DPR: Penghapusan Piutang Bank Rugikan Negara

NERACA

Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum juga menyetujui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan piutang bank berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu dikarenakan akan menimbulkan potensi kerugian negara, sementara piutang Bank BUMN merupakan piutang negara. Artinya, apa yang dimiliki Bank BUMN, maka secara otomatis hal tersebut juga dimiliki oleh negara.

\"Asumsi MK mengambil posisi pemerintah yang menyerahkan keputusan negara kepada RUPST (rapat umum pemegang saham tahunan), kepada direksi, dan kepada komisaris. Asumsi ini bertentangan terhadap RUU Perbendaharaan Negara dan Keuangan Negara. Sebab, kekayaan BUMN merupakan aset negara\", kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, usai Rapar Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/4).

Harry mengakui memang ada pertentangan antara keputusan MK tentang kredit hapus tagih (haircut) dengan RUU Piutang Negara. Bahkan, sebagian anggota Komisi XI DPR mulai menyuarakan adanya penolakan terhadap RUU tersebut menjadi UU.Hal itu dikarenakan Komisi XI DPR masih menginginkan adanya kepastian hukum terhadap putusan MK tentang kredit hapus tagih tersebut. Terutama mengenai pengalihan aset yang akan dimiliki BUMN yang mendasari piutang.

\"Putusan MK itu tidak menyelesaikan masalah lama. Ini masih kami telusuri. Sebagian tetap berpendapat bahwa aset BUMN bukan aset direksi BUMN, bukan aset komisaris, dan semacamnya. Aset negara itu yang menentukan pemerintah dan DPR,\" ungkapnya.Lebih lanjut lagi, dia mengatakan, keputusan MK itu bertentangan dengan Undang-undang perbendaharaan negara. \"Kekayaan BUMN bagian dari aset negara,\" tambah Harry Azhar Azis.

Menurut dia, sebelum dilakukan haircutterhadap kredit macet dari piutang bank-bank BUMN, yang menurut perhitungan DPR mencapai Rp73 triliun, seharusnya perlu dilakukan penyelidikan terhadap penyebab dari kredit macet tersebut. \"Harus dilihat apakah ada debitor nakal, kesulitan ekonomi, bencana alam, atau keputusan direksi yang salah. Kalau keputusan direksi yang salah dan debitor nakal apakah itu bisa dimaafkan?\" jelasnya.

Harry juga menuturkan bahwa anggota Komisi XI melihat keputusan MK tersebut tidak berlaku surut. Artinya, keputusan itu hanya berlaku untuk perkara setelah keputusan itu dikeluarkan. \"Jadinya yang Rp73 triliun ini tidak bisa ke belakang (tidak berlaku surut). Berapa besar aset negara, itu yang kami tanyakan, bukan aset RUPS. Kalau aset negara itu yang mutuskan pemerintah atau DPR,\" ujarnya.

Harry pun menyarankan keempat bank BUMN untuk menunda pelaksanaan hapus tagih. Hal ini juga berkaitan dengan RUU Piutang Negara yang sedang dikaji oleh DPR. \"MK kan acuannya ke Undang-undang Piutang Negara. Tetapi ada UU yang tidak ikut dirujuk oleh MK yaitu UU Kekayaan Negara,\" tuturnya.

Perlu diketahui, pada tanggal 25 September 2012, MK memutuskan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak lagi berwenang menagih piutang badan usaha milik negara (BUMN).Hal ini dikarenakan yang menurut MK, BUMN merupakan badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari keuangan negara. Oleh karena itu, kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-piutang BUMN tunduk pada UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

MK menghapus kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) menagih piutang badan-badan lain seperti bank BUMN karena piutang bank BUMN bukan piutang negara.Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI mengundang direksi Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna membahas pengurusan piutang negara dan daerah masing-masing bank BUMN ini.Para direksi bank pelat merah yang hadir dalam rapat ini adalah Direktur Utama BNI Gatot Murdiantoro Suwondo dan Direktur Utama BTN Maryono, Direktur Bank Mandiri Abdul Rachman serta Direktur Keuangan BRI Achmad Baiquni. [mohar]

Related posts