Bank Sentral Siapkan 6 Kebijakan - Tekan SBDK

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) memiliki enam strategi kebijakan untuk menekan suku bunga dasar kredit (SBDK) pada bank-bank di Indonesia. Sehingga penentuan suku bunga terutama kredit bagi masyarakat masih berada pada jalurnya.

\"Itulah fokus kebijakan dari kami dalam menekan SBDK tersebut,\" ujar Deputi Gubernur BI belum dilantik Perry Warjiyo di Jakarta, Senin (8/4). Dia menjelaskan, kebijakan pertama adalah menjaga BI rate pada level yang cukup rendah, walaupun respon cost of fund masih belum simetris dengan perubahan BI Rate.

Namun penurunan BI Rate senantiasa diikuti penurunan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rate yang menjadi acuan perbankan dalam penentuan suku bunga simpanan. Kedua, BI telah mengeluarkan ketentuan publikasi infomasi SBDK pada bulan Maret 2011, yang termasuk pengaturan tambahan segmen mikro pada Februari 2013.

Ketiga, Bank wajib memasukkan target efisiensi (antara lain BOPO dan NIM) dan suku bunga kredit (termasuk SBDK) di dalam rencana bisnis bank (RBB) yang selanjutnya RBB tersebut dimonitor pencapaiannya oleh BI sebagai bagian dari supervisory action.

Keempat, BI memantau secara rutin suku bunga (kredit dan simpanan) yang dilaporkan bank yang selanjutnya dilakukan supervisory action jika perlu. Kelima, BI mendorong linkage programme antara bank umum dengan BPR. Dengan harapan BPR akan mendapatkan dana tambahan dengan suku bunga yang relatif rendah untuk disalurkan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sehingga suku bunga kredit yang dikenakan kepada masyarakat dapat ditekan.

Keenam, BI harus menentukan ketentuan multilicense, yang salah satu asepek dipertimbangkan BI di dalam melakukan evaluasi RBB terkait dengan pembukaan jaringan kantor adalah aspek efisiensi, sehingga dapat mendorong bank untuk senantiasa meningkatkan efisiensinya yang dapat menekan suku bunga kredit.

Berdasarkan kelompoknya, dia menjelaskan, bank wajib menyalurkan kredit produktif dengan kisaran 55%-70% dari total kredit yang wajib dipenuhi paling lambat akhir Juni 2016. Dengan demikian pasokan kredit produktif akan bertambah sehingga meningkatkan persaingan yang pada akhirnya dapat menekan suku bunga kredit.

\"Kewajiban penyaluran kredit produktif tersebut termasuk didalamnya kewajiban bank untuk menyalurkan kredit kepada UMKM minimal 20% dari total kredit bank yang pemenuhannya secara bertahap sampai dengan tahun 2018,\" tukasnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Kebijakan Diskon Rokok Dinilai Hambat Visi Pemerintah Tingkatkan SDM Unggul

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia memiliki visi membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat menjadi pondasi dalam meningkatkan perekonomian…

Penuhi Kebutuhan Belanja Modal - Bank Permata Beri Pinjaman Anak Usaha TOWR

NERACA Jakarta –Danai kebutuhan belanja modal dan ekspansi bisnisnya, PT Iforte Solusi Infotek yang merupakan anak usaha PT Sarana Menara…

Niaga Internasional - Perlu Siapkan Strategi Besar untuk Antisipasi Perang Dagang

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu untuk benar-benar menyiapkan strategi besar dalam mengantisipasi dampak perang dagang antara dua raksasa global,…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Fintech Bakal Luncurkan Kode Etik

    NERACA   Jakarta - Tiga asosiasi di industri fintech yakni Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH), bersama dengan Asosiasi Fintech…

Tingkatkan Akses Asuransi Syariah, FWD Life Gandeng K-Link

    NERACA   Jakarta - PT FWD Life Indonesia (FWD Life) menandatangani perjanjian kerja sama dengan K-Link Indonesia (K-Link),…

Berjuang ala CIMB Niaga untuk Melayani Indonesia

    NERACA   Jakarta - Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Tigor M Siahaan menegaskan, sejarah adalah bagian…