NERACA

Jakarta - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Salsiah Alisjahbana, mengungkapkan terdapat tiga isu strategis yang menjadi inti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014, guna mendukung pembangunan nasional. Ketiga isu strategis tersebut yakni mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, melanjutkan direktif presiden serta memperhatikan isu terkini.

Lebih lanjut Armida menjelaskan, terkait RPJMN 2010-2014, dari beberapa indikator utama seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha serta lainnya sejauh ini sudah berjalan sesuai rencana dan tercapai.

\"Namun beberapa sasaran masih memerlukan perhatian khusus di tahun 2014. Dan jika dinilai saat ini rekapitulasi review RPJMN 2010-2014 kita sudah mendapat nilai C, dan tentunya harus ditingkatkan hingga menjadi A,\" terangnya di Jakarta, Senin (8/4).

Di sisi lain, direktif presiden yang harus diperhatikan antara lain pemantapan perekonomian domestik yang berkeadilan (MP3EI, surplus beras 10 juta ton 2014, konversi energi, dan mobil rendah emisi), peningkatan kesejahteraan rakyat (MP3KI, peningkatan pelayanan sanitasi dan air bersih, pembangunan shelter bencana), serta pemeliharaan stabilitas sosial dan politik.

\"Untuk direktif presiden ini termasuk di dalamnya percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat,\" tambahnya. Sedangkan beberapa isu terkini antara lain penanganan banjir, pemenuhan amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), permasalahan perburuhan dalam negeri, penanganan keamanan dalam negeri, stabilitas politik menjelang pemilu 2014, dan kesenjangan pendapatan masyarakat.

Pada bagian lain, Armida menjelaskan, dalam RKP 2014 juga dimuat Pagu Indikatif atau alokasi anggaran kementerian/lembaga 2014, yang merupakan batas atas dan dapat berkurang apabila usulan tidak dapat diselesaikan menjelang Perpres RKP 2014. Armida juga mengingatkan kalau RKP 2014 ini merupakan yang terakhir untuk Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia menambahkan, target 2014 harus menumbuhkan ekonomi sebesar 6,4% - 6,9%, penurunan kemiskinan sekitar 8% - 10%. \"Diharapkan inflasi hanya 4,5% dan penangguran 5% - 6%,\" paparnya. Armida juga menambahkan, untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L), secara pagu indikatif 2014 sebesar Rp561,2 triliun, meningkat dari tahun lalu yang hanya Rp541 triliun.

Terdapat arahan spesifik untuk memperkuat program Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dinaikkan menjadi 29%, Program Keluarga Harapan (PKH) juga dinaikkan. “Serta PNPM akan diidentifikasi hingga 273 kecamatan akan didata,” ungkap Armida.

Terkait  belanja barang dan modal, Bappenas meminta pemerintah agar melakukan efisiensi. Output cadangan, lanjut Armida, artinya ada anggaran namun kegiatannya belum jelas (well defined). Hal tu tidak boleh dan harus dikurangi. Dia lalu mencontohkan, pembangunan gedung kementerian yang sudah harus selesai tahun ini dan diharapkan tidak terbawa pada anggaran tahun depan serta proyek multi tahun atau duplikasi, juga harus dibersihkan. [sylke]