Konservasi Laut Dianggap Tak Optimal - Perluas Privatisasi di Pesisir dan Pulau Kecil

NERACA

Jakarta – Kelompok nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyebut pengelolaan konservasi laut oleh pemerintah, khususnya terkait perlindungan ekosistem terumbu karang hingga semester I-2012 dinilai tak optimal.

Pembina KNTI, M. Riza Damanik, mengatakan hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja oleh BPK (2013) atas Proyek Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang 2011 s.d semester I 2012 yang menyimpulkan bahwa kinerja KKP dan dinas kelautan dan perikanan provinsi/ kabupaten/ kota belum optimal.

“Ditemukan 17 kelemahan proyek, diantaranya belum terselesaikannya dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan terumbu karang, tidak dimanfaatkannya radio sistem MCS seharga Rp 1,8 M di Kab. Buton, hingga tidak tercapainya perbaikan ekonomi dan lingkungan di lokasi COREMAP II,” kata Riza kepada Neraca, Senin (8/4).

Pada periode 2004-2011, sebut Riza, total anggaran COREMAP II mencapai lebih dari Rp 1,3 triliun. Diantaranya berupa utang luar negeri dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). “Celakanya, di saat tidak adanya prestasi COREMAP II dalam menyelamatkan lingkungan dan mengentaskan kemiskinan nelayan dan pesisir Indonesia. KKP justru ngotot melanjutkan Proyek COREMAP ke periode 2014-2019 dengan kembali menambah utang konservasi baru sebesar US$ 80 juta dari Bank Dunia dan ADB,” jelasnya.

Lebih parah lagi, sambungnya, bahwa prioritas COREMAP 2014-2019 adalah untuk memperluas privatisasi dan investasi di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia untuk kegiatan pariwisata dan agrobisnis. Padahal, praktik privatisasi ini sudah tidak dibenarkan setelah Mahkamah Konstitusi 16 Juni 2011 membatalkan ketentuan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir. “Cukup sudah! Berhenti melakukan komodifikasi terhadap laut Indonesia. Saatnya pemerintah mengembalikan kedaulatan pengelolaan sumberdaya laut kepada nelayan dan masyarakat adat,” tambah Riza.

Segitiga Terumbu Karang

Aktivitas bisnis di kawasan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) yang didalamnya terdapat enam negara Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Philipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. akan semakin meningkat setiap tahunnya. Diprediksi, nilai ekspor perikanan dari negara-negara di segitiga terumbu karang pada tahun 2011 mencapai US$ 4.5 miliar.

“Bahkan dari sektor pariwisata bahari di kawasan tersebut mampu mendulang pendapatan hingga US$ 12 miliar per tahunnya,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, dalam keterangan tertulisnya, belum lama ini.

Potensi kawasan Segitiga Terumbu Karang dunia tersebut, masih sangat besar. Oleh sebab itu, untuk menjaganya diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengawinkan antara keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Terutama didalam forum ini hadir perusahaan perikanan, industri seafood, perusahaan perkapalan dan pelayaran, dan operator perjalanan dan pariwisata bahari. “Mereka, di kawasan segitiga terumbu karang akan saling bertukar informasi tentang inovasi dan langkah-langkah kongkrit yang telah diambil untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut melalui adopsi penerapan bisnis yang lebih bertanggungjawab,” ujar Sharif.

Lebih lanjut menteri mengatakan, bagi negara-negara di kawasan segitiga terumbu karang seperti Indonesia, yang sebagian besar wilayahnya adalah laut, pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan blue economy adalah sebuah keniscayaan.Terutama dengan pendekatan blue economy akan mendorong kita untuk mengelola sumberdaya alam secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi.

Kembangkan Konservasi

Dalam siaran persnya pula, KKP mengaku tetap berkomitmen untuk mengembangkan kawasan konservasi seluas 20 juta hektar pada tahun 2020. Untuk merealisasikan target tersebut KKP telah melaksanakan berbagai program dan kerjasama dengan berbagai pihak. Diantaranya, KKP dengan The Nature Conservancy (TNC) telah sepakat untuk mengelola kawasan konservasi laut di Indonesia.

Kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini, secara resmi ditandatangani kedua belah pihak, tanggal 14 Februari di Jakarta. KKP dalam MSP ini diwakili oleh Gellwynn Jusuf yang waktu itu masih menjabat sebagai Sekjen KKP, sementara dari pihak TNC diwakilkan Rizal Algamar, selaku Country Director.

Gellwynn menjelaskan, Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara KKP dengan TNC memiliki tujuan untuk menyediakan kerangka hukum bagi Para Pihak dalam meningkatkan kerjasama pengelolaan konservasi perairan laut di Indonesia. “Sedangkan lingkup kerjasama meliputi pengelolaan konservasi sumberdaya hayati laut, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, pengelolaan perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan pengelolaan konservasi perairan laut dan konservasi daratan yang berkelanjutan,” jelasnya.

BERITA TERKAIT

Tugas Kolektor Pinjaman Online: Menjembatani Penyedia Jasa dan Nasabah

Tugas Kolektor Pinjaman Online: Menjembatani Penyedia Jasa dan Nasabah NERACA Jakarta – Jika ada divisi yang paling disibukkan dalam industri…

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota NERACA Palembang - Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Kota Palembang menjadi Kabupaten…

Kita Semua Saudara Sebangsa, Dukung Hasil Sidang MK Damai dan Bermartabat

    Oleh: Agung Sugiarto, Alumnus Universitas Indonesia   Pengumuman Pemilu 2019 sudah dilakukan oleh KPU dan capres 01 sebagai…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - Pemerintah Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Halal

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri halal di dalam negeri. Kawasan industri halal merupakan sebagian atau…

Agar Petani Lebih Dominan Gunakan Pupuk Organik

NERACA Jakarta – Petani di Kabupaten Lebak diminta menggunakan pupuk organik untuk usaha pertanian pangan, palawija, dan hortikultura guna mencegah…

KKP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia…