyai jaringan permodalan di lembaga perbankan.

Dari 8,2 juta UKM di Jabar sebagaimana dilaporkan oleh pihak BPS, yang terdiri dari 98% bergerak dalam usaha mikro dan 2% bergerak di usaha kecil menengah, diperkirakan baru mempunyai jaringan di lembaga perbankan sekitar 10%.

Dengan demikian, dengan diberlakukannya Perda tentang Jaminan Kredit Daerah serta ditindaklanjuti  dengan pembentukkan BUMD yang khusus bergerak mengurusi jaminan kredit daerah diharapkan membuka peluang baru yaitu peluang perluasan ekspansi kredit yang mencapai 90%.

Selanjutnya, melalui Raperda tentang Jaminan Kredit Daerah, fasilitasi kredit dapat melayani kredit UKM untuk UKM yang telah mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan.

Sejalan dengan semangat memperluas kemampuan UKM dalam mengelola keuangan, Dinas KUKM secara kontinu terus memberikan fasilitasi dalam bentuk pelatihan. Untuk tahun ini, ditargetkan dapat melatih 1.000 unit UKM.

Di sisi lain, Karo Administrasi Perekonomian, Setda Jabar, Taufik BS menambahkan dengan telah direncanakannya pembentukkan BUMD yang khusus mengelola jaminan kredit daerah, jika Raperda tersebut telah terbit menjadi Perda ada beberapa tahapan yang akan dipersiapkan antara lain : pengajuan legalitas Badan Hukum apakah nanti BUMD akan berbentuk PT atau lembaga lainnya. Usulan akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Tahapan berikutnya : permohonan izin kepada Menteri Keuangan cq Bapepam-LK guna mendapatkan izin beroperasi.