Harga Pangan Pemicu Inflasi

Tingkat inflasi sekarang dalam kondisi lampu “kuning”. Pasalnya, baru berjalan tiga bulan pertama tahun ini menurut data BPS sudah mencapai 2,43% (kumulatif), sementara target inflasi 2013 adalah 4,9%. Karena itu, pemerintah sudah seharusnya ekstra kerja keras untuk membendung laju inflasi agar tidak terus membubung tinggi.

Bagaimanapun, kita berharap inflasi 2013 tidak melampaui target tersebut karena sangat merugikan perkembangan ekonomi nasional. Namun ada satu hal yang harus kita waspadai, yakni peningkatan harga komoditas pangan yang menjadi penyumbang terbesar inflasi nasional.

Data BPS mengungkapkan, besarnya kontribusi dari faktor pangan terlihat hingga 80,95% untuk inflasi Maret 2013. Kondisi ini tidak lazim, karena selama tujuh tahun terakhir (2006-2013) indeks harga konsumen untuk bahan makanan selalu defisit pada Maret. Inflasi bahan makanan hanya terjadi pada 2008 (1,44%) dan 2007 (0,16%), yang jauh di bawah angka Maret 2013.

Inflasi tinggi memang tidak terlepas dari kenaikan harga bawang merah, bawang putih, dan daging sapi yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi dalam tujuh tahun terakhir, sehingga berdampak pada kenaikan inflasi sektor lain. Secara kebetulan tiga komoditas itu masih diimpor dalam volume besar, terutama bawang putih (90%) dan daging sapi (kuota 18%).

Kalau kita ingat pada tahun 1990-an bawang putih masih banyak dibudidayakan petani dengan total produksi 119 ribu ton, dan impor hanya 13 ribu ton. Hal ini tentu berbeda kontras jika dibandingkan realisasi semester I/2012, Indonesia sudah mengimpor 200 ribu ton. Adapun bawang merah, sudah mengimpor 88 ribu ton, dan daging sapi tahun 2012 sekitar 82.500 ton, atau 20% dari kebutuhan 450 ribu ton.

Karena itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan pengendalian impor beberapa komoditas hortikultura melalui Permendag No. 60/2012 dan Permentan No. 60/ 2012 yang bertujuan visioner, yaitu mendorong produksi hortikultura dalam negeri.

Kebijakan ini secara efektif telah mengurangi impor buah pada 2012, dari 1,2 juta ton menjadi 800 ribu ton. Namun dampak terhadap inflasi menjadi signifikan. Hal ini menunjukkan pendapatan masyarakat makin membaik, makin terbiasa mengonsumsi buah impor yang telah lama mengisi pasar domestik dengan volume dan sebaran distribusi yang luar biasa

Nah, ini menggambarkan begitu mudah pemerintah merancang target, walau tidak ada yang salah saat target itu tidak tercapai. Hal yang sama sepertinya menjadi alasan yang mendasari menteri perdagangan menerbitkan peraturan pengendalian impor hortikultura, meski pasar domestik belum siap mengisi kekosongan akibat kemenurunan impor hortikultura.

Itulah akibat data yang lemah ternyata juga diikuti dengan koordinasi yang lemah antara Kemendag dan Kementan, pada akhirnya merugikan masyarakat. Harga bahan makanan yang tinggi dan gejolak ketidakpastian harga terus menerus setidaknya berdampak negatif terhadap setiap upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah seharusnya sadar, bahwa pertumbuhan masyarakat kelas menengah juga paling cepat dibanding negara ASEAN lainnya sehingga kita berpotensi menjadi kekuatan ekonomi ke-6 di dunia, sepatutnya dapat diantisipasi adanya lonjakan permintaan komoditas pangan. Termasuk mengurangi ketergantungan dari pasar pangan internasional supaya kita terhindar dari tekanan harga internasional.

Ketergantungan yang besar terhadap impor pangan akan mengurangi kekuatan ekonomi domestik guna menjaga inflasi dan memaksimalkan investasi. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dari target, tentu berdampak pada peningkatan suku bunga bank dan membuat investasi menjadi tidak lagi kondusif di negeri ini. Jadi, pemerintah harus cepat beradaptasi supaya inflasi dapat dikendalikan sedini mungkin.

BERITA TERKAIT

Bersihkan Korupsi di BUMN!

Kasus Harley dan sepeda Brompton selundupan yang dilakukan oleh Dirut Garuda Indonesia dapat menjadi momentum untuk bersih-bersih sekaligus menata kembali…

Menjaga Pertumbuhan Lokal

Melihat asumsi makro RAPBN 2020, pemerintah dan DPR mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Bahkan, sejumlah petinggi negara meyakini pertumbuhan ekonomi…

Menanti Deregulasi Perizinan

Pemerintah sekarang sibuk melakukan pembenahan regulasi yang dinilai menghambat investasi asing di Indonesia. Efisiensi regulasi dan prosedur diperlukan untuk menggenjot…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Figur Asia 2019

Presiden Jokowi belum lama ini dinobatkan sebagai Asian of the Year 2019 dari media asing The Straits Times. Jokowi dinilai…

Cegah Berita Bohong

Masyarakat sekarang diramaikan dengan maraknya berita bohong (Hoaks) yang disebarkan melalui sarana media sosial (medsos), tabloid dan pamflet gelap.  Penyebaran…

Bersihkan Korupsi di BUMN!

Kasus Harley dan sepeda Brompton selundupan yang dilakukan oleh Dirut Garuda Indonesia dapat menjadi momentum untuk bersih-bersih sekaligus menata kembali…