Suspensi Dinilai Cukup, Tidak Perlu Pengetatan - Kasus Rights Issue SRAJ

NERACA

Jakarta – Dituding merugikan investor karena rights issue PT Sejahtera Anugrahjaya Tbk (SRAJ) batal dilakukan karena tidak memenuhi komitmen, menurut PT Bursa Efek Indonesia (BEI), tidak perlu adanya peraturan pengetatan soal penerbitan saham baru (rights issue) menyikapi hal tersebut.

Direktur Utama BEI, Ito Warsito mengatakan, tidak perlu ada aturan soal pengetatan penerbitan saham baru. Alasannya, BEI menilai, aturan saat ini mengenai proses rights issue sudah cukup, “Tidak perlu pengetatan peraturan. Karena aturan yang ada saat ini sudah cukup,”katanya di Jakarta, Rabu (10/4).

Menurutnya, kasus yang terjadi pada PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk karena pemegang saham utama tidak melaksanakan komitmennya untuk mengambil bagiannya, tentunya adalah yang hal buruk. Oleh karena itu, perusahaan harus menagih kepada pemegang saham utama untuk menyetor modal. “Jika tidak dilakukan, ini harus disuspensi karena tidak patuh terhadap prospektus yang disampaikan, “ujarnya.

Jika investor dirugikan terkait suspensi tersebut, lanjut Ito, hal tersebut adalah

risiko investasi di bursa efek. Pasalnya, sewaktu-waktu emiten disuspen karena ada hal yang dilanggar.

Dirinya pun menilai, suspensi sendiri dilakukan untuk melindungi kepentingan investor publik bukan hanya investor minoritas tertentu saja. “Kami sudah meminta mereka melaksanakan kewajiabannya dalam prospektus,”tandasnya.

Sebagai informasi, saham SRAJ saat ini disuspen BEI akibat standby buyer dalam proses rights issue. Dimana, PT Surya Cipta Cemerlang (SCIC) tidak berhasil memenuhi kewajibannya. Disebutkan, dalam prospektus yang diterbitkan perusahaan SCIC sebagai pemegang saham utama menyatakan kesanggupannya untuk menebus 53,12% atau senilai Rp 1,43 triliun.

Perlu Sanksi Berat

Namun ternyata pemegang saham utama tidak memenuhi kewajibannya. Rights issue saham SRAJ sendiri sudah berakhir pada 8 Februari 2013. Pada kasus saham SRAJ ini, Ketua Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI), Sanusi meminta kepada Komisioner Kepala Eksekutif pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar jangan mengulangi kasus seperti sebelumnya, “Yang tidak memenuhi kawajibanya adalah pemegang saham utama dan seharusnya pihak yang melakukan kesalahan harus diberi sanksi yang berat,”kata Sanusi.

Dirinya khawatir, jika saham SRAJ ini juga nantinya didelisting maka yang diberi sanksi adalah investor publik. Agar kasus-kasus seperti ini di masa depan tidak terulang,pihak MISSI berharap OJK memperbaiki kembali peraturan right issue. Salah satu caranya, dengan menambah pasal yang mengharuskan pembeli siaga menyetorkan dana ke dalam escrow eccount sesuai dengan kesanggupannya. (nurul)

BERITA TERKAIT

Miliki Investor Baru - Bank Yudha Bhakti Agendakan Rights Issue

NERACA Jakarta – Berambisi naik kelas menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) dua, PT Bank Yudha Bhakti Tbk (BBYB) terus…

Terpidana Kasus Antaboga Hartawan Aluwi Ajukan PK

Terpidana Kasus Antaboga Hartawan Aluwi Ajukan PK NERACA Jakarta - Mahkamah Agung melalui PN Jakarta Pusat telah menerima berkas peninjauan…

PEMERINTAH DAN PENGUSAHA KECEWA KEBIJAKAN UE - CPO Dinilai Bukan Produk Bahan Bakar

Jakarta-Pemerintah dan pengusaha sawit merasa prihatin dan akan mengambil langkah tegas terhadap putusan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan minyak sawit…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Jasa Marga Bukukan Utung Rp 2,2 Triliun

Sepanjang tahun 2018, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,2 triliun atau sama dengan periode yang sama tahun…

Produksi Minyak Sawit ANJT Tumbuh 6,6%

Hingga Februari 2019, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) memproduksi minyak sawit mentah sebanyak 34.750 ton atau naik 6,6% dari…

Pefindo Beri Rating AAA Obligasi Indosat

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menegaskan peringkat idAAA terhadap Obligasi Berkelanjutan II Tahap III/2019 seri A PT Indosat Tbk (ISAT)…