BI: Kebijakan Remunerasi Perbankan Harus Transparan

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa kebijakan remunerasi di dunia perbankan harus menganut asas transparansi. Karena mengenai ini, tidak hanya berkaitan dengan direksi saja, tapi juga seluruh pegawai di bank tersebut.

“Remunerasi itu terkait dengan kebijakan sistemnya, ini tidak hanya mengenai kebijakan remunerasi direksi, tapi harus ada kebijakan yang transparan mengenai remunerasi di industri perbankan,” kata Irwan Lubis, Direktur Departemen Pengaturan dan Penelitian Perbankan BI, ketika ditemui di Jakarta, Selasa (9/4).

Kebijakan remunerasi tersebut, tutur Irwan, termasuk dalam aturan tingkat kesehatan bank, khususnya mengenai good corporate governance (GCG). Namun BI masih akan mengkaji lebih dalam tentang remunerasi tersebut, dan apakah sudah cukup diatur dalam GCG.

“Apakah nanti aturan itu GCG sudah cukup, GCG itu kan kita lihat tiga faktor utama, jadi ada governance structure, governance process, dan governance outcome. Nah, di situ ada 11 aspek, termasuk bagaimana kebijakan mengenai remunerasi dan nominasi. Kita akan review mengenai peraturan GCG apakah dengan kebijakan itu cukup atau kita lihat juga apa yang berkembang di Basel. Sehingga kita juga belum mematok persentasenya,” tuturnya.

Irwan menerangkan kalau kajian mengenai remunerasi itu diusahakan akan selesai di tahun ini. “Tapi masalah ketentuannya kalau bs diselesaikan tahun ini akan kita lakukan, tapi kalau tidak (selesai) akan kita kirim ke OJK.

Irwan menjelaskan kalau sistem nominasi itu adalah sistem kaderisasi untuk pergantian di level atas. “Untuk masalah remunerasi dan nominasi kan memang sudah ada komitenya sendiri. Khusus komite remunerasi itu adalah yang menetapkan gaji pegawai dari yang teratas sampai terbawah,” ujarnya.

Setelah diputuskan berapa jumlah gaji keseluruhan pegawai yang akan diberikan, maka komite remunerasi memberikan hasil kajiannya kepada Dewan Komisaris untuk dimintai persetujuan. “Lalu pelaksanaannya dilihat, kemudian kira-kira hasilnya itu memberikan semacam kontribusi (kepada bank). Katakanlah sistem remunerasinya bagus, itu akan berkorelasi positif terhadap performance pegawai, dan pada akhirnya akan mendukung kinerja industri perbankan,” ucapnya.

Sebelumnya, BI menyatakan biaya remunerasi untuk direksi (top level) perbankan di Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN. Tercatat, biaya tenaga kerja di empat bank besar nasional yang disurvei BI pada 2011, menyumbang 2,44% terhadap overhead cost (biaya operasional), sedangkan Filipina 1,81%, Malaysia 1,74%, dan Thailand 1,34%. Ironisnya, biaya untuk pegawai non-direksi perbankan nasional termasuk yang terendah di regional.

BI memang pernah mensurvei empat bank besar di Indonesia pada 2011 lalu. Sedangkan untuk data-data komparasi dikumpulkan dari tiga negara ASEAN, yaitu Filipina, Malaysia, Thailand. Remunerasi yang dimaksud termasuk bonus, tantiem, dan sejenisnya.

Direktur Eksekutif Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Mulya E. Siregar menjelaskan bahwa biaya remunerasi merupakan salah satu faktor penyumbang terhadap biaya tenaga kerja di perbankan.

“Biaya remunerasi direksi perbankan di Indonesia itu paling tinggi. Di Filipina, perbankannya mengeluarkan biaya tersebut per tahunnya sebesar Rp1,1 miliar, kemudian Malaysia Rp5,6 miliar, Thailand Rp2 miliar, sedangkan di Indonesia mencapai Rp12 miliar,” jelasnya.

Di sisi lain, biaya gaji pegawai bank-bank besar di Indonesia masih rendah. Per tahunnya, perbankan nasional mengeluarkan biaya gaji pegawai sebesar Rp193 juta, sementara perbankan di Malaysia dan Thailand masing-masing menghabiskan dana Rp236 juta dan Rp300 juta untuk menggaji pegawainya. [ria]

BERITA TERKAIT

Perbankan Dapat Dukungan TelkomGroup - Penuhi Standar PSAK 71

      NERACA   Jakarta - Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)71 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020…

Saran Legislator - Agar Pemerintah Pastikan Kebijakan Impor Pangan Lebih Terukur

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyatakan berbagai pihak kementerian dan lembaga terkait harus…

Konsistensi Kebijakan Ekonomi

Ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI mengendus kebijakan impor berbagai komoditas pangan tampaknya terdapat  kekurangsinkronan antara Kementan,…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kredit Bank DKI Tumbuh 27,9%

      NERACA   Jakarta – Sepanjang 2018, Bank DKI mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 27,95 dari semula sebesar Rp27,1…

BI Tahan Suku Bunga Acuan

      NERACA   Jakarta – Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate…

Bunga The Fed Diyakini Hanya Naik Sekali

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia mengubah proyeksinya untuk kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve, Bank…