Jakarta – Para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kini mengaku sangat terbebani oleh masalah ketidakpastian hukum dan pungutan liar (pungli) yang tak kunjung tuntas diselesaikan oleh pemerintah. Karena itu, Apindo meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung kalangan pebisnis lokal agar mampu bersaing di pasar global.

NERACA

\"Kami sebagai pengusaha sudah berkontribusi ke negara dengan mau membayar pajak. Oleh karena itu, para pengusaha membutuhkan kebijakan yang tepat yaitu yang mendukung dunia usaha,\" ungkap Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi dalam acara Musyawarah Nasional Apindo ke IX di Jakarta, Senin (8/4).

Memasuki tahun politik pada 2014, kata dia, kepastian hukum dan keamanan sangat diperlukan oleh dunia usaha. Sebabnya, menjelang Pemilu 2014 muncul berbagai dinamika yang diyakini berpotensi mengganggu kondisi keamanan di negeri ini. \"Kami betul-betul membutuhkan kepastian. Pada tahun politik ini kami membutuhkan suasana kondusif yang dapat mendorong ekonomi, karena ini penting,\" tandas Sofjan.

Masalah lain yang membuat gusar pengusaha di tahun ini adalah belum adanya upaya pemerintah menata serikat pekerja yang jumlahnya ribuan, sekarang ini ada 100 serikat pekerja di tingkat nasional dan 5.000 di tingkat regional. Hal ini sangat menggangu pengusaha dalam forum tripartit karena memberikan ketidakpastian. \"Harus ada verifikasi terhadap serikat pekerja, sehingga kita tahu, siapa yang menjadi mitra kita,\" katanya.

Sofjan menegaskan bagi pengusaha masalah hubungan industrial, sejatinya ingin masalah tersebut diselesaikan dengan baik. Namun kenyataanya saat ini, dari banyaknya jumlah serikat pekerja ternyata ada motivasi lain dari para oknum aktivis buruh antaralain mengejar kursi parlemen hingga menteri.

Sehingga masalah upah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi harus berakhir dengan aksi turun ke jalan dan sebagainya, termasuk masalah penetapan upah minimum yang didasarkan pertimbangan politik oleh para kepala daerah. \"Makanya nanti dalam perubahan UU No 13 Tahun 2003 soal ketenagakerjaan, sebaiknya upah (UMP) ditentukan oleh manajemen dengan buruh, bukan bupati atau gubernur lagi,\" ujarnya.

Tanggapan Presiden

Menanggapi berbagai keluhan dari pengusaha, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada aparat penegak hukum dan kepala daerah untuk fokus juga menjaga keamanan wilayahnya masing-masing. Demokrasi yang buruk, tuturnya, juga harus diantisipasi agar tidak terjadi gangguan keamanan.

\"Semua yang terjadi saya minta dilaporkan pada saya. Jangan sampai  terjadi lagi, pekerja sedang aktif bekerja dipaksa untuk unjuk rasa. Yang tidak mau disegel. Ini cara-cara yang tidak baik. Hukum negara kita ini, dan aparat keamanan bupati walikota gubernur, jangan abstain. Ketika kampanye bisa jaga keamanan secara utuh, setelah terpilih harus sanggup jaga itu,\" kata Presiden.

Bahkan, untuk mengantisipasi hari buruh sedunia (May Day), SBY meminta agar para anggota Apindo bertemu serikat buruh membahas persoalan upah minimum. \"Sebelum 1 Mei, supaya pak Sofjan bertemu tripartit (Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha),\" tuturnya.

Pada kesempatan itu, SBY di depan ribuan pengusaha anggota Apindo menekankan, kesejahteraan kaum buruh harus menjadi perhatian pemerintah dan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian dan dunia usaha tanah air. \"Tapi kenaikan upah buruh harus sesusai batas kemampuan pelaku usaha. Kalau nggak pengusaha bisa bangkrut. Ada PHK. Yang tidak mampu pelaku UKM. Itu padat kerja. Carikan solusinya,\" tambahnya.

Di tahun 2013 ini, tegas SBY, aksi sweeping atau unjuk rasa yang berujung perusakan yang dilakukan oleh buruh sudah tidak boleh terjadi lagi. Bahkan, kata dia, aksi perusakan tidak dapat dibenarkan karena merugikan dunia usaha dan melanggar hukum. \"Saya tanya ke Kapolri dan Panglima TNI. Aksi segel, sweeping, pemaksaan, itu sudah tidak ada sejak awal tahun. Itu tidak dibenarkan di negara hukum dan aparat keamanan harus menindak tegas. Kepala daerah juga jangan abstain,\" cetusnya.

Daya Saing Lemah

Ekonom EC-Think Indonesia Telisa Aulia Falianty mengungkapkan masalah klasik yang dihadapi oleh pengusaha seperti pungutan liar, infrastruktur dan buruh membuat pengusaha dalam negeri sulit bersaing di kancah global. Pasalnya masalah klasik tersebut sudah pasti akan membuat produk dalam negeri terbebani biaya ekonomi atau biaya produksi yang tinggi.

\"Hanya negara yang mempunyai efisiensi biaya produksi yang akan menjadi pemenang di dalam perdagangan bebas nanti. Kalau masalah klasik masih menjadi beban pengusaha Indonesia akan menjadi pasar saja,\" ucap Telisa kepada Neraca, kemarin.

Secara terpisah, ekonomi FE Unpad, Prof. Ina Primiana  mengatakan sulitnya pengusaha bersaing dengan negara lain disebabkan permasalahan birokrasi dan tingginya biaya pungutan yang harus ditanggung para pengusaha. Bahkan, dia merasa khawatir dengan kesiapan Indonesia untuk masuk ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. “Sampai saat ini kita belum buat langkah yang nyata untuk menghadapi itu. Jangan sampai kita tergilas lagi seperti saat ini dengan berbagai produk impor yang masuk,” jelasnya.

Dia mengatakan, dalam diskusinya dengan para pengusaha, beban utama yang ditanggung pengusaha adalah permasalahan birokrasi plus pungli. Untuk permohonan izin saja misalnya, pengusaha harus mengurusi sebanyak 30 izin dan semuanya membutuhkan biaya. Namun, di sisi lain para pengusaha tersebut dituntut untuk menaikkan daya saing termasuk upah buruh.

“Belum ada perbaikan dalam sistem, tapi mereka dituntut bermacam-macam seperti kenaikan upah sehingga mereka berpikir akan menggunakan orang Filipina yang dinilai dapat memberikan produktivitas lebih baik dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Ini secara tidak langsung menjadi ancaman juga bagi tenaga kerja Indonesia. ” ujarnya.

Permasalahan lainnya, yaitu masalah logistik atau infrastruktur yang belum cukup memadai. Jika dikalkulasikan beban biaya yang harus ditanggung pengusaha dari permasalahan ini dapat mencapai 35%. Carut marut permasalahan industri yang ditanggung pengusaha ini, menurut Ina, bukan tidak dapat diselesaikan. Namun, selama pemerintah tidak memiliki itikad kuat untuk memperbaiki sistem dan berorientasi pada kebutuhan dan keuntungan saat ini saja, jelas daya saing Indonesia tidak dapat terangkat. bari/iwan/lia/munib