NERACA

Jakarta - Banyak pihak yang mengkhawatirkan atas kelancaran berjalannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Padahal, tahun depan badan yang mengurusi jaminan sosial itu mulai beroperasi, dimulai dengan diluncurkannya BPJS Kesehatan. Namun Kepala Bidang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kalsum Komaryani menepis kekhawatiran itu.

Menurut dia, sampai saat ini pemerintah masih mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk menjalankan BPJS. Kemenkes misalnya yang sejak tahun lalu sudah membentuk Pokja yang terdiri dari internal Kemenkes dan ada juga yang beranggotakan lintas kementerian.

Dirinya menyebutkan sedikitnya ada enam Pokja yang membidangi isu tertentu seperti regulasi, fasilitas kesehatan, farmasi dan sosialisasi. “Dengan menerima masukan dari berbagai pihak, saat ini pemerintah berhasil menerbitkan dua peraturan pelaksana BPJS yaitu Perpres Jaminan Kesehatan (Jamkes)dan PP Penerima Bantuan Iuran (PBI),” katanya kepada Neraca, Rabu (10/4).

Komaryani menjelaskan bahwa tahun ini, Kemenkes fokus untuk menerbitkan peraturan menteriuntuk menjelaskan detail Perpres Jamkes. Serta peraturan yang mengatur iuran non PBI. Khusus untuk Permenkes Jamkes ditargetkan selesai pada Agustus. “Mengatur lebih detail tentang manfaat Jamkes,” ujarnya.

Yani pun mengatakan Kemenkes sedang melakukan penguatan terhadap pelayanan kesehatan primer seperti Puskesmas. Dengan diperkuatnya pelayanan itu maka sistem rujukan dapat bekerja dengan baik sehingga masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan dapat ditangani Puskesmas dan tak perlu ke rumah sakit. Hal tersebut juga meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan.

Kemudian, Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, mengatakan kementeriannya akan membuat neraca penutup dari perusahaan BUMN yang kelak menjadi BPJS. Yaitu PT Askes dan PT Jamsostek. “Sebelum neraca penutup itu dibuat, saya telah memerintahkan kepada kedua perusahaan BUMN itu untuk bersiapagartahun depan BPJS bisa beroperasi dengan lancar,” ungkapnya.

Terkait persiapan menuju BPJS, Gatot melihat kedua perusahaan BUMN itu sudah melakukan pemisahan aset. Mengingat BPJS Kesehatan beroperasi lebih dulu, maka PT Jamsostek menyerahkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) ke PT Askes. “Pemisahan sebagian aset sudah dilaksanakan dari PT Jamsostek ke PT Askes,” jelasnya.

Sedangkan Direktur Utama PT Jamsostek, Elvyn G Masassya mengaku sudah melakukan pembenahan di segala aspek agar mampu menjalankan BPJS dengan baik dan berkelas dunia. Elvyn mengaku banyak pihak yang khawatir PT Jamsostek tak siap melaksanakan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan ada yang berpendapat ketika berubah menjadi BPJS, PT Jamsostek akan kembali seperti masa perusahaan itu berstatus Perum dan menjadi birokratis.

Elvyn secara tegas menampik pendapat itu karena PT Jamsostek telah menunjukan keseriusannya menghadapi BPJS dengan berupaya memberi pelayanan kelas internasional. Misalnya, dia menyebut PT Jamsostek berhasil meningkatkan pendapatan dari mengelola dana para pekerja yang terhimpun di PT Jamsostek dengan jumlah yang cukup tinggi.

Meskipun demikian, dia menyebutkan badan penyelenggara membutuhkan regulasi yang mengatur secara teknis pelaksanaan BPJS. Jika pemerintah kesulitan merancang regulasi itu, Elvyn mengatakan PT Jamsostek sudah membuat draf peraturan yang diperlukan dalam pelaksanaan BPJS. “Jamsostek sangat siap melaksanakan BPJS,” ujarnya. [mohar]