BI Klaim Tidak Ada Kartel Suku Bunga

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menegaskan tidak ada indikasi adanya praktik kartel dalam penerapan suku bunga perbankan di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari hasil laporan masing-masing individu bank yang tergambar dari Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Pernyataan bank sentral ini sekaligus membantah tuduhanKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengindikasikan adanya kartel suku bunga.

Deputi Gubernur BI belum dilantik Perry Warjiyo, mengatakan suku bunga yang ada saat ini sudah sesuai dengan kondisi masing-masing bank dan kondisi pasar. \"Mengenai kartel dan oligopoli, kami melihat tidak adanya suatu indikasi berbagai hal ke arah sana,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/4).

Menurut Perry, dari beberapa faktor terlihat tidak terjadi kartel suku bunga, seperti dari laporan suku bunga dasar kredit (SBDK) per individu bank yang disampaikan terlihat sesuai dengan kondisi bank sebenarnya bukan akibat kesepakatan. “Kemudian adanya benchmarking, terkait dengan persaingan suku bunga kredit sesuai pasar sehingga suku bunga mirip-mirip. Ini tidak ada kartel. Kalau ada, suku bunga cenderung stabil dan meningkat,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa bank sentral mencatat rata-rata suku bunga kredit industri perbankan sebesar 15,39% pada akhir Desember 2008, turun menjadi 13,24% pada Desember 2010, dan kembali turun menjadi 12,06% pada akhir 2012.Perry juga menilai, suku bunga kredit dan deposito yang menurun, merupakan salah satu indikasi bahwa tidak ada kartel atau oligopoli pada perbankan. “Ini biasanya, jika ada praktik kartel suku bunga pasti akan cenderung stabil atau malah bisa lebih meningkat,” papar dia.

Selain itu, sambung Perry, setaranya suku bunga antarbank lebih disebabkan pada persaingan bisnis bank guna dapat menyajikan suku bunga kredit yang menarik. “Saat penetapan suku bunga kredit, bank harus melakukan benchmarking atau analisis per group tentang besaran suku bunga kredit bank-bank pesaing. Sehingga ini bisa terjadi suku bunga suatu bank dengan bank yang lain besarannya relatif sama,” katanya.

Perry juga menambahkan langkah-langkah yang dilakukan bank tersebut tidak bisa secara otomatis disebut sebagai praktik kartel. Hal ini dikarenakan tidak adanya unsur persekongkolan dalam menetapkan suku bunga kredit. “Ini belum tentu disebut sebagai praktek kartel, karena kan belum ada unsur persekongkolan saat menetapkan suku bunga kredit,” kata Perry, menjelaskan.

Empat dukungan

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan Pemerintah mendukung penurunan suku bunga perbankan. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengendalian inflasi, efisiensi pada bank BUMN, penentuan marjin perbankan BUMN serta memperdalam pasar keuangan.

“Masih tingginya suku bunga perbankan pada intinya didorong oleh masih tingginya biaya pendanaan perbankan (cost of fund) yang terbagi ke dalam dua komponen, yakni suku bunga dasar kredit dan efisiensi perbankan,” kata Bambang.Menurut dia, meskipun hal tersebut merupakan areal BI, Pemerintah dimungkinkan untuk memberikan dukungan terhadap penurunan suku bunga melalui empat dukungan. Yakni pengendalian inflasi, efisiensi pada bank BUMN, penentuan margin perbankan BUMN, dan memperdalam pasar keuangan.

Bambang juga menuturkan, dalam pengendalian inflasi, pemerintah ikut bertanggung jawab. Jika BI memiliki fokus pada pengendalian inflasi inti, Pemerintah memiliki fokus dalam mengendalikan komponen harga yang bergejolak yang didominasi oleh pangan dan komponen harga yang diatur oleh Pemerintah.\"Inflasi tinggi bulan Januari-Maret karena pangan, maka tingkat suku bunga rill kita negatif, yakni perbandingan antara nominal interest rate dibandingkan inflasi. Tetapi suku bunga riil yang negatif juga terjadi di negara-negara lain yang juga sedang mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan inflasi rata-rata. Untuk itu, pentingnya untuk menekan inflasi,\" jelasnya.

Dirinya juga menuturkan Pemerintah sedang mengkaji upaya untuk menekan suku bunga pada perbankan BUMN guna mendorong penurunan suku bunga perbankan pada umumnya. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai pemegang saham dan Menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham bank-bank BUMN akan mendorong perbaikan efisiensi pada bank-bank BUMN.

Pasalnya, kendati efisiensi perbankan BUMN sudah lebih membaik, tetapi masih terdapat banyak ruang untuk mengoptimalkannya.\"Kemudian, marjin keuntungan. Bank BUMN selain berikan dividen ke mayoritas juga ke negara. Kalau lihat dari struktur dividen BUMN, peran bank cukup besar dalam pemberian dividen dan terus meningkat. Tentu nanti kita akan mencoba untuk menciptakan keseimbangan margin dan dividen pada perbankan BUMN,\" tandas Bambang. [mohar]

Related posts