NERACA

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menunjukkan kepeloporan dalam kemandirian bangsa dan melawan dominasi asing dalam perekonomian nasional. Jokowi menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membatalkan proyek utang Bank Dunia sebesar Rp1,2 triliun untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. “Memang Jokowi belum secara konkret melakukan pembatalan. Tapi dengan sudah berani bicara saja itu luar biasa. Dia akan menerima akibat politis dari penolakan utang Bank Dunia. Bisa saja dia diturunkan,” kata Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan kepada Neraca di Jakarta, Senin (8/4).

Keberanian Jokowi yang lain dalam menunjukkan kemandirian adalah dengan menolak mengeluarkan obligasi daerah yang menggiurkan. “Sikap seperti layak untuk diapresiasi di tengah miskinnya contoh dan gejala para Kepala Daerah, Menteri, hingga Presiden justru dilanda kecanduan utang. Hal tersebut menyebabkan menumpuknya utang negara hingga Rp2.000 triliun dan memperbesar intervensi asing dalam perekonomian nasional,” jelas Dani.

Perlawanan Jokowi juga ditunjukkan atas ketersetujuannya untuk segera membatalkan kontrak perusahaan air minum asing yang telah lama meraup keuntungan dari bisnis air bersih di DKI Jakarta. Kebijakan ini dinilai langka dari seorang kepala daerah yang biasanya berbondong-bondong menarik investor asing.

Sementara Ketua Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan bahwa sikap yang diambil oleh Jokowi merupakan sikap semangat kemandirian dan terlepas dari intervensi pihak asing. \"Sikap yang di ambil Jokowi, layak di jadikan panutan oleh setiap pemimpin di daerah maupun nasional,” kata Ray.

Pelaksanaan konsesi air PAM Jaya dengan dua operator swasta, Palyja dan Aetra, terkait pengelolaan air dilaksanakan tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. “Di dalamnya terdapat pelanggaran konstitusi dan mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah,” kata Ray.

KAU dan LIMA menyatakan bahwa menengakkan kemandirian dan kedaulatan bangsa merupakan harga yang tidak bisa ditawar. Hal tersebut telah menjadi dasar-dasar diperjuangkannya kemerdekaan nasional dan merupakan amanat Undang Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi, kemandirian dan kedaulatan ekonomi dilakukan dengan cara penguasaan dan pengelolaan negara atas sumber-sumber kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagaimana diutarakan oleh Dani, “Pengaturan tentang peran negara dalam ekonomi sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 merupakan pernyataan tegas bahwa negara ini tidak menganut sistem ekonomi liberal dan dengan sadar ingin membatasi pengaruh modal asing sebagai pelaku dominan dalam perekonomian nasional,” tegas Dani.

“Atas dasar itu, Pasal 33 seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengambil alih penguasaan dan pengelolaan wilayah pertambangan mineral yang dikuasai PT. Freeport, Newmont, Rio Tinto, dan Eramet. Atau wilayah pertambangan migas yang dikuasai oleh Total seperti di Blok Mahakam, Chevron, dan Shell. Atau membatasi kepemilikan asing di dalam sektor keuangan seperti perbankan dan sektor pertanian,” jelas Dani.

Menurut Ray, kekuasaan Orde Baru dan rezim-rezim pasca reformasi yang berkuasa, dengan dukungan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia telah membelokkan arah kebijakan ekonomi nasional.

“Kekayaan nasional Indonesia ditukar dengan uang receh melalui pinjaman Bank Dunia dan IMF untuk memperkaya diri dan kepentingan politik. Dan yang paling menyakitkan adalah, harga diri bangsa digadaikan melalui syarat-syarat utang untuk menyerahkan pengelolaan ekonomi nasional ke tangan investor asing dan modal swasta domestik yang tak nasionalis,” kata Ray.

KAU dan LIMA menilai, sebaliknya sikap Jokowi ini merupakan pukulan telak bagi pendirian neoliberal Presiden SBY yang memilih lebih bersikap koperatif dengan pihak kreditor dan lebih ramah bagi investor asing. Sikap Jokowi juga bertolak belakang dengan Presiden SBY yang suka menumpuk utang negara, memberi konsesi-konsesi tambang mineral dan migas kepada investor asing ketimbang perusahaan negara, tunduk kepada negara-negara besar seperti AS, China, dan Uni Eropa untuk membuka pasar domestik, dan lebih suka mengurus partai daripada rakyatnya yang terus menjadi korban dari agenda-agenda neoliberal di Indonesia. [iqbal]