NERACA

Jakarta - Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayan (RTRW) Kabupaten Belitung saat ini sudah dalam proses finalisasi dan masih dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat dua. Hal ini dibahas dalam pertemuan Komisi V dengan Bupati Belitung dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik dalam Rangka Peninjauan Tata Ruang Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung.

Direktur Pembinaan Penataan Ruang Wilayah I, Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Lina Marlia, menyatakan bahwa secara substansi RTRW tersebut sudah selesai dan seluruh instansi terkait sudah mencantumkan program-programnya. Dalam RTRW tersebut sudah direncanakan pembangunan untuk dua puluh tahun ke depan, termasuk misalnya Tanjung Binga yang akan dijadikan wilayah strategis kabupaten.

“Tinggal menunggu persetujuan pelepasan sebagian kawasan atau kawasan hutan, karena berbagai perubahan dari RTRW yang lama ke yang baru dari sisi perencanaan, perkembangan demografi, pemekaran daerah, kawasan hijau dan aspek lainnya,” ungkap Lina. Penyelesaian RTRW ini juga didukung penuh oleh Komisi V DPR RI. Pimpinan Rombongan Komisi V Mulyadi menyatakan bahwa penting sekali untuk menyelesaikan RTRW agar pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur menjadi lebih terpadu.

“Dukungan infrastruktur adalah sesuatu yang sangat vital untuk perkembangan daerah infrastruktur. Seringkali pengembangan objek wisata terhambat atau tidak berkembang, karena minimnya jaringan infrastruktur,“ kata Mulyadi. Dia menambahkan bahwa salah satu kunci keberhasilan dunia pariwisata adalah kebersihan yang harus selalu dijaga. Ada rencana pembuatan TPA terpadu, dan ini harus segera dikonsultasikan dengan Ditjen Cipta Karya. Ada peningkatan anggaran terhadap proyek air minum sebagai sarana penunjang pariwisata.

Untuk diketahui, sejak populernya novel Laskar Pelangi, kunjungan wisatawan domestik ke Belitung melesat, terutama mereka yang ingin menikmati wisata baharinya yang indah, seperti digambarkan dalam novel tersebut. Tanjung Binga adalah salah satu daerah yang menjadi tempat wisata yang dimaksud. “Prinsipnya Komisi V akan mendukung percepatan infrastruktur terutama di daerah-daerah yang sangat berpotensial untuk mendatangkan wisatawan dan bisa menghasilkan devisa,” tutur Mulyadi.

Saat ini sudah dianggarkan oleh APBN untuk membantu daerah khususnya dalam rangka memperlancar konektivitas menuju tujuan wisata. Kalau ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka harus dipercepat pembangunan infrastrukturnya. “Komisi V sudah berkomitmen setiap peningkatan 1% anggaran infrastruktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,17% di Indonesiia. Inilah kenapa anggaran infrastruktur terus meningkat setiap tahun,” terangnya. [iqbal]