BI Tak Atur Penyaluran Kredit Antardaerah

NERACA

Palangkaraya - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Palangkaraya, Muhamad Nur, menegaskan bank sentral tidak mengatur penyaluran kredit antardaerah oleh perbankan karena masalah tersebut menjadi kewenangan masing-masing bank.

\"Setiap bank memiliki kewenangan atas dana yang mereka himpun, akan disalurkan ke daerah mana, itu menjadi kebijakan masing-masing bank,\" kata Muhamad Nur di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Minggu (7/4).

Pernyataan Muhamad Nur itu menjawab keresahan beberapa pejabat pemerintana di daerah ini, yang mensinyalir derasnya penyaluran kredit perbankan di Kalteng ke beberapa daerah di luar Kalteng. Menurut dia, tidak adanya aturan tentang penyaluran kredit antardaerah oleh perbankan justru menguntungkan Kalteng.

Hal itu terlihat dari tingginya penyaluran kredit perbankan dari luar Kalteng untuk menyokong pertumbuhan sektor pertambangan dan perkebunan di Kalteng. BI Palangkaraya merilis selama 2012 dukungan perbankan secara nasional terhadap usaha di Kalteng sangat besar. Untuk mendorong pertumbuhan perkebunan kelapa sawit dan industrinya, perbankan nasional telah menyalurkan kredit Rp12,6 triliun.

Demikian juga halnya sektor pertambangan batu bara di Kalteng, hampir seluruh kredit perbankan yang yang menggerakkan sektor ini berasal dari perbankan dari luar Kalteng. Nilainya mencapai Rp2 triliun.

\"Perlu diketahui juga bahwa investasi skala besar umumnya langsung dibiayai oleh bank melalui kantor pusat masing-masing, sementara bank yang di daerah hanya menangani investasi dalam skala tertentu dengan batas nominal yang ditetapkan masing-masing bank\" tambahnya.

Di sisi lain, kata dia, perbankan yang ada di Kalteng sangat responsif terhadap sektor-sektor usaha kerakyatan. \"Bahkan tahun 2012, lebih dari 90% dana yang berhasil dihimpun perbankan dari masyarakat disalurkan kembali di Kalteng,\" katanya.

Sampai dengan Februari 2013, dana pihak ketiga (DPK) yang ada di perbankan mencapai Rp15,1 triliun. DPK tersebut meliputi antara lain tabungan dan deposito. Dari Rp15,1 triliun DPK tersebut, menurut Muhamad Nur, Rp14,2 triliun disalurkan dalam bentuk kredit di Kalteng.

Lebih lanjut, kata dia, Kalteng masih menjadi primadona bagi perbankan. Menurut Muhammad Nur, provinsi yang dijuliki Bumi Tambun Bungai ini masih menyimpan potensi besar untuk berinvestasi, termasuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Di tempat terpisah, Kalimantan Timur (Kaltim) masih mengimpor minyak dan gas (migas) senilai US$579,191 juta, meski begitu Kaltim juga mengekspor migas ke sejumlah negara tujuan.

\"Meskipun kita masih mengimpor migas, namun tetap harus disyukuri karena nilai impornya jauh lebih rendah ketimbang ekspor migas pada periode yang sama yang senilai US$988,628 juta,\" kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Johny Anwar di Samarinda, pekan lalu.

Impor migas yang sebesar US$579,191 juta itu berasal dari sejumlah negara yakni Nigeria dengan nilai US$203,89 juta, Azerbaijan dengan nilai US$109,71 juta dan dari Rusia senilai US$72,40 juta. Selanjutnya impor migas dari Singapura US$47,95 juta, Kuwait US$68,95 juta, Brunei Darussalam sebanyak US$66,54 juta, Perancis US$4,78 juta, dan impor migas dari Malaysia senilai US$4,52 juta. [ardi/ant]

Related posts