NERACA

Jakarta - Pembangunan pabrik garam milik PT Cheetham Garam Indonesia di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terhambat masalah pembebasan lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Selama ini, rencana pendirian pabrik oleh PT Cheetham terkendala masalah lahan. Pasalnya, perseroan meminta lahan seluas 1.000 hektare, namun BPN belum mengeluarkan izin hak guna usaha untuk 770 hektare lahan dan sisanya masih berstatus tanah milik adat,” kata Wakil Menteri Perindustrian, Alex. S.W Retraubun pada acara desiminasi hasil litbang dalam mewujudkan hilirisasi industri hijau di Jakarta, Selasa (9/4).

Saat ini, menurut Alex, kebutuhan garam industri di Indonesia masih diimpor dari berbagai negara. “Selama ini, 90% garam industri masih di impor dan program swasembada garam di Nagekeo masih mengalami berbagai macam kendala. Dibangunnya pabrik garam di Nagekeo, diperkirakan bisa memproduksi 140 ton garam per tahun,” paparnya.

Lahan garam di NTT, lanjut Alex, sangat mendukung pengembangan program swsembada garam karena memiliki musim kering yang sangat panjang. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di Pulau Madura.

“Madura hanya memiliki musim kering selama 4 bulan dan NTT memiliki musim kering selama 8 bulan. Langkah pembangunan pabrik garam di NTT harus didukung pemerintah daerah agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujarnya.

Sedangkan Presiden Direktur PT Cheetham Garam Indonesia Arthur Tanudjaja selaku anak perusahaan Cheetam Salt Ltd mengatakan, pada bulan Juli 2010 Cheetam Salt Ltd telah menandatangani mou dengan pemerintah untuk membangun pabrik garam di  Nagekeo Nusa Tenggara Timur. “Investasi untuk pembangunan pabrik garam tahap pertama di Nagekeo, Cheetam mengeluarkan dana sebesar US$15 juta,” tuturnya.

Arthur menambahkan, selain memiliki potensi produksi garam dari air laut dengan proses penggaraman mengandalkan cahaya matahari (solar salt), daerah Nagekeo juga memiliki lahan-lahan berkadar garam tinggi yang bisa digunakan untuk produksi garam.

“Nagekeo mempunyai potensi untuk dijadikan industri garam terbesar di Indonesia karena kondisi lahannya yang kering. Selain itu, Cheetam salt sedang mengkaji kemungkinan pembangunan industri garam di Kabupaten Ende, NTT,” tandasnya.

Terkendala Penyerapan

Sementara itu, seblumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) mengalami kendala dari segi penyerapan pasar. Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil KKP Sudirman Saad mengakui, produksi garam yang semakin meningkat tidak dibarengi dengan daya serap pasar yang efektif.

“Bisa dikatakan over suplay. Sehingga yang berlaku hukum pasar. Demand-nya meningkat, dan harganya turun. Garam saat ini belum menjadi komoditas strategis, sehingga belum ada badan penyangga untuk menstabilkan harga garam,” kata Sudirman.

Karena itulah, lanjut Sudirman, pemerintah akan terus mengantisipasi anjloknya harga garam di tingkat petani. Pertama, kata Sudirman, pemerintah akan mencoba menerapkan skema resi gudang, sementara yang kedua adalah buffer stok (stok penyangga).

“Ada upaya terobosan aktivitas supaya harga jangan sampai terlalu jatuh, agar petani bergairah. Yang kita lakukan mendorong para swasta. Setidaknya sekarang ada 7 perusahaan swasta importir, mereka harus membeli garam lokal. Mereka setuju mereka tahun ini akan membeli 900 ribu ton garam petani,” terangnya.

Menurut dia, kalau komitmen pengusaha garam itu bisa diwujudkan, maka garam petani bisa diserap akhir tahun, selebihnya akan distok sampai 2013. KKP sendiri memperkirakan stok garam nasional mencapai 700.000 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan pada Januari-Juli 2013 sehingga tidak perlu lagi impor garam konsumsi pada 2013. Total produksi garam pada tahun ini bisa mencapai 2,1-2,2 juta ton, termasuk sisa garam impor sebanyak 100.000 ton.

Di tingkat petani, harga garam rakyat saat ini berada pada kisaran Rp 250 per kg hingga Rp 450 per kg. Padahal harga yang ditetapkan pemerintah Rp 750/Kg. Selain itu, pemerintah juga menyayangkan kualitas garam yang masih rendah. Dari jumlah produksi itu, hanya 30 persen yang masuk dalam kualitas KW1. Sisanya masih KW2, bahkan lebih rendah.

Sudirman mengatakan, pihaknya berharap agar harga garam tidak merugikan petani garam, sekaligus meningkatkan produksi garam. Itu sebabnya, dia akan menggunakan instrumen pemerintah berupa pemberian izin untuk menata sektor ini. “Sebagaimana di darat, setiap pemanfaatan tanah harus sesuai tata ruang. Kedua perizinan, sesuai dengan rencana tata ruangnya. Kedua pemanfaatan itu bisa memberi kontribusi penerimaan negara,” ujarnya.

Terkait dengan luasan konservasi kawasan laut, dia mengatakan, saat ini Indonesia suda punya 15,5 juta hektar. “Tetapi bukan hanya luasannya, tapi efektivifitasnya. Pelaksanaanya bagus, memberi kontribusi buat negara. Pulau-pulau kecil. Potensinya sangat besar. Sebagai contoh Pulau Nipah, ada investasi sampai Rp 2 triliun,” tandasnya.