Optimalkan Penggunaan Dana CSR

Sinergitas Pemprov DKI dan Swasta

Sabtu, 13/04/2013

Pemprov DKI Jakarta dan swasta bersinergi untuk mengoptimalkan penggunaan dana CSR perusahaan untuk membantu membangun Jakarta.

NERACA

Selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga merupakan pusat bisnis dan keuangan. Di samping Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, kantor-kantor pusat perusahaan nasional banyak berlokasi di Jakarta. Selama setengah abad terakhir, dunia bisnis telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa di kota berbudaya mestizo, sebuah campuran budaya dari beragam etnis ini.

Baca juga: Telkom Konsisten Terapkan CSR Pendidikan

Dalam upaya menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya untuk melakukan investasi di berbagai bidang, baik fisik maupun non-fisik. Selain investasi di bidang infrastuktur, Pemprov DKI masih mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan pelayanan dasar seperti pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pelayanan dasar lainnya.

Pemprov DKI terus dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dari waktu ke waktu, sementara kapasitas pembiayaan pemerintah relative terbatas. Dengan lebih dari 70% uang negara mengkerucut disini, seharusnya Jakarta menjadi kota sejahtera yang jauh dari permasalahan sosial. Sayangnya, keadaan sebenarnya terbalik dari apa yang dibayangkan.

Baca juga: Perusahaan Otomotif Asal Jepang Berikan Dana Hibah

Ya, seperti yang telah diketahui bersama, banyak sekali permasalahan sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat kota Jakarta, diantaranya kemiskinan, pengangguran, ledakan penduduk, daerah pemukiman yang kumuh, kemacetan, pedagang kaki lima, tuna wisma, sampah, limbah dan masih banyak lagi masalah sosial lainnya.

Menyadari keterbatasan kemampuan Pemprov DKI dalam membiayai kebutuhan pendanaan pembangunan di Jakarta, Pemprov DKI menyusun beberapa strategi yang diantaranya adalah meningkatkan kerja sama pembangunan dengan melibatkan peran masyarakat, kalangan dunia usaha, organisasi pemerintah, dan pembiayaan swasta. Dalam upaya tersebut, pemerintah terus mendorong kegiatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan tersebut dengan menggunakan sumber-sumber pendanaan yang tidak termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: Abaikan CSR, Perusahaan Akan Diberikan Sanksi Tegas

Dalam hal ini, peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambungan perlu terus mendapatkan dukungan dari semua pihak, diantaranya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Berangkat dari hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan penggunaan dana CSR perusahaan untuk membantu membangun Jakarta.

Bukannya tanpa alasan, mengapa harus CSR yang menjadi salah satu strategi agar dapat menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembangunan kota. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa CSR merupakan kewajiban karena telah diatur dalam undang-undang, maka sudah seharusnya perusahaan-perusahaan yang memiliki untung membantu pelaksanaan program Ibu Kota lewat CSR.

Baca juga: BBM Naik, CSR Sasar Keuangan UKM

"CSR kan sudah kewajiban. Wajib lho itu dan jangan lupa mengeluarkan tanggung jawab sosial perusahaan itu memang wajib," kata Jokowi di Jakarta.

Selain itu, CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan“, di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Baca juga: CSR Pertamina, Instrumen Peningkatan Ekonomi Lokal

Adapun sejumlah program yang memakai kegiatan CSR dari perusahaan antara lain, pengisian perabotan rumah susun sewa Marunda bagi pengungsi banjir Pluit, penataan kampung, pemberian bantuan pengungsi banjir, pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai upaya penanggulangan banjir hulu dan hilir Jakarta, dan juga bekerja sama dengan Pemprov DKI dalam menciptakan sistem pajak online.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjanjikan kepada perusahaan yang membantu, Pemprov DKI akan memberikan banyak keistimewaan. Salah satunya adalah proses kemudahan izin untuk melakukan berbagai kegiatan di Ibu Kota. Selain itu semua urusan mereka juga akan menjadi lebih transparan.

Baca juga: Toyota Habiskan Rp32 Miliar untuk CSR Lingkungan

Beberapa perusahaan yang melaksanakan program CSR untuk menjadi solusi pendanaan beragam program Pemprov DKI Jakarta adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI). Sebagai perusahaan yang sangat konsen terhadap langit biru dan environment, TMMI berinisiatif untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan lingkungan dan sosial,seperti polusi serta kondisi traffict di Jakarta yang kian parah.

Tujuh perusahaan bermitra dengan Pemprov DKI Jakarta dalam proyek penataan kampung. Perusahaan tersebut adalah PT Jasindo, PT Don Media Indonesia, PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).

Baca juga: Anugrah Antaranews CSR Award