Pengamat: Tak Masalah Asing Kuasai Bank Lokal

NERACA

Jakarta - Pengamat pasar modal Satrio Utomo menilai kalau saham perbankan lokal dikuasai oleh bank asing itu tidak masalah. “Kita bicara saja tentang efisiensi dan profesionalisme. Ketika yang punya bank itu adalah lokal tapi ternyata tidak efisien, atau yang punya itu lokal tapi investasinya nggak jalan, itu akan lebih kacau. Kita tidak perlu membeda-bedakan lokal atau asing, yang penting efisien,” kata Satrio kepada Neraca, pekan lalu.

Dia lalu memberi contoh pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), yang didominasi perusahaan BUMN dan perusahaan asing kakap. Sementara perusahaan swasta lokal hanya sedikit, seperti PT Gudang Garam Tbk. “Saya malas melihat pengusaha nasional yang manja. Mereka besar tapi bisanya menggencet pemodal ritel. Jadi tidak terlalu penting lagi membedakan lokal atau asinglah,” terangnya.

Meskipun begitu, Satrio mengakui bahwa ada aturan main yang menyatakan bahwa pemegang saham besar kalau ingin membeli atau menjual sahamnya maka harus melapor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Jadi kalau ada penambahan saham secara sistematis dari bank asing terhadap saham bank lokal maka seharusnya OJK tahu,” kata dia.

Pengawasan penguasaan saham mayoritas justru terlihat dari antarpemegang saham. Satrio melihat seperti adanya gentlemen agreement antara Standard Chartered Bank dengan PT Astra International Tbk yang sama-sama mempunyai saham besar di PT Bank Permata Tbk.

“Kalau masing-masing mereka (Stanchart dan Astra) mau menguasai lebih dari 50% saham, bisa saja mereka masuk ke pasar. Tapi mereka tidak melakukan itu karena mungkin masih menghormati perjanjian antara mereka,” kata Satrio.

Sebelumnya, Ketua Umum Masyarakat Investor Sekuritas Seluruh Indonesia (MISSI), Sanusi mengatakan, pembelian saham dengan persentase tertentu jelas diketahui pihak otoritas. \"Misalnya bank A, pemilik mayoritas 51% maka jika ada pengalihan harus ada persetujuan dari BEI, dan selanjutnya dilaporkan ke BI karena itu sudah ada ketentuannya,\" ungkap dia.

Sanusi menilai, kebijakan pihak otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini adalah meminta emiten untuk melaporkan adanya perubahan kepemilikan saham sebesar 5%. Namun, untuk mendeteksi maksud pembelian saham tersebut cukup sulit. Investor asing dapat melakukan transaksi melalui pembelian saham kecil di pasar maupun melalui broker tertentu.

“Mereka bisa membeli perlahan-lahan maupun dalam jumlah besar, apakah untuk mengambil keuntungan dari pertumbuhan IHSG saat ini atau menjadi pengendali saham bisa saja.” paparnya. Yang jelas, kata Sanusi, apabila ada perubahan kepemilikan saham atas emiten, meskipun hanya sebesar 5% maka harus segera dilaporkan ke publik.

Terlebih jika pembelian saham dalam jumlah besar. Dan ini biasanya diinformasikan emiten dalam rapat umum pemegang saham. “5% saja memang tidak ada pengaruhnya, tapi harus tetap dilaporkan karena ini terkait perusahaan Tbk.” ujarnya.

Sebagai informasi, saat ini banyak siasat yang dilakukan bank asing dalam menguasai industri perbankan dalam negeri.Jika selama ini untuk mencaplok bank nasional 100% harus terganjal dengan aturan izin dari Bank Indonesia (BI), seperti pengalaman akuisisi Bank DBS terhadap PT Bank Danamon Indonesia Tbk sekalipun tetap lolos.

Kini bank asing diam-diam mulai beralih dengan membeli saham bank lokal yang tercatat di pasar modal melalui pembelian saham di pasar sekunder. Mulai dari jumlah kecil, namun pasti tentunya nilai kepemilikan saham bank asing akan besar dan tentunya ambisi mereka kuasai bank nasional akan berjalan mulus.

Hanya saja, melalui pembelian saham di pasar sekunder belum mendapatkan pengawasan yang ketat dari Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana setiap pembelian 5% saham di pasar sekunder, selama ini belum diumumkan ke publik. Padahal cara ini dinilai efektif untuk mendeteksi dini penguasaan bank yang lebih besar oleh satu orang.

Sementara pengamat perbankan David Sumual menilai bahwa kembali terbukanya pintu kepemilikan asing membuat persaingan antara bank-bank nasional dengan bank asing akan makin tidak seimbang. Hal ini berkaitan erat dengan terbatasnya ruang gerak perbankan domestik.

David berharap aturan kepemilikan asing pada bank umum masuk dalam Rancangan Undang-Undang Perbankan yang tengah digodog di parlemen. Azas resiprokalitas menjadi pertimbangan utama batas kepemilikan asing tersebut.

Sebelumnya, DirekturFinance & StrategyPT Bank Mandiri Tbk, Pahala Nugraha Mansury, menyatakan dukungannya atas keberpihakan Pemerintah terhadap perbankan lokal, tanpa ada rasa anti asing akan memberikan kesempatan pada perbankan dalam negeri bertumbuh lebih baik lagi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential).

Kebijakan yang mengedepankan asas nasionalisme, sambung dia, memang perlu didukung. Namun, kebijakan nasionalisme tersebut bukan berarti Pemerintah anti terhadap asing. Dia pun tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia tetap membutuhkan asing. [iqbal/bani]

Related posts