Bank Sentral Siapkan 6 Kebijakan - Tekan SBDK

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) memiliki enam strategi kebijakan untuk menekan suku bunga dasar kredit (SBDK) pada bank-bank di Indonesia. Sehingga penentuan suku bunga terutama kredit bagi masyarakat masih berada pada jalurnya.

\"Itulah fokus kebijakan dari kami dalam menekan SBDK tersebut,\" ujar Deputi Gubernur BI belum dilantik Perry Warjiyo di Jakarta, Senin (8/4). Dia menjelaskan, kebijakan pertama adalah menjaga BI rate pada level yang cukup rendah, walaupun respon cost of fund masih belum simetris dengan perubahan BI Rate.

Namun penurunan BI Rate senantiasa diikuti penurunan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rate yang menjadi acuan perbankan dalam penentuan suku bunga simpanan. Kedua, BI telah mengeluarkan ketentuan publikasi infomasi SBDK pada bulan Maret 2011, yang termasuk pengaturan tambahan segmen mikro pada Februari 2013.

Ketiga, Bank wajib memasukkan target efisiensi (antara lain BOPO dan NIM) dan suku bunga kredit (termasuk SBDK) di dalam rencana bisnis bank (RBB) yang selanjutnya RBB tersebut dimonitor pencapaiannya oleh BI sebagai bagian dari supervisory action.

Keempat, BI memantau secara rutin suku bunga (kredit dan simpanan) yang dilaporkan bank yang selanjutnya dilakukan supervisory action jika perlu. Kelima, BI mendorong linkage programme antara bank umum dengan BPR. Dengan harapan BPR akan mendapatkan dana tambahan dengan suku bunga yang relatif rendah untuk disalurkan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sehingga suku bunga kredit yang dikenakan kepada masyarakat dapat ditekan.

Keenam, BI harus menentukan ketentuan multilicense, yang salah satu asepek dipertimbangkan BI di dalam melakukan evaluasi RBB terkait dengan pembukaan jaringan kantor adalah aspek efisiensi, sehingga dapat mendorong bank untuk senantiasa meningkatkan efisiensinya yang dapat menekan suku bunga kredit.

Berdasarkan kelompoknya, dia menjelaskan, bank wajib menyalurkan kredit produktif dengan kisaran 55%-70% dari total kredit yang wajib dipenuhi paling lambat akhir Juni 2016. Dengan demikian pasokan kredit produktif akan bertambah sehingga meningkatkan persaingan yang pada akhirnya dapat menekan suku bunga kredit.

\"Kewajiban penyaluran kredit produktif tersebut termasuk didalamnya kewajiban bank untuk menyalurkan kredit kepada UMKM minimal 20% dari total kredit bank yang pemenuhannya secara bertahap sampai dengan tahun 2018,\" tukasnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perbaiki Regulasi untuk Tekan Kecelakaan Kerja

NERACA Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan memperbaiki regulasi untuk memastikan tingkat kepatuhan perusahaan dalam rangka untuk menekan angka…

Gandeng Tiga Bank Syariah - Pertamina Siapkan Payroll Bagi Karyawan

NERACA Jakarta- PT Pertamina (Persero) menggandeng tiga bank Syariah BUMN sebagai mitra dalam pembayaran gaji dan sejumlah pembayaran personal karyawan…

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PERTANIAN BALI

Petani membawa hasil panen buah tomat di lahan pertanian pinggir Danau Batur, Desa Kedisan, Bangli, Bali, Sabtu (19/1/2019). Pemerintah Provinsi…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pertahankan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…