Pelaksanaan AEC Bisa Bunuh Industri Nasional

NERACA

Jakarta – Pelaksanaan ASEAN Economic Community pada 2015 mendatang berpotensi membunuh industri nasional. Alasannya, pelaksanaan AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN sama artinya dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar utama. Akibatnya, barang impor asal ASEAN akan membanjiri pasar Indonesia yang oleh karenanya bisa membunuh industri nasional yang masih minim daya saingnya.

Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani memperkirakan pelaksanaan AEC pada 2015 bisa menjadi lonceng kematian bagi industri nasional bahkan lebih parah dibandingkan kerja sama perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA). Menurut dia, AEC bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal, dengan Indonesia sebagai pasar terbesar karena populasi penduduknya yang mencapai 40% dari populasi ASEAN.

Dalam siaran pers Apindo, Franky berargumentasi, ketidaksiapan Indonesia dalam AEC bisa dilihat dari neraca perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya yang mayoritas mengalami defisit. Perdagangan Indonesia dengan Brunei Darussalam defisit sebesar US$ 281, 7 juta, Indonesia dengan Malaysia defisit US$ 511,3 juta, Indonesia dengan Singapura US$ defisit 707,9 juta, Indonesia dengan Thailand defisit US$ 721,4 juta serta Indonesia dengan Vietnam defisit sebesar US$ 157, 5 juta.

Sementara neraca perdagangan Indonesia hanya positif dengan empat negara lainnya, yakni dengan Kamboja surplus sebesar US$ 233,9 juta, Indonesia dengan Laos surplus US$ 17,9 juta, dengan Myanmar surplus sebesar SU$ 238,6 juta serta dengan Filipina surplus US$ 2448,55 juta.

Di pihak lain, sebut Franky, daya saing Indonesia juga berada dalam posisi bawah di antara negara ASEAN lainnya. Dijelaskan Franky, menurut Indeks Daya Saing Global 2010 daya saing Indonesia berada pada urutan 75. Posisi ini di bawah Singapura yang menduduki posisi ke-2, Malaysia pada posisi 29, Filipina pada posisi 44 dan Vietnam pada posisi 53. \"Daya saing Indonesia hanya di atas Laos yang berada pada posisi 129 dan Myanmar di posisi 133,\" sebutnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Neraca, Minggu (7/4).

Untungkan Singapura

Sebelumnya, pekan lalu, kalangan pengamat juga menilai Indonesia tidak siap bergabung dalam AEC. Dengan ketidaksiapan menghadapi perdagangan bebas di kawasan ASEAN itu, Indonesia hanya akan dijadikan sebagai pasar produk impor dari negara-negara tetangga. Karena itu, Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika meminta pemerintah untuk mengurungkan niatnya gabung ke AEC. Erani meyakini, AEC hanya akan menguntungkan Singapura karena memiliki struktur industri dan perdagangan yang baik.

“Indonesia belum siap untuk ikut AEC. Struktur kekuatan industri dan perdagangan dalam negeri belum mendukung sama sekali. Sehingga Indonesia hanya dijadikan pasar saja. Perbaiki dahulu struktur industri dan perdagangan sehingga kita mempunyai produk perdagangan yang berdaya saing tinggi. Untuk itu, pemerintah agar mengurungkan niat ikut AEC, karena hanya menguntungkan negara seperti Singapura,” ungkap Erani.

Selain itu, Erani juga memaparkan, apabila Indonesia ikut AEC, maka akan memperparah nasib 50 juta industri UMKM. Karena banyak produk UKM nasional sulit bersaing di tingkat nasional, apalagi secara regional. “Masalahnya, tidak ada lagi bea masuk barang-barang dari luar ke Indonesia,” paparnya.

Tanpa perdagangan bebas di AEC pun, sebut Etani, produk China atau negara tetangga lainnya sudah mudah masuk ke Indonesia. Celakanya harganya jauh lebih murah. “Sayangnya sejauh ini belum ada terobosan radikal yang dapat membuat Indonesia siap menghadapinya,” jelasnya.

Senada dengan pendapat Erani, Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengatakan pemerintah dan dunia usaha belum mampu menghadapi AEC. Hal itu dikarenakan pemerintah belum memberikan dukungan penuh kepada para pengusaha. Sofjan juga menilai kalau pengusaha dalam negeri banyak memberikan kontribusi kepada negara tanpa diberikan bantuan. \"Saya tidak percaya kalau kita siap,” tegasnya.

Sofjan juga menilai pemerintah belum memberikan kebijakan yang meringankan pengusaha, baik pemberian insentif maupun meringankan bea keluar di beberapa komoditi ekspor. “Pemerintah dan Pengusaha belum melakukan koordinasi dengan baik untuk menghadapi perdagangan bebas tersebut,” ungkapnya.

Menurut Sofjan, sektor yang saat ini belum siap menghadapi perdagangan bebas di 2015 adalah sektor logistik dan sektor yang sudah siap adalah sektor kekayaan alam, namun hal tersebut sangat membutuhkan dukungan pemerintah. “Logistik menurut saya belum siap, kekayaan alam saja yang siap, sebenarnya yang sudah siap ada 3-4 sektor, namun itu semua tergantung persiapan dari pemerintah,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

KTP Belum Bisa Jawab Semua Masalah Publik

  Oleh : Sugeng Hermansyah, Pemerhati Masalah Sosial Politik Dalam debat putaran ketiga yang mempertemukan kedua cawapres, KH Ma’ruf Amin…

Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Vonis Bersalah Terdakwa Kasus BMG

Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Vonis Bersalah Terdakwa Kasus BMG NERACA Jakarta - Pakar hukum UI menilai majelis hakim tidak…

Iklim Investasi Sektor Industri Perlu Terus Dijaga

NERACA Jakarta – Pemerintah terus berupaya membuat kebijakan strategis untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif. Upaya ini salah satunya…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kemenperin Ukur Ratusan Industri untuk Siap Masuki Era 4.0

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu kesiapan sektor manufaktur nasional dalam memasuki era industri 4.0. Berdasarkan peta jalan Making…

Dunia Usaha Dimintai Dukungan Hadapi Diskriminasi Sawit UE

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia menggandeng dunia usaha asal Uni Eropa untuk ikut membantu proses negosiasi dan diplomasi kepada UE…

Dunia Usaha - Perang Dagang AS-China Disebut Beri Peluang Bagi Manufaktur RI

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian tengah fokus menggenjot investasi di lima sektor yang menjadi prioritas dalam Making Indonesia 4.0, yaitu…