Jamsostek Kedepankan Pendekatan Kebutuhan

NERACA

Jakarta - Menjelang pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang tak lama lagi, Direksi PT Jamsostek (Persero) diminta untuk mengedepankan pendekatan kebutuhan dalam melakukan sosialisasi kepada stakeholders.

\"Jamsostek sudah saatnya tidak lagi menggunakan pendekatan hukum, karena akan membuat hubungan semakin jauh. Polanya adalah bahwa jaminan sosial merupakan kebutuhan,\" kata Komisaris Utama (Komut) Jamsostek, Deny Indrayana, pada acara pisah sambut Komisaris Jamsostek di Jakarta, baru-baru ini.

Selanjutnya, Deny berjanji akan berusaha membantu mempercepat proses pengesahan perangkat aturan mengenai teknis pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. \"Tahapan-tahapan proses transformasi Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan sudah jelas. Sampai saat ini semua berjalan sesuai dengan batas waktu. Secara pribadi saya akan membantu proses pengesahaan perangkat hukumnya,\" katanya.

Bahkan Denny optimistis perangkat aturan mengenai BPJS Ketenagakerjaan akan selesai sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Seperti diketahui, Jamsostek menunjukan kesiapannya untuk bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kesiapan tersebut terlihat dengan dirampungkannya draf peraturan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari delapan buah draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan lima buah Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

\"Jamsostek secara proaktif melakukan inisiatif untuk menyusun draf rancangan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menyukseskan implementasi SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional),\" kata Direktur Utama Jamsostek, Elvyn G Massaya di tempat yang sama.

Menurut Elvyn dalam menyusun desain draf BPJS Ketenagakerjaan, Jamsostek tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang diamanahkan oleh Undang-undang SJSN, yaitu kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Bahkan Jamsostek juga memperkaya studinya dengan melakukan benchmarking praktik-praktik terbaik implementasi jaminan sosial yang ada di luar negeri. Beberapa acuan utama yang digunakan oleh Jamsostek antara lain pengalaman Social Security System (SSS) Filipina, Compensation and Welfare Service (COMWEL), Korea, serta Employee Provident Fund (EPF) Malaysia.

\"Kami belajar dari pengalaman Social Security System Filipina untuk penyelenggaraan jaminan pensiun dan bisnis proses jaminan sosial, mengingat lanskap industri jaminan sosial memiliki karakteristik yang hampir sama dengan skema SJSN. Kami juga melihat bisnis proses dan skema sistem pengawasan jaminan sosial yang dikembangkan oleh Employee Provident Fund Malaysia. Sedangkan dengan Compensation and Welfare Service Korea, Jamsostek secara intensif melakukan kerja sama teknis untuk mengembangkan kemanfaatan dan kelayakan program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pesertanya,\" kata dia. [kam]

Related posts