NERACA

Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong Pemerintah agar sesegera mungkin mengambil langkah konkret untuk menekan defisit neraca perdagangan yang sudah semakin menjadi-jadi di Indonesia.

“Defisit neraca perdagangan sudah semakin mengganggu dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Defisit ini akan berdampak pada nilai tukar yang melemah dan kemudian akan menghambat kinerja industri karena content impor industri cukup tinggi,” kata Ekonom Indef, Eko Listiyanto kepada Neraca, Rabu (10/4).

Gawatnya, lanjut Eko, defisit neraca perdagangan berawal dari tahun 2012 ketika Indonesia mengalami defisit senilai US$1,63 miliar. Kondisi defisit masih terus berlanjut di awal tahun ini dan masih belum diketahui kapan ini akan berakhir. Menurut Eko, langkah fundamental untuk mengurangi defisit neraca perdagangan adalah dengan mengendalikan impor migas.

“Target kuota BBM bersubsidi harus dipatok secara konsisten. Langkah untuk mendukung kebijakan tersebut adalah dengan meningkatkan harga BBM. Kebijakan kenaikan harga BBM selain akan memperbaiki neraca perdagangan juga akan mengurangi beban defisit primer,” jelas dia.

Eko menilai langkah tersebut akan berpengaruh signifikan karena memang biang keladi dari defisit neraca perdagangan yang dialami Indonesia adalah impor migas yang semakin tidak terkendali. Pada 2012, defisit impor migas mencapai US$5,1 miliar, meningkat drastis jika dibandingkan dengan defisit tahun 2011 sebesar US$0,7 miliar.

Hal ini terjadi karena tekanan impor migas akibat terlampauinya kuota BBM Bersubsidi yang menembus 46 juta kiloliter, padahal targetnya hanya 40 juta kiloliter. Bahkan, kuota pada triwulan I 2013 juga sudah terlampaui.

“Kebijakan subsidi BBM yang tidak rasional akan memicu pemborosan konsumsi BBM, berpotensi menimbulkan moral hazard, di mana konsumsi BBM non subsidi relatif stagnan sementara konsumsi BBM bersubsidi melonjak drastis, dan terhambatnya penyediaan energi alternatif di luar BBM karena harga yang tidak kompetitif. Sehingga ketergantungan terhadap BBM semakin meningkat. Ini harus dihentikan,” tegas dia.

Evaluasi SNI kadaluarsa

Namun begitu, pembenahan tidak hanya perlu dilakukan di sektor migas untuk menghindari defisit neraca perdagangan, tapi ada beberapa langkah lain yang juga bisa dilakukan. Antara lain perlu dilakukannya optimalisasi Non Tariff Barrier (NTB). Pemerintah, sambung Eko, perlu segera mengevaluasi dan merevisi semua Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sudah kadaluarsa dan menerapkannya secara tegas.

“Langkah ini dikombinasikan dengan pemanfaatan pasar domestik secara lebih optimal dengan memberi insentif bagi produk dalam negeri agar tidak semakin terdesak oleh produk-produk impor,” jelas Eko. Selain itu, lanjut dia, Indonesia perlu membuka perdagangan internasional bagi sektor/komoditi yang berdaya saing sedangkan yang belum memiliki daya saing perlu mendapat dukungan untuk pengembangan kapasitas kelembagaan ekspor.

Dia lalu menyebutkan seperti memfasilitasi promosi dan peningkatan kemampuan negosiasi. “Langkah lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan adalah dengan tidak membuka FTA (free trade area) bagi komoditi yang lebih padat karya alias menyerap tenaga kerja banyak,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga menilai urgensi tim promosi dan tim negosiasi yang permanen alias terlembagakan untuk memperluas pasar dan menjaga pasar produk nasional baik di dalam maupun di luar negeri. “Kalau tim promosi bagus, maka pasar produk-produk Indonesia tidak hanya berkutat pada pasar-pasar tradisional seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, tetapi juga bisa masuk berkembang ke pasar-pasar baru seperti daerah Timur Tengah,” pungkas Eko. [iqbal]