NERACA

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) alias parlemen meminta kepada pemerintah untuk memastikan alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar untuk para petani. Pasalnya, banyak petani daerah yang sulit mendapatkan solar untuk bahan bakar peralatan pertanian.

Anggota Komisi IV DPR RI, Ibnu Multazam, mengatakan pemerintah belum mengalokasikan BBM subsidi jenis solar untuk petani. Belum ada alokasi solar membuat upaya ketahanan pangan sulit dicapai. \"Saat ini kan hanya ada solar subsidi untuk nelayan,\" ujarnya di, Jakarta, Rabu (10/4).

Pihaknya meminta slot solar subsidi untuk para petani sehingga dapat meningkatkan produksi pangan nasional. \"Memang petani sudah mendapatkan secara legal solar subsidi di SPBU namun jumlahnya sangat terbatas,\" tuturnya.

Menteri Pertanian, Suswono, menambahkan pihaknya sudah meminta kepada Kementerian ESDM untuk mengalokasikan solar subsidi kepada para petani dan sudah dialokasikan oleh Kementerian ESDM. \"Sudah ada alokasi saya volume tidak hafal,\" tegas dia.

Namun memang masih ada petani yang kekurangan bahan bakar solar seperti di daerah Magelang. \"Semoga dengan adanya pengalihan subsidi ke petani akan meningkatkan bahan bakar nabati (BBN) nantinya,\" jelasnya.

Sebelumnya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) meminta pemerintah merubah skema penyaluran BBM subsidi untuk nelayan. Pasalnya, selama ini subsidi BBM untuk nelayan dinilai tidak tepat sasaran. Dari 2,5 juta kilo liter (KL) alokasi BBM subsidi untuk nelayan yang disalurkan pemerintah, hanya sekitar 800 ribuan KL yang sampai ke nelayan. Sisanya, tidak jelas penyalurannya.

“Subsidi BBM yang diberikan pemerintah kepada nelayan banyak yang tidak tepat sasaran. Itu terjadi karena alokasi BBM untuk nelayan menempel dengan alokasi untuk provinsi. Yang jadi masalah, mindset dari pemerintah provinsi tersebut lebih cenderung kedarat, sehingga prioritas bbm subsidi diberikan ke angkutan darat. Imbasnya, nelayan mendapatkan alokasi yang sangat kecil,” kata Ketua HNSI Yusuf Solichien.

Harusnya, kata dia, subsidi BBM tersebut disalurkan langsung kepada sentra-sentra nelayan, tidak lagi berdasarkan geografis pemerintah. Selain itu, untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran, pemerintah perlu membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) secara merata. Saat ini di Indonesia bagian timur dan tengah masih sangat minim keberadaan SPBN.

Akses Modal

Tak hanya itu, Yusuf juga mengeluhkan sulitnya akses permodalan untuk nelayan. Tidak adanya keberpihakan perbankan pada sektor kelautan dan perikanan membuat nelayan sulit mengajukan pinjaman modal. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikeluarkan pemerintah dengan embel-embel tanpa agunan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Pemerintah sekarang memberlakukan KUR sampai dengan Rp20 juta tanpa agunan, tapi ternyata bank-bank pelaksana seperti BRI, BNI, dan Mandiri mengharuskan nelayan menyertakan agunan. Bahkan, untuk pinjaman senilai Rp5 juta saja pakai agunan dan bunganya sangat tinggi yakni 12%. Akibatnya, nelayan jadi tidak bisa melaut,” ujarnya.

Dia membandingkan, di negara-negara tetangga pinjaman serupa bunganya sangat rendah, seperti Jepang hanya 0, 5%, china 2%, Thailand, Malaysia, Philipina, dan Australia hanya 3,8 %. “Ini artinya, bunga pinjaman di Indonesia lebih besar 3 kali lipatnya. Jadi, tidak heran bila perikanan Indonesia dipasar global menjadi tidak kompetitif,” tuturnya.

Di tempat terpisah, masih terkait rencana kenaikan harga BBM, Wakil Ketua Apindo Anton Supit menjelaskan bahwa pengusaha setuju dengan kenaikan BBM lantaran subsidi yang seharusnya diberikan telah salah sasaran sehingga membuat subsidi tersebut sia-sia. \"BBM belum naik pun, sudah terjadi kelangkaan dimana-mana. Bahkan dibeberapa daerah sudah ada harganya yang mencapai Rp7.000. Iru artinya jika terjadi kenaikan maka akan ada keadilan bagi yang di kota maupun di daerah,\" jelasnya.

Menurut dia, selama ini para pengusaha sebagian besar telah menggunakan harga minyak ke ekonomian. \"Sebagian besar pengusaha telah menggunakan bahan bakar dengan harga ke ekonomian. Sehingga kalaupun terjadi kenaikan maka tidak akan berpengaruh besar dalah kelangsungan pengusaha tersebut, kecuali sektor UMKM,\" katanya.

Terkait dengan adanya informasi bahwa dengan kenaikan BBM membuat pengsaha menolak untuk menaikkan UMP, menurut Anton, kedua hal yaitu BBM dan UMP adalah kedua hal yang berbeda. \"Dari awal dengan kenaikan UMP, kami sudah menolak. Sebab kenaikannya sudah dipolitisasi sehingga mengambil keputusan karena terdesak,\" katanya.