PKL Perlu Didukung, Bukan Dimusuhi

NERACA

Jakarta - Eksistensi pedagang kaki lima (PKL), ibarat buah simalakama bagi sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda). Hal itu lantaran aktivitas para PKL, pada umumnya, menggunakan sejumlah area fasilitas umum, sehingga mengganggu kepentingan umum, Namun di sisi lain, PKL juga adalah para pelaku UKM yang tahan banting dari krisis.

Keberadaan PKL sering terkena razia penertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari sejumlah Pemda. Lantaran ketidakpuasan para PKL dan dengan sejumlah alasan, sering muncul pertikaian saat razia, Namun keberhasilan Joko Widodo (Jokowi) menata PKL di Kota Solo, membuat sikap sejumlah Pemda pun mulai berubah.

“Menurut saya, PKL itu sangat penting. Bukan dimusuhi, tapi perlu didukung. PKL harus kita lindungi dan fasilitasi. Agar mereka dapat menikmati hasil perkembangan ekonomi nasional, yang setiap tahunnya meningkat 6%. Dengan begitu, bisa juga mendukung aktivitas wisata di Kab Raja Ampat ini,” ujar Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan, di Lapangan Pantai WTC, Waisai, Kab Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Senin (8/4).

Secara nyata, tambah Syarif, salah satu program Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) melalui Deputi IV Kemenkop UKM Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha (PJU) Drs Neddy Rafinaldy Halim, MS, yakni program penataan PKL. “Sepanjang 2012, kami gelontorkan bantuan sosial (Bansos) untuk program penataan PKL di Kab Raja Ampat ini mencapai Rp350 juta,” jelas Menkop UKM.

Lalu, Menkop UKM berkunjung ke Koperasi Mubaru Travel Agent di Jl SMA Negeri 1, Waisai dan memantau Kawasan PKL di Jl. Kaka Tua, Remu Utara, Sorong Utara, Papua Barat. Kawasan yang dulunya banyak diisi PKL ini, sebagian telah dibangun sejumlah ruko yang ditempati para PKL.

Terkait bangunannya berbentuk ruko tersebut, sempat menjadi perhatian khusus Deputi IV Kemenkop UKM bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha (PJU), Neddy Rafinaldy Halim. “Bansos Kemenkop UKM untuk penataan PKL di sini. Nnilainya Rp375 juta bagi 50 PKL. Saya sudah tegur pihak Koperasi PKL dan Dinaskop UKM setempat, untuk melakukan penyesuaian dengan fasilitas yang kita berikan,” papar dia.

Neddy juga berharap, penataan kawasan PKL tersebut, dapat meningkatkan geliat ekonomi daerah setempat sehingga dapat lebih maju. Dengan majunya ekonomi, kata dia, maka peluang usaha pun semakin terbuka dan pada akhirnya berbanding lurus dengan menurunnya kondisi pengangguran dan kemiskinan di kawasan tersebut. [rin]

BERITA TERKAIT

Menteri Luar Negeri RI - Perlu Keberpihakan Dunia Bagi Palestina

Retno L.P. Marsudi Menteri Luar Negeri RI Perlu Keberpihakan Dunia Bagi Palestina  Depok - Menteri Luar Negeri RI Retno L.P.…

Wakil Ketua MPR RI - Masyarakat Tidak Perlu Besarkan Ketakutan Hadapi Pemilu

Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR RI Masyarakat Tidak Perlu Besarkan Ketakutan Hadapi Pemilu  Jakarta - Wakil Ketua MPR RI…

Dinilai Bukan Kantor Akuntan Publik - Lembaga Ernst & Young Dapat Dikenakan Pidana

NERACA Jakarta-  Di balik keberhasilan PT Ernst And Young Indonesia (PTEY) melakukan audit investigatif terhadap laporan kinerja keuangan PT Tiga…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…