Menkeu Pro Asing, Kenapa?

Di tengah perjuangan Indonesia meningkatkan daya saing ekonomi menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 yang begitu berat, Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengan enteng menyambut baik masuknya bank-bank asing masuk ke negeri ini. Pasalnya, investor asing memang sengaja diundang masuk ke tanah air.

\"Di dalam kesepakatan ASEAN kita juga membuka dan saya ingat itu angkanya yang kita tawarkan adalah sampai 51% dimiliki oleh asing,\" ujarnya di Jakarta, Selasa (9/4).

Aneh memang jalan pikiran Agus Marto tersebut. Dia lupa bahwa masuknya bankir asing ke Indonesia bakal menguasai sebagian besar saham bank milik lokal. Bahkan pernyataan Agus itu dapat membuka peluang asing membeli obligasi rekap bank BUMN. Lantas bagaimana jika sampai 51% saham bank BUMN dikuasai asing?

Lihat saja pada pertengahan 2011 pihak asing sudah menguasai 50,6% aset perbankan nasional. Dari total aset Rp 3.065 triliun, asing menguasai Rp 1.551 triliun. Pelan tapi pasti porsi kepemilikan asing terus bertambah, padahal pada Juli 2008 baru tercatat 47,02%. Hal ini dimungkinkan karena kebijakan pemerintah sangat liberal sehingga pihak asing bisa memiliki sampai 99% saham perbankan dan 80% saham asuransi.

Pada perusahaan asuransi, dari 45 perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia, tidak ada separuhnya yang murni milik Indonesia, dari perusahaan yang ekuitasnya di atas Rp 750 miliar semuanya berpatungan dengan asing. Dominasi asing juga ada di pasar modal, meliputi 70% dari semua saham listing dan diperdagangkan di bursa efek. Saham asing sudah menguasai 60% BUMN kita yang diprivatisasi. Bahkan pada sektor minyak dan gas, asing menguasai lebih dari 75%.

Masuknya modal asing memang mengakselerasi investasi nasional, namun hal itu juga perlu koridor kebijakan yang tegas terutama menyangkut asas resiprokal atau timbal balik. Misalnya, sejumlah bank nasional yang membuka cabang di luar negeri harus menjalani begitu banyak persyaratan dan pembatasan, namun lain halnya dengan bank asing masuk ke negeri ini.

Di pasar modal pun yang selalu dijadikan toluk ukur bagi dinamika perekonomian Indonesia kelihatannya juga sekitar 60%-70% sahamnya dikuasai kapitalis asing,dan BUMN pun 60% sahamnya sudah menjadi milik kapitalis asing .Jadi kelihatannya apa yang digembar gemborkan pemerintah bahwa Indonesia ke depan pertumbuhan ekonomi bertahan di level 6% ada benarnya. Tetapi hal itu hanya menguntungkanpara pemodal asing yang menguasai sebagian besar saham perusahaan BUMN pertambangan, perbankan, telekomukasi, bursa efek, perkebunan.

Tampaknya kita bersikap terlalu liberal kepada mereka padahal pihak asing terlalu banyak membatasi perusahaan kita yang membuka usaha di negara mereka. Saatnya Bank Indonesia untuk bertindak lebih tegas misalnya, membatasi pembukaan cabang mereka di luar kota besar di Indonesia. Kemudian merevisi kebijakan kepemilikan mayoritas saham asing dengan menyertakan modal lokal dan wajib go public di BEI.

Jalan makin terbuka lebar bagi bank asing, apalagi Agus Marto sebentar lagi akan menjabat Gubernur Bank Indonesia, sehingga makin peluang bank asing melakukan hostile takeover terhadap sejumlah bank lokal yang sekarang lagi kesulitan finansial tak terbendungkan lagi. Dan jangan heran jika di desa nanti bermunculan kantor kas bank lokal yang dimiliki asing.

BERITA TERKAIT

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik - Polemik Saksi Ahli WN Asing

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik Polemik Saksi Ahli WN Asing NERACA Medan – Penunjukan saksi ahli dari kalangan…

Oppo R17 Pro Resmi Diluncurkan

Oppo akhirnya resmi memperkenalkan smartphone perdananya yang rilis tahun ini untuk pasar Indonesia, yakni R17 Pro. Sesuai namanya, smartphone ini…

BKPM Sambut Investor Asing Kapas Kosmetik dari Eropa

NERACA Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyambut baik atas info positif, akan masuknya sejumlah investor asing di sektor…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Produktivitas Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…

Waspadai Defisit Perdagangan

Data BPS mencatat neraca transaksi perdagangan Indonesia (NPI) pada akhir Desember 2018 defisit US$8 miliar lebih, kontras dengan periode akhir…

Tingkatkan Kendali Pusat

Kritik tajam Bank Dunia terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dianggap berkualitas rendah, minim dana, tidak direncanakan dengan baik, rumit, dan…