Kurangnya dukungan terhadap program KB tercermin bahwa selama otonomi daerah ini tidak semua kabupaten dan kota punya kantor BKKBN.

NERACA

Hal itu diutarakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nafisah Mboi beberapa waktu lalu. Dia menilai program Keluarga Berencana telah gagal, karena angka fertilitas di Indonesia tidak menurun seperti yang diharapkan.

\"Pada 2012 laluangka fertilitas di Indonesia sebesar 2,6 dan angka tersebut masih bertahan hingga saat ini. Artinya program KB dalam 10 tahun terakhir gagal,\" kata Menkes.

Ia mengatakan, seharusnya pada 2014 angka fertilitas di Indonesia 2,1 sesuai dengan target MDG`s. \"Trennya saat ini usia pernikahan malah cenderung turun. Makin banyak remaja dibawa 20 tahun yang sudah melakukan seks dan pernikahan akibat pergaulan bebas,\" ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan pernikahan dini banyak terjadi di wilayah rural, sementara pada daerah urban tidak begitu tinggi. \"Usia pernikahan dini yang terjadi di Indonesia juga meningkatkan resiko kematian ibu saat melahirkan karena alat reproduksi belum sempurna sepenuhnya,\" kata Menteri.

Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Kepri, Bambang Marsudi mengatakan saat ini angka fertilitas di wilayah Kepri masih berada pada angka 2,6. \"Saat ini angkanya masih 2,6. Di Kepri banyak penduduk usia muda yang datang untuk mencapi pekerjaan dan menikah. Sehingga angka fertilitas tinggi,\" kata dia.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso mengatakan akan terus mendorong adanya kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Dengan dinaikkannya batas usia pernikahan, maka hak perempuan dan anak bisa terpenuhi. \"Kita ingin menaikkan derajat perempuan dengan memberikan kesempatan agar bisa meningkatkan kualitas dengan peningkatan usia pernikahan,\" ujar Sudibyo.

Ledakan Penduduk

Jika ledakan penduduk terjadi tidak dibarengi dengan peningkatan  kesejahteraan rakyat maka terbayangkan berbagai masalah sosial di tanah air yang akan mengancam stabilitas nasional.

Ledakan jumlah penduduk akibat kelahiran tak terkendali itu sudah tentu menambah beban pemerintah dalam bidang ekonomi, khususnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejumlah pengamat menilai bahwa jika seandainya program KB gagal, maka penduduk   Indonesia yang saat ini berjumlah 230 juta jiwa akan menjadi 300 juta jiwa.

Saat kondisi itu terjadi, maka masalah nasional yang ditimbulkan akibat \"baby  booming\" itu lebih dasyat ketimbang bom milik teroris yang timbul pada sektor pendidikan,  ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan.

Harus diakui bahwa masalah kependudukan ini terjadi akibat kesalahan bangsa  Indonesia yang terdorong oleh euforia reformasi sehingga mengganggap semua peninggalan Pemerintahan Orde Baru adalah program yang tidak baik sehingga harus dihapuskan. Perjalanan program KB kian tak jelas ketika Presiden KH Abdurrahman Wahid   melikuidasi sejumlah kementerian dan badan, termasuk Depsos dan BKKBN.

Program KB benar-benar terlihat stagnan bahkan dianggap gagal ketika otonomi daerah bergulir. Status kantor BKKBN saat bergulir otonomi daerah pada 2000 tidak dipandang   sehingga beberapa daerah, termasuk kabupaten dan kota meleburnya menjadi satu   dengan kantor atau badan yang lain, bahkan banyak daerah di Indonesia tidak memiliki  kantor BKKBN yang bertanggung jawab menjalankan program KB.

Pada era Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden HM. Soeharto, Indonesia   mendapat pengakuan dalam dan luar negeri pada bidang kependudukan karena bisa menekan angka kelahiran, kematian anak dan ibu saat melahirkan, termasuk peningkatan gizi dengan  berjalan baiknya Posyandu serta didukung oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) yang di zaman  Orde Baru mencapai 35.000 orang namun menjadi sekitar 19.000 orang.

Pemerintah Orde Baru melalui ujung tombak programnya Posyandu dan PLKB berhasil  menekan kasus anak kurang gizi sehingga Indonesia lepas dari peringkat dunia ketiga dan  siap lepas landas pembangunan lima tahun (Pelita).

Ironisnya, kasus anak kurang gizi justru meningkat tajam sejak otonomi daerah   bergulir sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari \"kekeliruan\" itu sehingga  kini program KB kembali mendapat perhatian serius.