OJK Ingin Kuatkan Pengawasan - Konglomerasi Industri Keuangan

NERACA

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan makin memperkuat lagi pengawasan terhadap konglomerasi keuangan. Karena semakin hari konglomerasi keuangan semakin berpengaruh signifikan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. Dari pemetaan konglomerasi keuangan dari perbankan kita didapatkan hasil yakni dari 16 bank terbesar yang membentuk konglomerasi keuangan telah merepresentasikan 56% dari total aset industri keuangan, dan sebesar 81% dari total aset tersebut didominasi oleh perbankan.

“Dari pemetaan konglomerasi tersebut, dampak dari kegagalan satu konglomerasi keuangan terhadap stabilitas sektor jasa keuangan menjadi sangat signifikan. Tentunya hal ini menjadi perhatian OJK terutama untuk memastikan supaya aktivitas dalam grup keuangan itu tidak memiliki dampak negatif terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Sebab kelemahan yang misalnya nanti terjadi di anak perusahaan, akan membawa bank ke bawah, karena akan mempengaruhi kecukupan modal yang dimiliki bank,” kata Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Muliaman D. Hadad, ketika ditemui di Jakarta, Selasa (9/4).

Muliaman juga menghimbau kepada bank yang membentuk konglomerasi keuangan tersebut untuk menjalankan perannya sebagai perusahaan induk dengan baik yakni dengan selalu memastikan bahwa anak-anak perusahaannya sudah menerapkan praktik good corporate governance (GCG) dan manajemen resiko yang baik.

“Tentu saja dalam rangka menjamin stabilitas sistem keuangan, kita minta bank juga mengawasi anak perusahaannya. Dan kalau ini bisa berjalan, bank mengawasi anak perusahaannya yang notabene adalah perusahaan asuransi, pembiayaan, investasi, maka sebagian pekerjaan saya sudah bisa di-outsourcing kan sebetulnya. Oleh karena itu, saya akan memanggil bank-bank yg menjadi holding dari perusahaan keuangan nasional itu. Sekaligus juga minta concern mereka agar mampu mengawasi (anak usaha), terutama terhadap berbagai macam exposure yang berkembang belakangan ini, juga menerapkan standar governance yg baik,” paparnya.

Muliaman mengakui bahwa pengawasan terhadap konglomerasi keuangan pada masa lalu belumlah maksimal, mengingat terjadinya krisis di tahun 1997-1998 salah satunya disebabkan oleh kolapsnya beberapa konglomerasi yang memiliki bank.

“Kelemahan signifikan dari sistem pengawasan terdahulu terkait dengan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan yang mulai menipiskan batas produk atau aktivitas keuangan antara bank, non bank, dan pasar modal, serta permasalahan dalam menciptakan koordinasi yang memadai di antara otoritas yang mengawasi tiga area tadi yakni Bank Indonesia (BI) dan Bapepam-LK,” ujarnya.

Pengawasan sektor jasa keuangan oleh dua otoritas tersebut, ungkap Muliaman, diduga telah menciptakan loopholes atau regulatory arbitrage yang dapat mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan kita. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK, maka pengaturan dan pengawasan seluruh lembaga keuangan dan pasar modal secara terintegrasi bisa dilakukan.

“Kita menggabungkan dua pilar dalam satu atap yaitu prudential dan market conduct. OJK berharap akan bisa mengurangi sebagian besar loopholes atau regulatory arbitrage itu yang dulu muncul akibat pengawasan dari dua otoritas berbeda,” ungkapnya.

Untuk pengawasan konglomerasi keuangan ke depannya, OJK sedang dalam proses membangun framework dan infrastruktur pengawasan konglomerasi keuangan. Pengembangan tersebut, jelas Muliaman, akan tetap mengedepankan suatu pemahaman bahwa conglomerate supervision bukanlah menggantikan pengawasan individu.

“Akan tetapi sebagai pelengkap supervision tools untuk mengidentifikasi dan menilai resiko dari linkage yang mungkin ada dari risiko yang signifikan pada aktivitas dalam grup, serta mengukur dampaknya terhadap grup secara keseluruhan maupun stabilitas sistem keuangan secara luas,” jelasnya.

Sementara menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Andi Timo Pangerang, bahwa masalah konglomerasi perbankan itu akan menjadi salah satu bagian dalam RUU Perbankan yang saat ini masih dibahas di DPR. Dia mengakui bahwa RUU Perbankan tersebut adalah hasil inisiatif DPR, dan saat ini mereka sudah meneliti pasal demi pasal.

“Pembahasan itu antar kita (anggota Komisis XI) dulu nih di DPR dengan tiga lembaga yakni OJK, LPS, dan BI. Nanti kalau sudah fix baru kita bawa ke (rapat) Badan Legislasi (Baleg) dan Rapat Paripurna. Kita menargetkan ini selesai di masa sidang depan. Di dalamnya termasuk pengaturan yang terintegrasi karena adanya konglomerasi keuangan itu. Serta (ada tentang) resiprokal, kepemilikan asing, dan lain-lain,” tuturnya.

Sedangkan ketika ditanyakan ke pihak Bank Indonesia (BI), mereka mengakui kalau tidak mengurusi soal konglomerasi perbankan, karena itu wacana dari OJK saat ini. Tapi tetap memberi masukan tentang hal tersebut di pembahasan RUU Perbankan di DPR.

“Karena kalau aturan SPP (single present policy) itu hanya mengatur kepemilikan, jadi (satu pihak) hanya boleh memiliki saham mayoritas di satu bank saja, bukan tentang konglomerasi. Sedangkan untuk RUU Perbankan, ya kita ikut diskusi dengan DPR,” ucapnya. [ria]

Related posts