NERACA

Jakarta – Para pengusaha di Indonesia terlihat kompak mendesak pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Desakan para pengusaha dari berbagai organisasi ternama, mulai dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), hingga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tersebut mengundang beragam prasangka lantaran kenaikan harga BBM sama artinya dengan peningkatan biaya produksi mereka. Lantas apa sesungguhnya motivasi mereka meminta pemerintah segera menaikkan harga BBM?

Menurut pengamat energi dari ReforMiner Institut, Komaidi Notonegoro, alasan pengusaha meminta kenaikkan BBM subsidi karena mereka menginginkan alokasi dana subsidi BBM dialihkan ke pembangunan infrastruktur. \"Saya yakin 80% tujuannya ke sana (infrastruktur). Jika dana tersebut sudah dialokasikan ke infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, jembatan, itu akan membuat kelancaran usaha mereka bertambah. Nantinya juga mereka yang akan menangani infrastrukturnya,\" jelas Komaidi kepada Neraca, Selasa (9/4).

Dia juga menilai bahwa para pengusaha saat ini berada di titik jenuh, dimana anggaran untuk BBM subsidi besar, sementara infrastruktur saat ini tidak ada kemajuan.

Sementara itu, ekonom Indef Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengungkapkan, pemikiran yang paling mendasar kenapa para pengusaha setuju dengan kenaikan BBM karena mereka melihat semakin parahnya defisit neraca perdagangan, tingginya suku bunga perbankan dan berbagai macam masalah lainnya yang membuat ekonomi Indonesia terlalu berat.

Namun, ujar Erani, apabila motivasi di balik setujunya para pengusaha dengan kenaikan BBM adalah untuk meminta penundaan upah minimum provinsi (UMP), maka hal itu akan mendapatkan perlawanan yang lebih keras lagi dari para buruh sehingga akan memperparah lagi kondisi perekonomian dalam negeri. “Seharusnya pemerintah bisa menghilangkan kendala yang dihadapi para pengusaha agar tercipta iklim pertumbuhan ekonomi yang baik,” ujarnya.

Di pihak lain, Asisten Deputi Bidang Energi Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian Bambang Edi menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memutuskan tentang kebijakan yang berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM), apakah dinaikkan atau dikendalikan. \"Opsi-opsi masih harus dikordinasikan antar kementerian sehingga keputusannya bisa adil dan tidak memberatkan masyarakat secara keseluruhan,\" katanya.

Desakan dari dunia usaha seperti Apindo atau Hipmi untuk menaikkan BBM dia sambut baik. Sebab semua pihak baik kalangan akademisi maupun kalangan dunia usaha memberikan masukan bagi pemerintah. \"Bagus dong, akan tetapi pemerintah akan tetap memperhatikan dampaknya secara keseluruhan, bukan hanya untuk kalangan dunia usaha saja,\" ujarnya.

Kelangkaan BBM

Wakil Ketua Apindo Anton Supit menjelaskan bahwa pengusaha setuju dengan kenaikan BBM lantaran subsidi yang seharusnya diberikan telah salah sasaran sehingga membuat subsidi tersebut sia-sia. \"BBM belum naik pun, sudah terjadi kelangkaan dimana-mana. Bahkan dibeberapa daerah sudah ada harganya yang mencapai Rp7.000. Iru artinya jika terjadi kenaikan maka akan ada keadilan bagi yang di kota maupun di daerah,\" jelasnya.

Menurut dia, selama ini para pengusaha sebagian besar telah menggunakan harga minyak ke ekonomian. \"Sebagian besar pengusaha telah menggunakan bahan bakar dengan harga ke ekonomian. Sehingga kalaupun terjadi kenaikan maka tidak akan berpengaruh besar dalah kelangsungan pengusaha tersebut, kecuali sektor UMKM,\" katanya.

Terkait dengan adanya informasi bahwa dengan kenaikan BBM membuat pengsaha menolak untuk menaikkan UMP, menurut Anton, kedua hal yaitu BBM dan UMP adalah kedua hal yang berbeda. \"Dari awal dengan kenaikan UMP, kami sudah menolak. Sebab kenaikannya sudah dipolitisasi sehingga mengambil keputusan karena terdesak,\" katanya. Mestinya, dalam mengambil keputusan terkait dengan gaji, harus secara bipartit antara pengusaha dan buruh sehingga kenaikannya bisa lebih dari UMP kalau pengusahanya mampu.

bari/iwan/nurul/munib